pinterpolitik.com – Senin, 9 Januari 2017.
Calon gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono menyebut membangun atau menata lingkungan di Jakarta bisa tanpa menggusur. Menurut dia, hal itu bisa dilakukan dengan memperbaiki lingkungan.
“Bisa dengan memperbaiki lingkungan sendiri,” kata Agus dalam kampanye di Rusun Jatinegara Barat, di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (8/1/2017).
Agus bertemu para korban gusuran, baik dari Cawang, Bidaracina dan lainnya di rusun tersebut. Termasuk warga Kampung Pulo yang direlokasi karena terkena dampak normalisasi Sungai Ciliwung.
“Kita dalam program rumah rakyat, saya benar-benar ingin menata kawasan yang selama ini sangat kumuh dan banjir. Tentunya kita paradigmanya adalah membangun tanpa menggusur,” kata Agus di Pasar Bedeng, Jalan Cempaka Sari, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Agus mengatakan hunian yang layak bagi warga nantinya akan terintegrasi dengan akses ke fasilitas umum juga sistem transportasi. Konsep Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) dijanjikan tidak akan membuat warga berjauhan dari lokasi usaha.
“Sekarang ini kan lebih banyak mereka dipindahkan jauh dari lokasinya, akhirnya harus menyewa dan kehilangan mata pencaharian, kemudian dari mana uang untuk menyewa itu. Akhirnya itulah yang membuat mereka sangat sedih dan frustasi karena tercabut dari habitatnya, tercabut juga dari nafkahnya,” ungkapnya.
Warga yang terkena gusuran, seperti lansia, perempuan, dan anak-anak, ada yang mengaku mengalami trauma. Ia menyatakan prihatin terhadap penggusuran di Jakarta belakangan ini. Ia mengaku meninggalkan profesinya sebagai prajurit TNI karena ingin berjuang bagi warga Jakarta seperti yang terkena gusuran ini. Menurut Agus, warga menderita karena harus dipindah jauh, kehilangan lapangan kerja dan rumah, dan lainnya.
“Saya mencoba untuk merasakan betul pahit getirnya. Dari memiliki rumah, dari keringat sendiri, tiba-tiba digusur tanpa kompensasi apapun,” ujar Agus.
Soal konsep ‘membangun tanpa menggusur’, bagaimana Agus akan menata kawasan padat penduduk? Dia mengatakan bahwa komunitas akan dilibatkan.
“Nantinya, kita masukkan dulu mereka ke bangunan awal kemudian ditata tapi. Prinsip yang akan saya angkat bedanya akan melibatkan komunitas, ayo pak, bu duduk bersama dan kita sama-sama memberikan masukkan yang terbaik. Yang penting mereka hidupnya lebih layak, mungkin dengan sentuhan lebih modern dan tertib, mereka merasa ‘saya ini tidak di tempat yang asing’. Saya dan Mpok Sylvi akan membangun dengan memberdayakan masyarakat,” papar Agus.
Agus menjanjikan, jika dirinya terpilih, maka akan membantu dan prioritaskan warga korban gusuran. Doa menjanjikan kebijakan yang berbeda jika ia terpilih. Seusai sambutan, wartawan mengonfirmasi apakah nantinya ada atau tidak penggusuran jika ia terpilih.
“Saya tidak mengatakan (menggusur), saya membangun tanpa menggusur,” tegas Agus.
Soal tidak adanya kompensasi bagi warga yang tergusur, misalnya karena tinggal di bantaran sungai, Agus menyinggung soal masalah kemanusiaan.
“Ini kita berbicara tentang manusia. Manusia yang tinggal belasan, puluhan tahun, apa yang tidak lebih penting dari manusia di kota ini,” ujar Agus.
Agus mengaku paham soal aspek hukum. Namun, warga (yang terkena gugur) seperti itu, harus diperhatikan, tanpa harus mereka tersisih atau termarjinalkan.
Melirik Konsep Membangun Tanpa Menggusur
Pembangunan yang benar-benar mampu mendorong serta meningkatkan kualitas derajat hidup manusia, seperti, tersedianya rumah layak huni, fasilitas kesehatan yang memadai, adanya ruang dan fasilitas publik, disamping tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mencukupi.
Bagi kota Jakarta, menghadirkan pembangunan yang ramah sosial serta ramah lingkungan bukanlah sesuatu yang mustahil, justru sangat memungkinkan. Aneka potensi dan sumber daya melimpah, disamping memiliki sumber pendanaan yang mencukupi.
Permasalahanya, hanya pada level Political Will dari pengambil kebijakan. Konsep membangun tanpa menggusur, sesungguhnya tidaklah sulit dilaksanakan. Contohnya, daerah perkampungan kumuh dan padat yang selama ini dibayang-bayangi oleh momok penggusuran, bisa disulap menjadi daerah yang mentereng, necis, layak, dan mempunyai daya ungkit pemberdayaan ekonomi bagi warga.
Nalarnya sederhana, kawasan kumuh tersebut bisa ditata menjadi apik dan berfungsi dengan tiga aspek, yakni.
- Rumah-rumah warga, harus dibangun horizontal dengan model rumah susun 3 lantai. Dengan demikian, menyisakan lahan seluas sekitar 70 persen.
- Dari luas lahan 70 persen inilah kemudian dibagi lagi menjadi dua; setengah untuk ruang publik serta RTH yang bisa digunakan, misalnya, sebagai tempat bermain anak-anak, mendirikan tempat ibadah atau kegiatan positif lainya.
- Sebagian lagi dapat diperuntukan sebagai kawasan bisnis yang dimiliki oleh warga. Kawasan ini bisa menjadi ladang kegiatan ekonomi produktif yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan warga.
Konsep semacam ini sangat realistis, dan tidak akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Tidak akan ada lagi cerita warga tergusur atau kisah pemiskinan karena pembangunan.
Hanya saja, konsep pembangunan semacam ini, tidak bisa lepas dari peran pemerintah. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi dengan membentuk Perseroan Terbatas (PT) yang di bebani tanggung jawab untuk membangun program penataan kawasan permukiman kumuh tersebut. Itu sebabnya, modal awal sebesar 50 persen berasal dari pemerintah, dan sebagian lagi merupakan modal warga.
Andaikan saja, modal warga tidak mencukupi, bisa saja mengundang investor untuk menanamkan modal dengan pembatasan maksimal 20 persen. Model semacam ini, sangat terang, menempatkan warga bukan subjek untuk digusur, melainkan warga masih tetap memiliki, dan bahkan mempunyai potensi meraup untung dari kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan bisnis atau usaha.
Ini bukanlah hal yang tidak mungkin, pembangunan tanpa menggusur, bahkan pembangunan yang memberdayakan. Konsep pembangunan semacam inilah yang harus dijalankan saat ini dan kedepan agar warga Jakarta tidak terusir dari tanah kelahirannya lantaran proyek pembangunan.
Jika bisa dilaksanakan, tentu saja, bukan hanya akan mengangkat derajat perekonomian warga semata, tapi juga akan menjadikan kawasan perkampungan kumuh menjadi kawasan yang sehat, nyaman, aman, makmur, dan bahagia sebagaimana harapan warga Jakarta. (trbn/kmps/A11)