Soal Trump, May Bicara di Parlemen

    2 minute read

    May menegaskan, dia tidak memperoleh informasi lebih awal soal rencana Trump memberlakukan kebijakan larangan sementara bagi warga dari tujuh negara, yakni Iran, Irak, Lybia, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman, untuk memasuki AS.


    pinterpolitik.comKamis, 2 Februari 2017

    LONDON – Perdana Menteri Inggris Theresa May akhirnya buka suara mengenai kebijakan imigran Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Rabu (1/2). Ia secara resmi mengecam kebijakan Trump itu.

    Berbicara di depan parlemen Inggris, May mengatakan, kebijakan larangan imigrasi sementara itu keliru dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Itulah komentar pertama May di hadapan parlemen terkait dengan kebijakan Presiden AS.

    “Pemerintahan kami dengan jelas menganggap kebijakan itu keliru,” kata PM Inggris setelah didesak pemimpin oposisi, Jeremy Corbyn, di parlemen.

    May menegaskan, dia tidak memperoleh informasi lebih awal soal rencana Trump memberlakukan kebijakan larangan sementara bagi warga dari tujuh negara, yakni Iran, Irak, Lybia, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman, untuk memasuki AS.


    Lebih lanjut PM Inggris mengatakan, jika Corbyn bertanya: “Apakah saya sudah mengetahui pembatasan perjalanan ke AS?” May pun melanjutkan pernyataannya dengan menyebutkan, kita semua tahu, sebab Presiden Trump sudah mengatakannya pada masa kampanye.

    Donald Trump beberapa kali menyinggung rencananya menerapkan beberapa kebijakan, di antaranya menyangkut imigran, dalam kampanye pilpres, beberapa waktu lalu.

    Beberapa saat setelah dilantik sebagai presiden AS, Trump menandatangani perintah eksekutif yang kontroversial itu, Jumat pekan lalu. Pada hari yang sama, PM May berkunjung ke Gedung Putih.

    Keputusan Trump itu memicu unjuk rasa di AS dan di berbagai negara, dikecam PBB serta beberapa negara besar, termasuk Jerman dan Perancis.

    Satu hari setelah kebijakan itu ditandatangani Trump, PM Inggris belum memberikan kecaman meskipun tiga kali ditanya wartawan. Ia hanya mengatakan, AS bertanggung jawab atas kebijakannya sendiri terkait masalah pengungsi.

    Pada sisi lain, kebijakan Trump itu diprotes ribuan penduduk di berbagai kota di Inggris, terutama di Kota London. Mereka berunjuk rasa menyuarakan ketidaksenangan terhadap kebijakan Presiden AS yang dilantik 20 Januari 2017 itu. Selain itu, 1,8 juta tanda tangan mendukung petisi supaya PM May membatalkan undangan kepada Trump guna melakukan kunjungan kerja di Inggris.

    Dalam perkembangan baru, PM May merilis pernyataan yang pada dasarnya menunjukkan rasa tidak setujunya terhadap kebijakan Trump. (Kps/E19)