Marvels dan DC adalah dua ikon penghasil tokoh superhero yang kerap kita nikmati, baik melalui komik maupun layar bioskop. Menariknya, persaingan keduanya juga memiliki dimensi politik tersendiri, khususnya terkait nilai-nilai yang mereka usung.
Ya ya ya, kisah-kisah superhero memang selalu jadi warna menarik untuk dibahas karena selalu bisa dikaitkan dengan banyak hal, termasuk persepsi terhadap negara, pemerintah, serta isu-isu sosial politik lainnya. Seperti kisah tentang Batman yang menggambarkan bagaimana kerusakan manajemen pemerintahan akibat korupsi dan kejahatan melahirkan dunia yang gelap.
Jika bicara dalam konteks yang lebih besar, benturan politik itu bisa dilihat dalam kacamata yang lebih lebar, yakni dari sudut pandang dua “produsen” superhero paling populer di dunia: Marvel vs DC.
Nyatanya, dua entitas bisnis yang berawal dari penerbit komik dan kemudian menjadi studio produksi film-film superhero ini juga melibatkan benturan sikap politik.
Pada 2017, misalnya, ada kisah komikus Marvel asal Indonesia, Ardian Syaf, yang harus berhenti dari perusahaan tersebut karena mencantumkan simbol Al-Maidah 51 dan aksi 212 dalam komik X-Men Gold #1 – simbol yang tentu saja ada kaitan dengan politik di Indonesia beberapa tahun terakhir.
Sementara DC sendiri pun juga punya arah dan sikap politik yang ditunjukkan dalam karya-karya superheronya.
Lahirnya DC dan Marvel
Sebagai perusahaan penerbit komik, DC alias Detective Comics memang lahir lebih dulu dibandingkan Marvel, tepatnya di tahun 1934, ketika Malcolm Wheeler-Nicholson mendirikan National Allied Publications yang kemudian menjadi DC Comics secara resmi pada tahun 1977. Sementara Marvel baru lahir pada tahun 1939 ketika Martin Goodman menerbitkan Pulp Magazine di bawah bendera Timely Publications.
Selama perkembangannya, dua perusahaan ini juga mengalami pasang surut. DC misalnya sempat berada di bawah Kinney National Company pada tahun 1967 yang kemudian membeli Warner Bros. -Seven Arts pada tahun 1969. Kinney National kemudian berganti nama menjadi Warner Communications Inc. pada tahun 1972, sebelum kemudian pada tahun 1989 di-merger dengan Time.Inc menjadi Time Warner. Itu penjelasan logo WB yang ada di setiap film atau series milik DC.
Sementara Marvel punya cerita yang sedikit lebih panjang. Akibat kesulitan yang dialami pasca Perang Dunia II, komik-komiknya sempat diterbitkan di bawah bendera Atlas Comics. Barulah di tahun 1961, Stanley Lieber atau Stan Lee mengubah pendekatan karakter-karakter superhero Marvel. Stan Lee merupakan sepupu dari istri Martin Goodman. Perubahan pendekatan itu dilakukan dengan merevolusi karakter agar menjadi lebih dekat dengan karakter pembaca berusia tua atau lebih yang ditandai dengan kemunculan seri The Fantastic Four.
Pada tahun 1968, Goodman menjual Marvel Comics ke Perfect Film and Chemical Corporation yang belakangan berubah nama menjadi Candence Industries Corporation. Pada tahun 1986, induk perusahaannya, Marvel Entertainment Group dijual ke New World Entertainment, sebelum akhirnya dibeli lagi oleh Toy Biz – sebuah perusahaan mainan – pada tahun 1996.
Kemudian pada tahun 2009, raksasa media The Walt Disney Company mengakuisisi perusahaan induk Marvel Comics, Marvel Entertainment dengan nilai US$4 miliar atau sekitar Rp59 triliun kurs saat ini. Well, itu adalah pertaruhan besar yang dibuat oleh Disney, mengingat pada tahun 2014 lalu tokoh Spider-Man sendiri menyumbang pendapatan hingga US$1,3 miliar.
Politik DC yang Frontal ?
Jika bicara soal politik, DC memang jauh lebih “frontal”. Tokoh-tokoh superheronya maupun latar ceritanya kerap menggambarkan konteks politik praktis, dan bahkan menunjukkan keberpihakannya. Ini misalnya terlihat dari edisi miniseries Superman: Year One karya Frank Miller dan John Romita Jr. yang terbit pada tahun 2019. Jika diperhatikan, ada gambar headline dari koran Daily Planet bertuliskan: “Man Bites Dog: MSM Blames Trump”. Frank Miller memang oleh beberapa pihak dianggap mengekspresikan garis politik sayap kanan dalam karya-karya komik yang ia buat.
