“Sungguh tidak adil. Menggunakan kekuasaan begitu besar hanya karena ingin menguasai pekerjaannya.” ~ Naiqueen
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]emerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan larangan memarkirkan kendaraan di bahu jalan.
Konsekuensinya, mobil itu akan digembok dan diderek ke Kantor Dinas Perhubungan. Tentunya larangan ini berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali.
Tapi mungkin ini kali keduanya Pemerintah Provinsi DKI dipaksa kompromi untuk akal – akalan, supaya lolos dari gembok dan derek Dinas Perhubungan. Awalnya, ada salah satu anggota DPRD DKI yang memarkir kendaraannya sembarangan, maka terimalah risikonya.
Weleeeh weleeeh, karena mungkin merasa dirinya seorang pejabat atau wakil rakyat, akhirnya anggota DPR ini murka dan berkompromi dengan Sandiaga Salahuhddin Uno. Hadeuhh, urusan mobil digembok aja mau di akal – akalin, weleeeh weleeeh. Pejabat kita itu mentalnya mental apaan sih?
Tapi sayang sekali Sandiaga tak memberikan izin kepada anggota DPRD, kalau mau urus ya ke Dinas Perhubungan aja, ngapain jadi ngadu ke Wakil Gubernur, salah alamat kali ah, hadeuuuh.
Kini gilirannya sang aktivis sejati, Ratna Sarumpaet yang marah – marah karena mobilnya digembok dan diderek, weleeeh weleeeh, biasanya kan kalau aktivis pengennya bicara ideal ya? Bahkan kritiknya itu menunjukkan sesuatu yang ideal. Kok kalau disuruh praktek, aktivis itu sama aja ya, pengennya pakai akal – akalan juga.
Kalau mau bicaranya ideal, namanya sudah kebijakan ya terima aja, ga usah marah dan ngamuk – ngamuk gitu. Ahhhh syudahlah, mau gimana lagi, sudah terlanjur.
Kadang begitu sih, kalau urusan kritik aja gencar banget, cuma kalau ngalamin sendiri baru berasa kan?
Wadidaaaw, mengkritik aja bawaannya pengen hantam sana sini, tapi giliran ngalamin sendiri, pinginnya tabrak aturan juga. Cuma urusan gembak – gembok aja pake marah – marah, memang kalau jadi pengkritik itu kayaknya cuma modal teriak sekencang – kencangnya doang ya. Enak banget!
Karena kesal digembok dan diderek, Ratna Sarumpaet akhirnya menelpon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Nah loh, ngapain nelp Gubernur sih, biar petugas Dishubnya takut ya? Atau hanya sekedar mengancam aja? Heuuuuhhh.
Kalau aktivis pegiat antikorupsi harus melawan korupsi, kolusi dan nepotisme dong, jangan mentang – mentang kenal sama Anies jadi mau ‘memperalat’ untuk keuntungannya sendiri. Sama aja main nepotisme juga itu namanya.
Lagian emangnya Anies tukang gembok apa ya, minta tolong bukain gembok malah ke Gubernur. Aneh amat! (Z19)