Tanda Tanya Kapitalisme Jokowi

Tanda Tanya Kapitalisme Jokowi
Human centered capitalism dianggap menjadi jawaban atas ketimpangan ekonomi yang terjadi. (Ilustrasi Jokowi dan Andrew Yang)
7 minute read

Konsep pembangunan manusia yang kerap disebut akan difokuskan oleh Jokowi di periode kedua kekuasaannya, masih menjadi misteri. Pada saat yang sama, kapitalisme yang masih menjadi penggerak utama ekonomi, membuat ketimpangan ekonomi Indonesia menjadi sangat tinggi, di mana 1 persen penduduk menguasai hampir 50 persen kekayaan nasional. Sementara, di belahan bumi lain banyak orang berbicara tentang human centered capitalism – kapitalisme yang berpusat pada pembangunan manusia.


PinterPolitik.com

“Politik adalah cara untuk menukarkan hal yang tidak baik”.

Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia

Demam Pemilu saat ini memang tengah melanda Amerika Serikat (AS). Bukan tanpa alasan, pada 2020 mendatang, negara yang kini dipimpin oleh Presiden Donald Trump ini akan menyelenggarakan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Dengan besar kemungkinan Partai Republik akan kembali mengusung Trump, menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Partai Demokrat AS untuk menemukan tokoh yang tepat dan sepadan, bukan hanya untuk mengalahkan Trump, tetapi juga menyelesaikan berbagai persoalan yang kini dihadapi oleh negara tersebut.

Hal inilah yang membuat debat kandidat capres Partai Demokrat AS untuk mencari lawan Trump menjadi hal yang sangat menarik. Dari 23 kandidat yang ikut serta pada putaran pertama debat tersebut, terbersit satu nama yang nyatanya bukan berlatar belakang politik.

Adalah Andrew Yang, seorang entrepreneur keturunan Taiwan yang mencoba peruntungannya maju menjadi salah satu kandidat calon presiden dari Partai Demokrat AS.

Sebagai tokoh outsider alias yang tidak berlatar belakang politik, kemunculannya menarik karena ia menjadi wajah segar di tengah isu politik identitas kaum kulit putih dan gerakan anti imigran yang menjadi warna kampanye politik Donald Trump pada Pilpres 2016 lalu.

Memulai perjalanan kampanyenya dari nol, Yang kini telah mendapatkan dukungan yang cukup besar dari masyarakat AS di hampir semua lintas spektrum politik, mulai dari konservatif, libertarian, hingga demokrat dan progresif. Ia bahkan kini telah mendapatkan dukungan dari “Iron Man” di dunia nyata, Elon Musk.

CEO perusahaan mobil listrik Tesla itu, secara terbuka telah menyatakan dukungan terhadap kampanye Yang. Menariknya, gagasan flagship Andrew Yang terkait Universal Basic Income (UBI) yang berbentuk pemberian dana US$ 1000 (Rp14,2 juta) per bulan kepada setiap warga negara AS berusia di atas 18 tahun juga yang menjadi hal yang didukung oleh Musk.

Saat debat beberapa waktu lalu dan dalam wawancarannya di beberapa podcast, Yang memang menjelaskan panjang lebar soal UBI dan bagaimana programnya itu akan memberdayakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam model ekonomi yang disebutnya sebagai human centered capitalism atau kapitalisme yang berpusat pada manusia.

Baca juga :
Di Balik TNI Gabung Indomalphi

Artinya, kapitalisme masih dianggap sebagai paham yang penting dan berkontribusi untuk pembangunan ekonomi. Namun, pada saat yang sama, fokus kapitalisme harus digeser ke pemberdayaan manusianya.

Konteks ini menarik untuk dibandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, program-program pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua kekuasaannya juga difokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan manusia.

Pada saat yang sama, Jokowi juga masih bertumpu pada investasi dan kapitalisme ekonomi dengan pasar bebasnya itu sendiri untuk meningkatkan daya saing nasional dan menggenjot perekonomian. Lalu, apa saja hal yang bisa direfleksikan dari Andrew Yang untuk pembangunan ekonomi Indonesia?

Elegi Human Centered Capitalism

Pada awalnya, gagasan UBI milik Yang dianggap berbau sosialisme karena terlihat sebagai aksi bagi-bagi kekayaan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakatnya.

Namun, Yang sendiri menyebutkan bahwa program ini adalah produk kapitalisme karena bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar banyak orang, serta bisa membantu masyarakat mengupayakan lahirnya lapangan-lapangan kerja baru.

Latar belakang Yang sebagai entrepreneur yang mendirikan perusahaan Venture America – perusahaan yang membantu membuka banyak lapangan pekerjaan – memang membuat Yang melihat formula US$ 1000 sebagai alat yang efektif untuk membantu masyarakat AS meningkatkan kualitas hidupnya.

Dengan kata lain, UBI adalah kapitalisme ketika income doesn’t start at zero – pendapatan tidak dimulai dari nol – demikian bahasa yang sering digunakan oleh Yang.

Argumentasi utama Yang adalah bahwa saat ini sedang terjadi revolusi besar-besaran di bidang ekonomi, di mana automation atau penggunaan mesin, robot dan kecerdasan buatan untuk menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Akibatnya, besar kemungkinan banyak pekerjaan yang akan tergantikan oleh robot dan mesin.

Sebagai contohnya, keberadaan Amazon menghapus pekerjaan di sektor retail – misalnya penjaga toko dan yang sejenisnya – dan menyebabkan banyak toko-toko fisik yang tutup. Padahal, pekerja retail adalah salah satu pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di AS.