Menariknya, kekasih Superman, Lois Lane dalam seri Lois Lane karya Greg Rucka, Mike Perkins, Paul Mounts dan Simon Bowland justru digambarkan bersikap “keras” kepada Trump. Hal ini tergambar dalam seri yang terbit pada September 2019, di mana Lois berhadapan dengan Sekretaris Pers Gedung Putih Lee-Anne McCarthy, yang digambarkan sebagai gabungan dari mantan Juru Bicara Pers Trump, Sarah Huckabee Sanders dan penasihat senior Gedung Putih Kellyanne Conway.
Di seri tersebut, Lois memang terlihat mengkonfrontasi Lee-Anne McCarthy terkait kebijakan “tender care camps”, yang mirip dengan kebijakan Trump terkait pemisahan imigran dengan anak-anaknya.
Nah, kalau ditarik lebih ke belakang, frontal-nya posisi politik ini juga bisa dilihat dalam edisi miniseries DC Universe: Decisions yang terbit pada tahun 2008 alias tahun ketika ada pemilu di Amerika Serikat. Tak tanggung-tanggung, kala itu tokoh-tokoh superheronya langsung menentukan posisi politiknya.
Green Lantern, Lois Lane, dan Wonder Woman disebut mendukung Partai Republik. Sementara Batman dan Green Arrow mendukung Partai Demokrat. Adapun Flash dan Superman disebut tidak mau menyebutkan pilihan politiknya. Langkah ini disebut cukup kontroversial karena bisa menjadi jalan bagi para fans dari superhero tersebut menjadi “anti” terhadap tokoh-tokoh kesukaan mereka hanya karena perbedaan dukungan politik.
Marvel Lebih Apolitis?
Konteks ini berbeda dengan tokoh-tokoh Marvel yang disebut memberikan batasan yang sangat jelas pada persoalan politik. Bahkan, superhero-superhero Marvel cenderung apolitis. Masalahnya, konteks apolitical ini berujung pada kontroversi. Salah satunya yang menimpa penulis Maus sekaligus pemenang Pulitzer Prize, Art Spiegelman pada 2019 lalu, yang mengumumkan ke publik bahwa Marvel menolak karya terbatasnya untuk edisi Golden Age Marvel hanya karena kata-kata: “In today’s all too real world, Captain America’s most nefarious villain, the Red Skull is alive on screen and an Orange Skull haunts America”. Orange Skull yang dimaksud disebut-sebut mengarah pada the one and only Presiden Donald Trump.
Di waktu yang sama, Marvel juga disebut mengubah kata-kata Mark Waid, seorang penulis lama untuk perusahaan tersebut, di edisi Marvel Comics #1000. Kata-kata yang disebut bernuansa self reflection atas kondisi yang ada di AS saat itu, diubah menjadi lebih generik dan netral. Sementara pada Oktober 2018, Marvel memecat Chuck Wendig yang menulis miniseries superhero Hyperion yang merupakan adaptasi dari The Force Awakens.
Alasannya? Wendig menyebut karena ia dianggap terlalu banyak menyebarkan negativitas, hal-hal vulgar dan terlalu banyak hal-hal politis yang disampaikannya di Twitter. Wendig adalah seorang anti Trump.
Insiden-insiden ini memang menggambarkan upaya bagaimana perusahaan berupaya men-tone down ungkapan-ungkapan politik. Sama halnya seperti yang menimpa Ardian Syaf. Ia harus berhenti dari Marvel karena mencantumkan simbol Al-Maidah 51 dan aksi 212.
Tak Terhindarkan?
Khusus untuk di AS, banyak pihak mengaitkan konteks politik ini dari sudut pandang keberadaan petinggi perusahaannya. CEO Marvel Issac Perlmutter, misalnya, adalah orang dekat Donald Trump. Jadi, bisa dipahami mengapa konteks kritik terhadap pemerintahnnya sendiri dibatasi.
Sementara, DC memang tidak punya pertalian langsung dengan tokoh politik tertentu. Namun, pada tahun 2016 lalu, Jeff Bewkes yang kala itu menjabat sebagai CEO Time Warner pernah menyebut ancaman terhadap kebebasan berpendapat di AS bukanlah Donald Trump, melainkan Partai Demokrat.
Lalu, apa pesan moral dari kisah ini? Well, pertautan dua perusahaan ini setidaknya memberikan gambaran besar pada kita bahwa politik sulit untuk dilepas pisahkan dari karya apapun. Dan sebagai penikmat budaya pop, sudah selayaknya bagi kita untuk bersikap kritis.
Kita semua tahu bahwa di balik kehebatan aksi Rambo, misalnya, ada misi politik untuk mengembalikan citra Amerika Serikat di mata dunia pasca dikalahkan tentara-tentara Vietkong. Nah, hal yang serupa juga terjadi pada series superhero DC dan Marvel.
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
