HomePolitik & FigureWiranto Setujui Aksi 112

Wiranto Setujui Aksi 112

Sejumlah kelompok organisasi Islam menyerukan akan melakukan aksi pada Sabtu, 11 Februari besok. Aksi yang kemudian disebut ‘Aksi 112” ini,  bertujuan mengajak kaum Muslim di Indonesia dan di DKI Jakarta pada khususnya, untuk bersama-sama memilih gubernur Muslim.


pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Aksi yang bertepatan dengan masa akhir kampanye ini, diprakarsai Forum Umat Islam (FUI) dan rencananya dimulai pukul 7 pagi, dengan titik awal di Bundaran Hotel Indonesia dengan melakukan longmarch. Jadi sebelum masa kampanye usai, para kelompok Islam ini menyerukan himbauan untuk memilih pasangan calon (paslon) yang beragama Islam.

Aksi pengerahan massa ini tentu dianggap sebagai tindakan yang rawan kericuhan oleh Pemerintah, Menko Polhukam Wiranto jauh-jauh hari sudah mengingatkan untuk menghormati masa tenang dengan tidak melakukan aksi pengerahan massa. Peringatan yang sama pun telah dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya.

Pihak Kepolisian mencium adanya muatan agenda politik dibalik rencana Aksi 112 dan dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat. Walau FUI menyatakan bahwa aksi yang digelar adalah aksi damai, namun pihak keamanan tetap menganggap kegiatan tersebut dapat saja ditunggangi dan diprovokasi.

Mendapatkan larangan, Habib Rizieq Shihab dan para pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendatangi kediaman Wiranto di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Kamis (9/2) untuk meminta keadilan dan hak yang sama sebagai warga negara.

Rizieq meminta Wiranto menyetujui Aksi 112 dengan mengubah lokasi pelaksanaannya, yaitu dari Monas ke Bundaran HI menjadi di Masjid Istiqlal. Selain itu, acaranya pun diubah dengan hanya melakukan dzikir, tanpa orasi maupun longmarch. Perubahan ini karena para ulama ingin menjaga keamanan dan meminimalisir aksinya disusupi.

Baca juga :  Prabowo and the 4 Star Generals

Perubahan acara dan lokasi ini, akhirnya membuat Wiranto memberikan restu bagi pelaksanaan Aksi 112, asal tetap sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Ia juga menyarankan untuk tidak menggangu masa tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI nanti. Belajar dari aksi-aksi sebelumnya, walaupun ada larangan longmarch, para peserta umumnya akan tetap memenuhi jalanan sambil berorasi. Apakah mereka mampu menepati janjinya besok? (Berbagai sumber/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih proteksionis. Seberapa besar kemungkinannya kecurigaan itu terjadi? 

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...