Isu kemerdekaan Papua merupakan isu yang terus menjadi bagian dari perjalanan negeri ini. Di antara kelompok yang memperjuangkan isu tersebut, nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi yang paling terkenal. Lalu bagaimana perjalanan dari organisasi tersebut?
PinterPolitik.com
Sejarah OPM sebenarnya dapat ditelusuri hingga tahun 1961 di mana Belanda tengah mempersiapkan dekolonialisasi Papua. Pada April 1961, dibentuk New Guinea Council untuk mempersiapkannya. Dewan ini kemudian menjadi katalis bagi meningkatnya kesadaran politik masyarakat Papua.
Dewan itu kemudian memutuskan untuk menggunakan nama Papua Barat untuk wilayah negara mereka nanti. Selain itu, disepakati pula desain bendera mereka yaitu bendera bintang kejora yang dikenal hingga saat ini.
Asal Mula Organisasi Papua Merdeka
Pada 1 Desember 1961, New Guinea Council bersama Belanda secara resmi kemudian mengumumkan simbol nasional mereka. Hal ini menegaskan kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa.
Tekanan Amerika & Infiltrasi Militer Indonesia
Indonesia yang merasa memiliki hak atas seluruh wilayah eks jajahan Belanda di Hindia kemudian bereaksi. Hal itu kemudian mendorong terjadinya infiltrasi militer Indonesia ke Papua.
Akibat dari tekanan Amerika dan aktivitas militer Indonesia itu kemudian mendorong terjadinya New York Agreement di tahun 1962. Perjanjian itu membuat otoritas di Nugini Barat dipindahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).
Para nasionalis Papua Barat amat kecewa dan merasa dikhianati oleh New York Agreement karena tak dilibatkan.
Setelah otoritas dilimpahkan dari UNTEA ke Indonesia pada 1963, Indonesia berusaha mengintegrasikan Papua secara keseluruhan ke dalam negara.melalui Dekrit Presiden nomor 8 dan 11 tahun 1963.
Kebijakan itu membuat hak-hak dan aktivitas politik masyarakat Papua berada dalam kontrol penuh Indonesia.
Pengaturan Politik & Aktivitas Militer
Pengaturan politik disertai dengan aktivitas militer ketat menimbulkan perlawanan dari masyarakat Papua kepada otoritas Indonesia di Manokwari dan kota-kota lain. Gerakan resistensi inilah yang menjadi cikal bakal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Menurut RG Djopari, ada dua faksi utama dari OPM ini. Faksi pertama, lahir di Jayapura 1963 dipimpin oleh Aser Demotekay. Sementara, faksi kedua lahir di Manokwari pada 1964 dipimpin oleh Terianus Aronggear. Sebenarnya, OPM sendiri dapat dianggap sebagai istilah payung untuk menyebut gerakan pro kemerdekaan Papua.
Sejak kemunculannya, OPM menjadi kelompok yang terus menentang otoritas Indonesia. Tujuan utama dari organisasi ini adalah menghentikan pendudukan Indonesia dan pembentukan negara Papua Barat yang merdeka.
Kontroversi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
Eskalasi perjuangan kemudian semakin meninggi seiring dengan kontroversi yang dihadirkan oleh Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Kala itu, referendum segelintir masyarakat Papua menghendaki integrasi daerah mereka dengan Indonesia, sehingga kemudian muncul nama provinsi Irian Jaya.
Salah satu upaya paling awal untuk mengarahkan pemberontakan menjadi perjuangan bersenjata kemudian terjadi di tahun 1970 ketika suatu kelompok membentuk kamp di Markas Victoria.
Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat
Langkah paling fenomenal dari kelompok Markas Victoria ini adalah ketika OPM mendeklarasikan kemerdekaan Republik Papua Barat pada tahun 1971. Deklarasi itu disertai dengan pengadopsian konstitusi dan juga penggunaan simbol-simbol nasionalis.
Tokoh Penting Dibalik OPM
Ada dua tokoh penting di balik kelompok tersebut. Pertama, Seth Rumkorem yang merupakan seorang eks militer yang semula pro Indonesia. Kedua, Jacob Prai yang merupakan lulusan Universitas Cendrawasih yang sejak awal anti Indonesia.
Tak lama, OPM kemudian mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat di wilayah Papua. Tak hanya itu, mereka juga menjaring simpati dari dunia internasional di mana negara Pasifik seperti Tuvalu dan Vanuatu memberikan dukungan kepada mereka. Selain itu, Belanda disebut-sebut juga kemudian memberikan dukungan moral kepada organisasi ini.
Sayangnya, meski sangat populer, organisasi ini memiliki kelemahan dalam kepemimpinan. Hal ini terjadi terutama setelah konflik antara Jacob Prai dan Seth Rumkorem dalam posisi sentral kepemimpinan organisasi.
Pada akhir 1970 dan awal 1980, kegiatan militer Indonesia semakin meningkat sehingga para pemimpin Markas Victoria ini harus lari ke luar negeri. Sejak saat itu, kepemimpinan OPM dijalankan terbatas secara teritorial dan kerap gagal untuk disentralisasi.
Pada tahun 1980-an, muncul sosok Kelly Kwalik sebagai tokoh penting di lingkaran lokal OPM. Salah satu kiprahnya yang paling mencolok adalah ketika kelompoknya melancarkan aksi di wilayah tambang Freeport di tahun 2002. Wilayah operasi Kelly memang berada di kawasan tambang Freeport di Mimika.
Setelah Kelly tewas tertembak di tahun 2009, ada sosok Goliat Tabuni yang memimpin gerakan bersenjata di kawasan Puncak Jaya. Wilayah operasi Goliat kemudian terus meluas ke distrik lain. Pengaruhnya yang semakin menguat membuatnya didaulat sebagai panglima tertinggi OPM di tahun 2012.
Pengaruh Goliat yang semakin kuat membuatnya jadi tujuan otoritas Indonesia untuk berdialog, bahkan hingga era Jokowi.
OPM di Era Pemerintahan Jokowi
Di era Jokowi, kiprah gerakan bersenjata OPM belum juga surut. Kelompok ini disebut-sebut berada di balik penyerangan kepada pekerja konstruksi jalan Trans Papua di Nduga.
Hingga saat ini, beragam cara masih belum bisa sepenuhnya meredakan aktivitas bersenjata dari OPM. Lalu, kalau menurutmu, bagaimana perjalanan dari organisasi ini? #berikanpendapatmu
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.