Penolakan demi penolakan atas kebijakan presiden baru Amerika Serikat (AS) untuk membatasi pendatang, masih bergulir. Setelah 16 orang petinggi negara bagian yang melayangkan penolakan kebijakan Trump di pecat, kini aksi tersebut malah diikuti oleh ratusan pejabat di Kementerian Luar Negeri AS.
pinterpolitik.com – Kamis, 2 Februari 2017
TEXAS, AS – Diperkirakan sekitar 900 orang pejabat Kementerian Luar Negeri AS menandatangani memo protes terkait kebijakan larangan imigran yang dikeluarkan Presiden Donald Trump. Penandatanganan ini dilakukan selama dua hari, yaitu Selasa (31/1) dan Rabu (1/2)
Menurut pejabat senior Kemenlu AS, memorandum itu sudah diserahkan kepada pejabat Menteri Luar Negeri AS Tom Shannon, melalui ‘dissent channel’ atau saluran khusus menyatakan ketidakpuasaan. Melalui saluran itu, para pejabat bisa menyampaikan ketidaksukaan mereka terhadap sebuah kebijakan.
Menurut para diplomat tersebut, kebijakan Trump ini banyak mengundang reaksi dari dari berbagai negara – terutama dari negara-negara yang terkena larangan. Selain membuat hubungan diplomasi luar negeri menjadi lebih sulit, larangan ini pun berimbas pula bagi warga AS yang tinggal di negara-negara terdampak.
Kebanyakan warga AS yang tinggal di luar negeri bertanya-tanya apakah kebijakan ini ke depannya juga akan berpengaruh pada kehidupan mereka, baik dari kehidupan sehari-hari maupun dalam pengurusan perizinan. Salah satunya adalah mereka yang saat ini tinggal wilayah Amerika Latin seperti di Meksiko, Belizia, dan Nikaragua.
Bagi warga AS di Meksiko, ketakutan terbesar adalah apabila tembok Meksiko jadi dibangun, maka mereka akan mendapat imbasnya dari kenaikan pajak dan biaya administrasi dari Pemerintah Meksiko yang “dipaksa” untuk membayar pembangunan tembok perbatasan tersebut.
Don Nelson, pengacara asal AS yang bekerja di Meksiko mengaku yakin kalau ia akan tetap aman tinggal di negara tersebut. Apalagi hubungan AS dan Meksiko sebenarnya saling mengisi. “Saya yakin kalau orang Amerika yang tinggal di sini tidak akan di usir, sebab mereka membutuhkan keberadaan kami,” katanya yakin.
Segala peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan memang memiliki sisi baik dan buruknya, namun bila semua pihak mau menghargai keputusan masing-masing tentu hasilnya akan positif. (Berbagai sumber/R24)