Setnov Dan Stalinisme Ala Pemerintah

Setnov Dan Stalinisme Ala Pemerintah
Foto: aktual
7 minute read

Stalin pernah menggunakan seekor ayam yang dicabut bulunya satu per satu untuk menunjukkan bagaimana caranya mengontrol masyarakat. Beberapa orang menyebut cara ini sedang dipakai oleh pemerintah yang saat ini sedang berkuasa di Indonesia.


PinterPolitik.com

“You cannot make a revolution with silk gloves” – Joseph Stalin

Walaupun masyarakat sedang ribut-ribut terkait isu PKI, polemik yang terjadi dalam pansus angket KPK terus bergulir. Di tempat lain, Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) diberitakan sedang terbaring di rumah sakit setelah menjalani operasi pemasangan ring di jantung – alasan yang membuatnya tidak juga kunjung diperiksa oleh KPK. Akibatnya, perkembangan pengusutan kasus korupsi KTP elektronik menjadi terhambat, sekalipun Setnov telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Sementara itu, KPK juga tidak memberikan keterangan jelas terkait status sakit Setnov. KPK hanya menyebut bahwa pihaknya percaya pada keterangan tersebut dan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Setnov.

Setnov yang sakit dan KPK yang terlihat tarik ulur, hal ini membuat spekluasi bermunculan: sepertinya ada sesuatu yang aneh. Beberapa selentingan pun muncul dan menyebut kasus yang menjerat Setnov ini dipakai sebagai cara untuk mengontrol partai Golkar. Oleh siapa dan untuk apa? Bagaimana caranya?

Stalin dan Politik ‘Mencabut Bulu Ayam’

Adalah kisah tentang Joseph Stalin (1878-1953), diktator yang pernah berkuasa di Uni Soviet dan membawa negara itu pada level berikut pasca Revolusi Bolshevik (1917) yang digulirkan oleh pendahulunya, Vladimir Lenin (1870-1974). Stalin adalah salah satu pemimpin yang menerapkan kontrol total pada masyarakatnya. Bahkan tidak jarang, cara yang digunakan Stalin cenderung brutal dan keras. Caranya ini pernah ia gambarkan dengan mencabut semua bulu pada seekor ayam.

Dikisahkan Stalin pernah membawa seekor ayam ke dalam rapat kabinet. Ia kemudian mengapit ayam itu dengan lengannya dan mencabuti bulunya satu per satu. Setelah ayam itu menjadi tanpa satu pun bulu, ia meletakkan ayam yang berdarah dan kesakitan itu di lantai.

Baca juga :
Menko Kuat, Jokowi Juga Kuat?

Lalu, dari dalam sakunya, Stalin mengeluarkan makanan ayam dan memberikan pada ayam itu. Sang ayam seolah melupakan kesakitannya, memakan makanan yang diberikan dan mengikuti Stalin ke mana pun ia pergi. Ia bahkan selalu berada di dekat sepatu Stalin.

“Ini adalah cara mengontrol rakyat. Siksa mereka secara brutal, dan biarkan mereka meraskan kesakitan yang luar biasa dan kelaparan, lalu tinggalkan mereka. Kemudian, saat mereka seolah tanpa harapan, berikan mereka makanan, dan mereka akan melupakan semua yang mereka telah alami dan akan mengikuti apa pun yang kau mau”, demikian kata Stalin pada menteri-menterinya.

Maka, dimulailah masa-masa penuh kekerasan di Soviet di bawah tangan besi Stalin yang menewaskan sekitar 20 juta orang. Kisah tentang ayam dan Stalin ini memang punya banyak versi. Namun, aplikasi politik ‘mencabut bulu ayam’ ini masih sering dilakukan oleh banyak pemimpin di dunia – umumnya para pemimpin yang bertangan besi.

Soeharto merupakan salah satu diktator yang ikut menerapkan kebijakan ‘mencabut bulu ayam’ ini. Ia muncul sebagai penyelamat ketika negara dalam keadaan kacau pasca tragedi 1965 – yang sebetulnya juga merupakan upaya kudeta yang dilakukannya terhadap Soekarno – dan menerapkan politik tersebut terhadap masyarakat dan semua lawan politiknya.

Dalam politik praktis, strategi semacam ini memang sering juga dipakai ketika menghadapi lawan politik. Xi Jin Ping di Tiongkok atau Putin di Russia, merupakan contoh pemimpin yang menerapkan politik ini pada lawan-lawannya. Semua lawan-lawan politik kedua pemimpin itu dikontrol dengan menggunakan politik ‘mencabut bulu ayam’ yang menyiksa ini.

Belakangan, pemerintahan di Indonesia saat ini juga dipercaya menggunakan strategi ini ketika berhadapan dengan lawan politik. Pemerintah disinyalir menggunakan cara ini untuk menghadapi Setnov dan Partai Golkar. Bagaimana caranya?

Politik Menyiksa Lawan?

Pasca ditetapkannya presidential threshold 20 persen dalam UU Pemilu yang disahkan DPR, posisi partai politik menjadi sangat kuat. Ketentuan ini membuat peluang seseorang untuk mencalonkan diri menjadi presiden lewat jalur independen menjadi mustahil.

