Siap Reuni 212?

6 minute read

Dukungan politik adalah hak, bukan kewajiban warga negara, yang sangat mungkin untuk digunakan oleh gerakan 212 – Eggi Sudjana, Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni (PA) 212


PinterPolitik.com

Diskursus politik identitas nampaknya menjadi isu yang membosankan akhir-akhir ini. Eksistensi politik identitas bisa dibilang masih menjadi momok menakutkan bagi politik Indonesia, karena kekuatan disruptifnya yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Peristiwa-peristiwa yang berpotensi menyulut bara api politik identitas beberapa waktu belakangan nampaknya masih menjadi bumbu politik yang berpotensi  dipelintir dan dimainkan oleh para kubu yang sedang bertarung menjelang Pilpres 2019.

Salah satunya adalah rencana reuni akbar  yang akan diselenggarakan oleh alumni gerakan 212 pada 2 Desember 2018 mendatang.

Menurut Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni (PA) 212, Eggi Sudjana, agenda reuni ini menjadi momentum penting di tahun politik untuk kembali menyatakan sikap politik. Ia bahkan menyarankan bahwa sang imam besar Habib Rizieq Shihab harus menentukan sikap politiknya.

Selain sebagai bukti persatuan umat Islam, kegiatan reuni ini juga menargetkan jutaan orang bisa datang, layaknya aksi 2 Desember 2016 yang digelar di Lapangan Monas dua tahun lalu itu.

Mungkinkah reuni ini adalah pertanda bahwa politik identitas berbau agama akan kembali hadir dalam politik nasional menjelang Pilpres 2019?

Siap Reuni 212

Belajar dari Mesir

Menyoal politik identitas atas nama agama yang tak henti-hentinya menerpa demokrasi di Indonesia, nampaknya memang karena akar penyebab suburnya politik identitas tak pernah terselesaikan.

Jika merujuk pada studi yang dilakukan oleh Vedi Hadiz tentang mobilisasi massa 212 yang sempat terjadi pada Pilkada DKI 2017, nampaknya sentimen agama yang muncul merupakan buntut panjang adanya persoalan ekonomi politik yang ternyata cukup fundamental.

Kasus di Indonesia sebenarnya memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Mesir menjelang pemilu 2011 ketika Husni Mubarak berhasil ditumbangkan oleh kekuatan kelompok Islam Ikhwanul Muslimin.

Kala itu, Mesir berhasil dikuasai oleh kelompok Islamis karena dianggap berhasil menyelesaikan persoalan ekonomi yang menjerat negara piramid tersebut.

Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan politik Islam yang melihat adanya peluang dalam merebut kekuasan pada saat kekuasaan Husni Mubarak yang cenderung otoriter yang mengorganisir kekuatan politik melalui FJP atau Freedom and Justice Party dan mengkapitalisasi sentimen isu ekonomi politik untuk memaksimalkan potensi suara.

Ikhwanul Muslimin melakukan pendekatan strategis dengan cara berinvestasi dalam pelayanan kesejahteraan yang memudahkan masyarakat untuk dimobilisasi secara politik. Sebagai salah satu kelompok agama dan politik tertua di Mesir, Ikhwanul Muslimin memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Mesir.

Gerakan ini telah melakukan investasi di bidang sosial selama lebih dari 30 tahun dengan membangun jaringan LSM yang luas serta sering terlibat dalam kegiatan amal di beberapa segmen di daerah pedesaan.

Sebesar 40 persen dari total populasi masyarakat Mesir hidup di bawah garis kemiskinan dan tingkat partisipasi politik hanya 25 persen merupakan basis penting yang harus dirangkul untuk memperoleh dukungan suara.

Dengan mengoptimalkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan pekerjaan, berdampak pada peningkatan popularitas Ikhwanul Muslimin pada kelas menengah ke bawah.

Bahkan Ikhwanul Muslimin menguasai asosiasi amal yakni Gam’ia Shar’ia yang memiliki 450 cabang serta 6.000 masjid. Melalui Gam’ia Shar’ia dan asosiasi lain, Ikhwanul Muslimin mengelola puluhan rumah sakit, apotek, panti asuhan, program pendidikan, program pelatihan bagi pengangguran, serta menyediakan lapangan kerja dan mendirikan sekolah dan pusat sosial. Gerakan tersebut mengendalikan 20% LSM yang aktif di Mesir.

