Sepeninggal Syafruddin, Tito “Sendirian”?

Sepeninggal Syafruddin, Tito “Sendirian”?
Istimewa
6 minute read

Terpilihnya Wakapolri Syafruddin sebagai Menteri PAN-RB, bukan putusan yang mengejutkan. Tapi bisakah Tito Karnavian “bertarung” sendirian di Kepolisian?


PinterPolitik.com

“Tindakan baik memberikan kekuatan bagi diri sendiri dan menginspirasi orang lain.” ~ Plato

Pelantikan Syafruddin sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), telah dilakukan Presiden Joko Widodo, Rabu (15/8) pagi. Pergantian posisi menteri ini termasuk sangat cepat, sebab dilakukan hanya beberapa jam setelah Asman Abnur mengundurkan diri dari posisi itu.

Sebagai satu-satunya menteri yang berasal dari PAN, sepertinya pengunduran diri Asman sudah begitu diantisipasi oleh parpol koalisi maupun Jokowi sendiri. Sebagai parpol yang membelot kembali ke koalisi awalnya, yaitu koalisi oposisi, keberadaan Asman memang sudah diincar untuk dilengserkan sejak jauh-jauh hari.

Mundurnya Asman memang tidak mengejutkan, begitu juga sosok penggantinya. Terpilihnya Syafruddin yang sebelumnya menjabat sebagai wakapolri, tak lepas dari andil Wapres Jusuf Kalla (JK). Sebab sebelumnya, Syafruddin pernah menjadi ajudan JK saat menjabat sebagai wapres di periode pertama pemerintahan SBY, yaitu pada tahun 2004-2009.

Meski begitu, Kapolri Tito Karnavian lah yang memilih Syafruddin sebagai Wakapolri menggantikan Budi Gunawan (BG) yang diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN). Kabarnya, kedekatan Tito dan Syafruddin sudah terjalin sejak sama-sama mengikuti pendidikan di Lemhanas serta saat bertugas di Polda Metro Jaya.

Selain itu, Tito juga dikabarkan membutuhkan kemampuan interpersonal skill yang dimiliki Syafruddin, sebagai jembatannya dengan perwira kepolisian yang lebih senior dari dirinya. Sebab saat menjabat sebagai Kapolri, Tito melompati empat generasi di atasnya, termasuk pengaruh BG yang masih kuat di kepolisian.

Berdasarkan usianya yang telah menginjak 57 tahun, sebentar lagi Syafruddin memang akan memasuki masa pensiun. Sehingga mutasinya ke pemerintahan dan meninggalkan karir di Kepolisian, bukanlah pengorbanan yang besar. Namun, kekosongan yang ditinggalkannya tidak hanya soal kursi wakapolri, tapi bagi Tito, lebih besar dari itu.

Syafruddin, Kompromi Jokowi-JK

 “Kunci menjadi pemimpin yang sukses saat ini adalah pengaruh, bukan kekuasaan.” ~ Kenneth Blanchard

Dorongan reshuffle, terutama tuntutan untuk mencopot keberadaan kader PAN di kabinet Jokowi telah disuarakan banyak pihak, terutama para elit parpol yang tergabung dalam Koalisi Pemerintah. Sehingga keputusan Asman untuk mengundurkan diri disambut baik banyak pihak, bukan hanya oleh koalisi Jokowi tapi juga PAN sendiri.

Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa Jokowi seolah langsung menyetujui Syafruddin sebagai penggantinya? Terhitung belum 24 jam surat pengunduran diri Asman diberikan, pelantikannya pun langsung digelar. Padahal sebelumnya, Jokowi pernah menolak masuknya dua jenderal polisi di dalam jajaran kabinetnya.

Ketika tengah menyusun nama-nama yang akan masuk dalam Kabinet Kerja, usai memenangkan Pilpres 2014, Jokowi sebenarnya pernah diminta untuk memasukkan dua nama jenderal polisi. Keduanya, tak lain adalah BG  dan juga Syafruddin yang saat itu masih menjabat sebagai Kadiv. Propam Polri.

Keengganan Jokowi menerima permintaan tersebut, disinyalir karena ia tak ingin menterinya ‘setia’ dengan orang lain. Sebagai mantan ajudan, hingga kini Syafruddin masih memiliki kedekatan dengan JK. Begitu juga BG, yang adalah mantan ajudan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, saat dirinya menjadi presiden.

Adanya pengaruh seorang pemimpin pada mantan bawahannya, menurut teori kepemimpinan dan pengaruh yang dikemukakan oleh French dan Raven, bersumber dari kekuasaan yang dimilikinya dalam politik. Dalam hal ini, keduanya sepakat kalau antara kepemimpinan, pengaruh, dan pilihan politik memang sangat saling berhubungan.