Partai Golkar adalah pemenang kedua pemilu 2014 dengan 14,75 persen suara. Perolehan ini menjadikan Golkar sebagai partai yang sangat ‘seksi’ – apalagi partai ini dikenal tidak mempunyai elit tunggal.

Baca juga :
Stigma Hantui Papua?

Secara politik, pemerintahan Jokowi punya ‘pegangan’ di Golkar melalui faksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut disebut menjadi salah satu tokoh politik yang paling berpengaruh dalam pemerintahan Jokowi.

Ketua PKB, Muhaimin Iskandar bahkan menyebutkan bahwa Gus Dur tidak akan lengser dari kursi presiden jika kekuatan politik Luhut pada masa itu sebesar sekarang. Hal ini juga sangat masuk akal jika melihat rekam jejak Luhut di militer yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan menjadi sumbangan politik yang besar bagi Jokowi yang tidak punya latar militer.

Bagaimana dengan faksi Wapres Jusuf Kalla (JK)? Faksi JK sebetulnya tidak begitu loyal kepada Jokowi – terbukti dari pernyataan JK yang enggan menjadi tim kampanye Jokowi di 2019. Selain itu, JK juga sering berseberangan pendapat dengan Jokowi, misalnya pada Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Faksi lain di Golkar, Akbar Tandjung juga tidak begitu dekat dengan Jokowi. Sementara, tokoh yang berkuasa saat ini di Golkar adalah Setya Novanto dari faksi Aburizal Bakrie (Ical) sebetulnya cukup dekat dengan Jokowi.

Jokowi memang menyadari hubungannya dengan Setnov akan mendatangkan keuntungan bagi kedua pihak apalagi dalam kapasitas Setnov sebagai Ketua DPR RI. Namun, pribadi Setnov yang lihai dalam politik juga membuat Jokowi waspada karena hubungan politik itu bisa jadi hanya menguntungkan satu arah.

Oleh karena itu, kasus KTP elektronik digunakan sebagai cara untuk ‘mengontrol’ Setnov. Cara ini juga ampuh mengontrol Golkar mengingat walaupun partai ini punya banyak elit, tetapi kekuasaan Musyawarah Nasional yang menghasilkan Ketua Umum partai tetap dianggap sebagai kekuatan tertinggi.

Tentu, banyak yang mempertanyakan argumentasi ini. Bagaimana mungkin pemerintahan Jokowi mengontrol Golkar menggunakan cara ‘menyiksa’ Setnov ala Stalin? Tetapi, kalau diperhatikan dari komposisi komisioner KPK saat ini, hal tersebut sangat masuk akal. Praktisi politik yang PinterPolitik mintai keterangannya bahkan menyebut 3 dari 5 komisioner KPK merupakan ‘orang-orangnya’ pemerintah.

Hal ini bisa terjadi mengingat komisioner KPK merupakan orang-orang pilihan presiden yang kemudian di-fit-and-proper-test-kan oleh DPR. Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono bahkan pernah menyebut KPK periode sekarang kok kayak KPK-nya Pak Luhut Binsar Pandjaitan. Pernyataan ini tentu bukan ucapan kosong dan menunjukkan bahwa memang ada hubungan antara KPK dan Luhut.

Baca juga :
'Potong Gaji' Direksi BPJS Kesehatan
Setnov Dan Stalinisme Ala Pemerintah
Jokowi dan Setya Novanto (Foto: Partai Golkar)

Sebagai partai politik, Golkar adalah partai yang punya suara besar untuk memenangkan Jokowi di 2019 katakanlah jika PDIP mencabut dukungan dari Jokowi. Oleh karena itu, Jokowi memanfaatkan KPK dengan kuasa komisioner ‘orang-orang pilihannya’ untuk tetap menggenggam Setnov. Setnov ibaratnya ayam yang dicabuti bulunya satu per satu. Strategi politik ini sangat efektif untuk Pilpres 2019 dan Jokowi akan punya peluang lebih besar untuk memenangkan kontes politik ini jika didukung oleh Golkar.

Argumentasi ini juga menguat seiring munculnya keraguan besar bahwa kasus KTP elektronik akan dapat terselesaikan sebelum Pilpres 2019. Logikanya, jika benar-benar akan diusut, mengapa dari segudang nama yang ada dalam daftar pihak-pihak yang disebut terlibat proyek ini, baru Setnov yang ditetapkan sebagai tersangka? Bukan berarti membenarkan tindakan korupsi, tetapi kasus ini telah sarat akan kepentingan politik.

Stalinisme ala pemerintahan Jokowi – kalau mau disebut demikian – akan dipakai untuk mengamankan kekuasaan di dua tahun tersisa, sembari mempersiapkan diri menghadapi pilpres 2019. Secara politik, ini adalah pendekatan politik yang super jenius. Seorang presiden yang tidak punya partai politik dan tidak punya latar belakang militer, tetapi bisa menjadi sangat kuat secara politik.

Dengan ‘mengontrol’ Golkar, dengan sendirinya PDIP tidak akan dapat menuntut terlalu banyak pada Jokowi. Jokowi memang terlihat sangat ingin lepas dari predikat ‘petugas partai’.

Pada akhirnya, seperti kata Stalin: revolusi tidak akan terjadi jika yang kau pakai itu sarung tangan sutera. Mungkin ini adalah cara Jokowi untuk melakukan revolusi. Lalu, revolusi apa? Revolusi mental? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)