Pola-pola ekonomi tersebut yang berhasil mengantarkan FJP dan Mohammad Morsi menjadi presiden Mesir pada tahun 2011 walaupun akhirnya harus menyerah pada kudeta militer.

Namun, hal yang menjadi poin penting adalah pendekatan ekonomi politik yang berbasis pada narasi-narasi agama yang terbukti efektif memobilisasi umat islam.

Terjerat Politik Identitas 212

Di Indonesia, dalam konteks mobilisasi politik gerakan 212, ekonomi masih menjadi motivasi bagi masyarakat menurut Hadiz. Ia menyebut bahwa masyarakat mungkin mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Islam yang menawarkan berbagai cara bertahan hidup, seperti kesempatan kerja, pinjaman bisnis, atau layanan pendidikan dan kesehatan.

Menurut Hadiz, banyak orang Indonesia yang menganggap Islam mampu menyediakan solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini muncul karena pertumbuhan ekonomi saat ini belum memberikan dampak yang cukup signifikan  bagi sebagian masyarakat muslim kelas menengah ke bawah.

mobilisasi masa sangat memungkinkan terjadi selama perkara ekonomi politik yang dikatakan Hadiz masih menjadi isu sentral Click To Tweet

Bagi banyak orang di Indonesia, keanggotaan dalam kelompok 212 memungkinkan orang-orang didalamnya untuk membangun jaringan bisnis yang mengatasnamakan Islam.

Sebagai contoh, meskipun ada perbaikan terhadap skema jaminan kesehatan nasional baru-baru ini, banyak orang Indonesia masih merasa bahwa mereka tidak dapat bergantung pada layanan kesehatan masyarakat, dan beralih ke pengobatan Islam sebagai solusi.

Atau program Koperasi Syariah 212 yang kini berkembang biak hingga jumlahnya mencapai 104 dan tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Tentu jaringan bisnis tersebut memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi anggota 212.

Terlebih, partai-partai politik Islam sejauh ini gagal menampilkan diri sebagai kendaraan untuk menyalurkan aspirasi umat Islam. Banyak tokoh senior dari partai-partai ini telah terlibat dalam kasus-kasus korupsi dan praktik-praktik predator.

Dampaknya, polarisasi kelompok muslim ini semakin tidak teratur, namun pada saat yang sama, memiliki daya bargaining power yang mungkin diklaim mewakili kepentingan muslim secara luas dan memungkinkan terjadinya politik transaksional kepada elit politik.

Secara lebih luas, jika ada political entrepreneur yang memainkan sentimen ekonomi politik itu, bisa saja bukan sekadar reuni 212 tapi bisa lebih lanjut reuni itu jadi momentum untuk politik elektoral tertentu.

Dalam konteks ini, bisa saja reuni alumni 212 memang bertujuan untuk mereorganisir kekuatan tersebut. Terlebih, Dewan Penasihat  PA 212 Eggi Sudjana menyebut bahwa reuni ini penting sebagai forum untuk menyatakan politik dari sosok Rizieq Shihab, selaku salah satu ulama penggerak gerakan 212.

Pernyataan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu dinilai penting mengingat reuni digelar bertepatan dengan tahun politik.

Ia juga menyebut kemungkinan hadirnya nuansa politik karena ia berpendapat bahwa dukungan politik adalah hak, bukan kewajiban warga negara, yang sangat mungkin untuk digunakan oleh gerakan 212.

Terlebih, reuni ini juga disinyalir akan mengundang calon presiden Prabowo Subianto yang selama ini dikenal dekat dengan kelompok 212.

Dengan kata lain, mobilisasi masa sangat memungkinkan terjadi selama perkara ekonomi politik yang dikatakan Hadiz masih menjadi isu sentral.

Disamping itu, jika Prabowo memang hadir dalam reuni itu, hal ini menjadi pembeda langkahnya di Pilpres 2019. Terlebih, timnya kini lebih sering menyoroti kinerja ekonomi petahana dan mungkin saja isu ekonomi akan dikapitalisasi untuk memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok islam konservatif.

Lalu mungkinkah dukungan politik 212 pasti akan menjadi milik Prabowo? Apakah kehadiran Ma’ruf Amin di kubu petahana tak cukup membendung alumni 212 melakuka “perlawanan” politik terhadap Jokowi? Dan mungkinkah Jokowi akan ditumbangkan seperti Ahok di pilkada DKI 2017?

Jika sudah demikian, bisa jadi reuni akbar 212 akan menjadi momentum terpencetnya tombol politik identitas di Pilpres mendatang. (M39)