Hanya saja, pengaruh tersebut tidak begitu saja mudah berpindah ke pemimpin lain. Apalagi kalau keterpilihan dirinya, juga tak lepas dari pengaruh si pemimpin kepada pemimpin lain yang akan dilayaninya. Dengan kata lain, loyalitas BG maupun Syafruddin terhadap pengaruh Mega dan JK akan sulit digantikan oleh Jokowi.

Alasan tarik menarik pengaruh pula yang membuat Jokowi enggan melantik BG menjadi Kapolri menggantikan Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun, padahal saat itu BG telah menjabat sebagai Wakapolri. Jokowi malah memilih Tito Karnavian yang lebih junior dari BG, namun terkenal bersih dan tidak dekat dengan siapapun.

Berdasarkan pertimbangannya dulu, lalu mengapa sekarang Jokowi justru setuju untuk mengangkat Syafruddin sebagai menteri? Bisa jadi, ia sengaja memberikan porsi bagi JK untuk memasukkan orangnya di pemerintahan, sebagai pengganti dirinya yang tidak jadi terpilih sebagai cawapres, padahal sudah mengajukan gugatan ke MK.

Mampukah Tito “Bertarung” Sendirian?

“Masa depan mempengaruhi saat ini, sama besarnya dengan pengaruh masa lalu.” ~ Friedrich Nietzsche

Pemilihan siapa yang pantas menjabat sebagai Kapolri memang merupakan hak prerogatif Presiden. Meski begitu, dalam organisasi kepolisian juga kental dengan hirarki antara senior dan junior. Oleh karena itulah, terpilihnya Tito yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1987 sebagai Kapolri, kala itu sempat menimbulkan silang pendapat.

Berdasarkan hirarki kepangkatan, seharusnya yang terpilih menjadi kapolri adalah para jenderal yang merupakan lulusan Akpol 1983, atau para jenderal yang seangkatan dengan BG. Nama-nama yang sempat diajukan, selain BG, antara lain ada Budi Waseso (Buwas), Dwi Prayitno, dan juga Syafruddin sendiri.

Namun dari kesemua nama itu, Jokowi malah memilih Tito yang terbilang junior meski memiliki prestasi dan kemampuan gemilang, terutama dalam hal penanganan terorisme. Akibatnya, Tito dianggap mendapatkan kekuasaan dengan melangkahi para seniornya. Apalagi, pengaruh BG juga sudah sangat besar di internal kepolisian.

Kehadiran Tito yang dilabel menjadi “orang Jokowi”, pada akhirnya harus berhadapan dengan pengaruh kuat BG sebagai “kaki tangan” Mega. Bahkan setelah menjabat sebagai Kepala BIN sekalipun, pengaruhnya di internal Mabes Polri masih sangat kuat. Tak heran, muncul istilah “dua jenderal” pada kepemimpinan aparat keamanan ini.

Salah satu konflik akibat adanya tarik menarik pengaruh ini, dapat terlihat di kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pada saat itu, keputusan Tito untuk menahan Gubernur DKI Jakarta tersebut ditentang keras oleh BG yang bertindak sebagai perpanjangan tangan Mega. Sebagai partai pengusung Ahok, tentu Mega merasa dirugikan dengan keputusan tersebut.

Akibatnya di internal kepolisian, Tito sempat berhadapan dengan pro dan kontra akibat keputusannya tersebut. Padahal sebagai seorang Kapolri, saat itu Tito memutuskan mengikuti tuntutan massa yang ingin memenjarakan Ahok, demi menghindari terjadinya bentrokan dan kekerasan antara aparat Kepolisian dengan masyarakat.

Konflik kepentingan antara dua kekuasaan ini, berdasarkan definisi Ego Kepentingan yang dirumuskan Davis dan Go, kerap terjadi akibat adanya kelas berkuasa yang ingin meningkatkan posisi tawar politik. Dalam hal ini, dua kepentingan penguasa yang bertabrakan tersebut berasal dari dua pemimpin negeri ini, yaitu Jokowi dan Mega.

Kerap terjadinya gesekan atas dua kepentingan inilah, yang membuat Tito membutuhkan sosok Syafruddin. Saat memilihnya, Tito sendiri mengakui kalau dirinya membutuhkan wakapolri yang memiliki kepribadian supel agar dapat menjadi jembatan komunikasi dengan para jenderal senior yang harus dipimpinnya.

Walau Syafruddin juga tak akan lepas dari pengaruh kepentingan JK, namun penerimaan dan pengakuannya akan kepemimpinan Tito, sejauh ini terlihat berjalan harmonis. Kini, setelah Syafruddin mengundurkan diri dan resmi menjadi menteri, mampukah Tito mendapatkan sosok yang akan membantunya menghadapi tarik menarik kepentingan di institusi pimpinannya? Kita lihat saja nanti. (R24)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here