Baca juga :
Langkah Kuda PPP Hadapi Kumbo?

Hal serupa juga terjadi ketika perusahaan-perusahaan logistik mulai mengadopsi self-driving truck atau truk-truk yang tak butuh supir. Konteksnya akan semakin menggila dengan kemungkinan besar tergesernya peran petugas call center oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence.

Yang sendiri juga menyebutkan bahwa kondisi inilah yang menyebabkan Donald Trump terpilih di tahun 2016 lalu karena berhasil menggeser isu transformasi ekonomi tersebut dengan mengkambinghitamkan para imigran. Trump berhasil mengisi celah kondisi ekonomi ini dengan politik identitas dan memenangkan kontestasi politik di tahun tersebut.

Sekalipun konsep UBI masih terus diperdebatkan terkait keberhasilannya, namun gagasan human centered capitalism atau kapitalisme yang berpusat pada manusia ini memang berpotensi menjadi ide segar di tengah masa depan ekonomi yang tidak jelas bagi banyak masyarakat AS.

Pasalnya, ketimpangan ekonomi sendiri masih menjadi isu yang terus diperbincangkan di AS. Beberapa penelitan terbaru bahkan menyebutkan tingkat ketimpangan tersebut sudah sampai level yang memprihatinkan, di mana sekitar 160 ribu keluarga di AS rata-rata berharta US$ 72 juta (Rp 1,02 triliun). Jumlah itu hampir sama dibandingkan total harta 90 persen masyarakat dengan ekonomi terbawah di AS.

Artinya UBI yang bertujuan memberikan akses terhadap kapital atau modal untuk masyarakat sangat mungkin membantu kelompok masyarakat yang tidak diuntungkan oleh ekonomi. Kapitalisme jenis ini sering disebut juga sebagai humanistic capitalism. Terminologi tersebut salah satunya dipopulerkan oleh penerima Nobel Perdamaian asal Bangladesh, Muhammad Yunus.

Tokoh lain seperti Wills W. Harman dari Stanford University juga pernah mengulas hal ini di tahun 1974. Konteksnya adalah kapitalisme dan pasar bebas harus mampu memberdayakan semua orang untuk ikut menikmati kue pembangunan ekonomi.

Muhammad Yunus memang terbukti berhasil membantu banyak orang ketika menyediakan akses modal berusaha untuk masyarakat kelas bawah lewat Grameen Bank. Artinya, kapitalisme yang berpusat pada nilai-nilai kemanusian dan pemberdayaan manusia itu menjadi jalan tengah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi.

Andrew Yang telah membawa persoalan ini ke tengah perdebatan politik, terutama dalam kontestasi elektoral. Kapitalisme memang menjadi pemenang ekonomi abad 21. Namun, seperti yang ditulis Yang di penjelasannya dalam website resminya, tak ada kapitalisme yang murni.

Tak ada pasar bebas yang benar-benar bebas. Transformasi ekonomi ini memang perlu membawa perspektif ekonomi kembali pada hakekatnya, yaitu untuk sepenuhnya memberdayakan semua orang.

Lalu, bagaimana konteks ini dilihat di Indonesia?

Utopia Jokowi?

Pembangunan ekonomi Jokowi di periode kedua memang disebut akan berfokus pada pembangunan manusia. Belum jelas apakah Jokowi akan menginvestasikan dana besar-besaran di sektor pendidikan, pelatihan kerja, entrepreneurship, atau di sektor yang lain.

Baca juga :
Mencari Peran Pemerintah Atasi Polusi

Namun, konteksnya perlu digeser pada seperti apa yang diupayakan oleh Andrew Yang. Tentu memberikan UBI dengan besaran yang setara dengan US$ 1000 masih akan sulit diterapkan di Indonesia.

Walaupun demikian, setidaknya pemerintahan Jokowi juga perlu mengupayakan program yang mengarah pada human centered capitalism. Pasalnya, ketimpangan ekonomi di Indonesia juga sangat besar.

Laporan perusahaan investasi dunia asal Swiss, Credit Suisse pada 2018 lalu menyebutkan bahwa 1 persen orang Indonesia menguasai hampir 50 persen kekayaan nasional.

Kondisi ini tentu hampir mirip dengan yang terjadi di AS. Program-program Jokowi juga harus diarahkan untuk mengantisipasi dampak automation yang juga sudah mulai dirasakan. Makin sepinya pusat-pusat perbelanjaan adalah hal yang tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena transformasi ekonomi dengan meningkatnya sektor e-commerce.

Selain itu, pada Pilpres 2019 lalu, Prabowo Subianto dan – terutama – Sandiaga Uno sebagai lawan Jokowi memperkenalkan program Rumah Siap Kerja yang membantu masyarakat untuk terintegrasi ke dalam ekonomi. Program-program yang demikian ini – sekalipun berasal dari lawan politik – memang perlu diadopsi dan diupayakan.

Pada akhirnya, tantangan untuk menciptakan human centered capitalism akan menjadi pekerjaan rumah bagi pembangunan manusia ala Jokowi. Kapitalisme memang selalu dicitrakan negatif, namun ia tak sepenuhnya buruk.

Andrew Yang sudah memperlihatkan sisi positif yang bisa dicapai dari kapitalisme. Sebab, seperti kata Mahathir Mohamad di awal tulisan, politik berfungsi untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak baik. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.