Site icon PinterPolitik.com

PKS Posesif, Caleg Minggat

Surat edaran PKS. PKS kelihalangan banyak kader

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. (Foto: JITUNEWS.COM)

“Pemilihan umum datang lagi. Perdamaian universal dikumandangkan, dan rubah (anjing hutan) menunjukkan satu minat yang tulus untuk memperpanjang hidup unggas (yang menjadi santapannya).” ~George Eliot


PinterPolitik.com

[dropcap]F[/dropcap]akta mengejutkan soal surat edaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berisikan tentang permintaan Bakal Calon Anggota DPR (BCAD) PKS agar mengundurkan diri terkuak. Siapakah yang menyebarkan? Jeng.. jeng… Ternyata Fahri Hamzah! Udah nggak kaget, ya? Emang bapak yang satu ini suka ada-ada aja kelakuannya.

Jadi gini gengs, di PKS itu ternyata punya syarat-syarat untuk BCAD, salah satunya menandatangi surat pengunduran diri bertanggal kosong. Dengan kata lain, jika ada anggota yang tiba-tiba melenceng dari prinsip PKS, bisa secara otomatis keluar dari partai. Pilihannya cuma dua, mau tanda tangan atau batal jadi caleg tahun depan. Wow, rada gurih menyeramkan gitu, ya.

Konon maksud dari surat sakti ini sih untuk mencegah bermunculannya kader-kader “nyebelin” seperti Fahri Hamzah. Lho, segitu traumanyakah? Gimana, ya, sampai sekarang aja rasanya PKS masih sulit menghempas Fahri Hamzah. Kalau sudah ada surat sakti gini kan gak sulit memecat kader yang susah diatur partai. Hehe

Kemungkinan lain alasan dikeluarkan surat sakti tersebut, bisa jadi karena PKS tidak ingin sekadar dijadikan kendaraan untuk menjadi anggota legislatif, tapi dari kader juga harus tunduk dan patuh pada aturan partai.

Nah, karena kebijakan baru PKS tersebut, akhirnya tidak sedikit calon anggota legislatif (caleg) dari PKS yang menyatakan mundur. Mungkin mereka yang mengundurkan diri merasa kurang akhi seperti yang diidamkan elite PKS? Hehe…

Fakta ini jelas membuat Fahri Hamzah makin nyinyir. Tapi ya kalo menurut eike, kenyinyiran Fahri Hamzah ada benarnya juga. Penandatanganan surat tersebut sama saja dengan memberikan kewenangan kepada DPP untuk mengganti anggota legislatif kapan saja.

Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan mekanisme demokrasi. Bayangin gaes, gimana rasanya udah cenat-cenut sampai galau memilih wakil rakyat, eh tahu-tahu dianulir sama PKS. Belum lagi dari kadernya yang udah capek-capek kampanye, eh pas jadi anggota dewan dipecat. Lah, kalo belum balik modal gimana? Hehe, becanda, deng.

Kalau menurut Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, cara PKS yang demikian merupakan bentuk nyata oligarki partai. Seolah-olah kekuatan partai tidak bisa diganggu kalau ada masalah dengan kadernya. Kalau dari kaca mata kamu gimana, gengs? (E36)

Exit mobile version