Saat Presiden Filipina Rodrigo Duterte berkunjung ke Indonesia pada September tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar wilayah di Selat Sibutu yang memisahkan Negara Bagian Sabah, Malaysia, dengan perairan belahan selatan Filipina tidak seperti Somalia yang dipenuhi perompak dari gerilyawan Abu Sayyaf.
pinterpolitik.com
FILIPINA – Penjagaan jalur strategis ini diklaim mendesak, sebab Selat Sibutu digunakan sekitar 13 ribu kapal setiap tahun. Perairan tersebut merupakan rute tercepat antara Australia dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Dalam setahun terakhir, kelompok Abu Sayyaf telah membajak dan menculik puluhan kru untuk kemudian dimintai tebusan.
Ancaman pembajak di Selat Sibutu dan sekitarnya berpotensi meningkatkan tarif pengiriman barang, termasuk asuransi kapal, kargo, dan Anak Buah Kapal. Oleh karena itu, Presiden Duterte berharap Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) juga bisa ikut andil dalam patroli maritim di perairan tersebut. Filipina mencatat 12 kasus pembajakan dan penculikan di Selat Sibutu dalam enam bula terakhir, empat diantaranya berhasil digagalkan.
Tahun 2016 lalu, kelompok ini kembali membajak dan menyandera sebelas orang ABK asal Indonesia dari kapal tug boat Charles 001. Berkat kerjasama Indonesia dengan Pemerintah Filipina, dua diantaranya sudah dibebaskan dan sembilan orang lainnya dikabarkan dalam kondisi sehat. Kepulangan keduanya menjadi kabar gembira, namun nasib rekan-rekannya yang masih ditawan semakin mengkhawatirkan.
Mei tahun lalu, Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah sepakat melakukan patroli terkoordinasi untuk mengantisipasi terjadinya serangan penculikan dan pembajakan. Presiden Duterte juga telah memberikan hak pada pasukan Indonesia untuk mengejar bajak laut ke Perairan Filipina, karena masalah pembajakan ini telah menjadi salah satu masalah utama antara kedua negara.
Gerilyawan Abu Sayyaf merupakan segerombolan orang yang memisahkan diri dari kelompok separatis Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) di Filipina pada 1991, dan memiliki keinginan agar Mindanau memisahkan diri dari Filipina. Mereka menggunakan nama Abu Sayyaf yang sejatinya merupakan seorang mujahidin di Afghanistan yang berperang melawan Uni Soviet pada era 1980-an.
Abu Sayyaf, yang berarti bapak ahli pedang dalam bahasa Arab, memiliki banyak anak buah dalam pertempuran tersebut. Belakangan, kelompok ini tidak hanya ingin mewujudkan Mindanau merdeka, tapi juga Negara Islam di kawasan tersebut. Mereka kemudian menyatakan diri bergabung dengan ISIS dan berhasil menduduki Mindanau, Jolo, dan Basilan.
Kasus perompakan di perairan Filipina sudah menjadi masalah sejak lama dan terkesan dibiarkan berlarut-larut. Sudah waktunya Pemerintah Filipina menindak tegas para perompak yang tidak hanya merugikan secara materi, tapi juga kemanusiaan karena memperlakukan tawanannya secara sadis, tanpa mempedulikan agama. Agama bagi mereka hanya alasan semata, tanpa menjalankan ajaran di dalamnya. (Berbagai sumber/R24)