“Izinkan saya atas nama Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa.” – Retno Marsudi
PinterPolitik.com
Menjelang pelantikan Jokowi di periode keduanya, Pejambon berhasil memberi hadiah indah bagi Indonesia. Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia berhasil mengukir prestasi dengan terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB.
Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-74, Indonesia berhasil memperoleh 174 suara dari negara asing. Perolehan suara yang diraih Indonesia ini merupakan yang tertinggi di Asia Pasifik, diikuti Jepang (165 suara), Republik Korea (165 suara) dan Kepulauan Marshall (123 suara).
Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa terpilihnya Indonesia merupakan amanah internasional dan Indonesia karena memiliki rekam jejak dan kontribusi yang luar biasa dalam HAM. Euforia dari kesuksesan kerja keras Kemenlu ini pun sangat dibanggakan Retno Marsudi.
Tapi jika beliau menyatakan rekam jejak HAM di Indonesia luar biasa, pernyataan ini masih bisa dipertanyakan. Sejak kemerdekaan, Indonesia kerap diwarnai dengan pelanggaran HAM oleh beberapa tokoh politik yang hingga saat ini belum selesai kasusnya.
Bahkan beberapa masih menjabat sampe sekarang. Kemudian di masa bosnya sendiri, Pak Jokowi, banyak terjadi kasus pelanggaran HAM baik dalam lingkup mikro maupun makro. Untuk lingkup mikro, banyak kasus-kasus penodaan agama yang dilindungi oleh pasal karet yang berbahaya.
Sebut saja kasus pelantang masjid di Sumatera Utara. Belum lagi kebebasan berpendapat dan berserikat pun semakin terkekang. Ada pula eksistensi UU ITE yang mendegradasi kualitas dari kritik di media.
Belum isu kemerdekaan Papua Barat dari NKRI. Kasus Papua pun ini terus-menerus bergulir, kekerasan terhadap semua pihak pun tak terhindarkan. Sudah banyak jatuh korban baik dari Pemerintah Indonesia, kelompok pro-kemerdekaan bahkan warga lokal Papua yang tidak bersalah.
Bahkan dalam kasus Papua ini, Indonesia mendapat tekanan internasional terutama dari negara-negara di kepulauan pasifik yang bersimpati pada Papua Barat.
Ada baiknya Bu Retno tidak perlu kegirangan berlebihan. Saya akui sulit untuk mendapat dukungan masif dari negara-negara asing yang saling curiga satu sama lain untuk duduk di Dewan PBB. Namun Bu Retno perlu ingat bahwa masih banyak PR yang perlu diselesaikan.
Jadi ya kalau menurut Bu Retno ini adalah amanah, Indonesia juga punya banyak amanah untuk menyelesaikan masalah HAM di dalam negeri. (M52)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
