HomeSejarahAda Bisnis Perang di Balik Taliban?

Ada Bisnis Perang di Balik Taliban?

Keberhasilan Taliban menguasai Afghanistan banyak disebut sebagai kegagalan Amerika Serikat (AS). Namun, apabila melihat dari segi bisnis, ternyata banyak peruhasaan AS yang justru mendapatkan keuntungan dari konflik sejak 2001 tersebut.


PinterPolitik.com

John Sopko, kepala dari Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction atau SIGAR – sebuah agensi watchdog atas aktivitas Amerika Serikat (AS) di Afghanistan, dalam acara Last Week Tonight bersama John Oliver pernah menjelaskan bagaimana kebijakan anggaran yang dihabiskan oleh pemerintah AS dalam program pembangunan kembali Afghanistan, justru dipakai untuk item-item yang tidak tepat sasaran peruntukannya.

Salah satu di antaranya terkait pembelian pesawat dan helikopter yang terkesan hanya menguntungkan kelompok bisnis atau kontraktor pertahanan yang menyediakan pesawat atau helikopter-helikopter tersebut.

Pernyataan ini menarik karena kalau melihat sejarah awalnya, konflik di Afghanistan sendiri sebetulnya melibatkan operasi CIA sejak Uni Soviet mewacanakan invasi ke Afghanistan di tahun 1979. CIA diketahui memberikan pelatihan dan persenjataan untuk para Mujahidin Afghanistan. Pasca keruntuhan Uni Soviet, para Mujahidin ini kemudian menjadi faksi-faksi politik dan kelompok bersenjata, salah satu di antaranya adalah Taliban.

Taliban kemudian mengambil alih kekuasaan pasca perang sipil dan membentuk pemerintahannya antara tahun 1996 hingga 2001. Peristiwa 9/11 kemudian menjadi alasan invasi AS ke Afghanistan karena tuduhan Taliban melindungi Osama bin Laden yang dianggap bertanggung jawab atas serangan teror tersebut.

Afghanistan kemudian masuk ke era perang. Ya, uniknya, perang ini terjadi antara AS vs kelompok yang mereka persenjatai. Secara total AS menghabiskan anggaran hingga lebih dari US$ 2 triliun sejak tahun 2001 untuk perang-perang di Afghanistan, juga termasuk dalam program-program rekonstruksi yang dilakukan. Dana itu kalau dirupiahkan mencapai Rp 32 ribu triliun.

Lebih menariknya lagi, beberapa waktu lalu terbit sebuah laporan yang dibuat oleh The Intercept, yang menyebutkan soal keuntungan besar yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan kontraktor pertahanan asal AS atas perang-perang yang terjadi di Afghanistan. Ini kemudian menimbulkan dugaan bahwa aksi Presiden Joe Biden menarik pasukan AS dari Afghanistan beberapa waktu lalu – yang kemudian berdampak pada pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban – bukanlah sebuah kegagalan perang.

Baca juga :  Global Strike on TikTok?

Kejadian-kejadian ini dianggap sebagai kesuksesan besar untuk para kontraktor bisnis pertahanan AS dan beberapa pensiunan militer. Lalu, siapa saja para kontraktor bisnis pertahanan tersebut?

Siapa Saja?

Setidaknya ada 5 kontraktor bisnis pertahanan teratas asal AS yang disinggung dalam laporan The Intercept. Mereka adalah Boeing, Raytheon Technologies, Lockheed Martin, General Dynamics, dan Northrop Grumman Corp.

Boeing tentu menjadi yang paling familiar karena dikenal juga sebagai perusahaan pembuat pesawat komersial. Namun, jika menghitung revenue-nya di tahun 2018, Boeing adalah defense contractor terbesar kedua di dunia. Boeing membuat banyak rotocraft – sebutan untuk jenis-jenis helikopter, gyrodyne, dan lain sebagainya.

Sementara perusahaan-perusahaan lainnya adalah para pembuat pesawat tempur. General Dynamics adalah produsen pesawat tempur F-16. Sedangkan Lockheed Martin adalah perusahaan yang membuat pesawat tempur F-35 bersama Raytheon Technologies yang menyediakan mesin, sistem persenjataan, pendaratan, dan lain-lain.

Lalu Northrop Grumman Corp adalah yang membuat B-2 Spirit yang dikenal sebagai Stealth Bomber. Nama model-model pesawat tersebut sekiranya cukup akrab kita dengar. Selain pesawat tempur, tentunya ada sistem persenjataan lainnya.

Nah, perusahaan-perusahaan inilah yang dianggap mendapatkan keuntungan dari berbagai perang yang terjadi di Afghanistan. Well, tentu perang di Afghanistan dengan anggaran besar yang sudah dihabiskan membutuhkan alat-alat dan sistem persenjataan yang dibuat oleh para produsen tersebut.

Bisnis Perang

Bisa dibilang, inilah wajah asli dari the business of war alias bisnis perang. Semakin banyak perang, semakin banyak pula alat-alat pertahanan dan sistem persenjataan dibutuhkan, sehingga tentu saja makin banyak keuntungan buat para produsennya.

Konteks keuntungan juga bisa dilihat dari harga saham perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang membeli saham perusahaan-perusahaan tersebut senilai US$ 10 ribu pada tahun 2001, ketika  Presiden George W. Bush memerintahkan invasi ke Afghanistan, kini nilai saham yang ia miliki akan mencapai US$ 100 ribu atau meningkat hingga 1.000 persen. Bisa dibayangkan seberapa kayanya orang tersebut.

Baca juga :  Zaken Kabinet atau Titan Kabinet?

Tidak heran kemudian, ketika Joe Biden menarik pasukan dari Afghanistan dan memantik kembali potensi konflik baru, banyak pihak menilai bahwa hal ini akan menjadi kesuksesan tersendiri bagi para pebisnis di sektor pertahanan ini.

David Parrot dalam buku The Business of War: Military Enterprise menyebutkan bahwa bisnis perang sudah ada sejak era awal modern Eropa. Sementara sumber lain bahkan menyebut sudah sejak era Yunani kuno. Hadirnya para tentara bayaran, negara yang menyewakan kekuatan militernya, dan lain sebagainya adalah contoh awal bisnis perang. Belum lagi orang-orang yang mengambil keuntungan dari pasokan logistik bagi para prajurit yang bertempur.

Dulu, Belanda juga disebut menyewa hampir 50 persen tentaranya, termasuk yang datang ke Indonesia bersama VOC. Konteks ini kemudian menjadi makin berkembang dan sempurna seiring makin masifnya perkembangan teknologi pertahanan.

Perang itu sendiri merupakan puncak dari konflik. Dan seperti yang kita ketahui, konflik adalah hal yang melekat pada entitas manusia. Sehari-hari kita tidak jarang berkonflik dengan saudara, teman, bahkan dengan orang tua. Pada tataran negara dan bisnis perang, hal ini kemudian dikapitalisasi.


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Youtube Membership

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Promo Buku
spot_imgspot_img

#Trending Article

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih proteksionis. Seberapa besar kemungkinannya kecurigaan itu terjadi? 

More Stories

Menyingkap Sportwashing dalam Laga Indonesia-Bahrain

Kontroversi ini perpanjang daftar kritik terhadap wasit dari Timur Tengah, di tengah dugaan bias dan pengaturan skor sepak bola internasional.

Unlike Jokowi, Prabowo Will Be His Own Man

More assertive foreign policy and democratic backsliding are most likely on the horizon as Prabowo Subianto becomes the next Indonesian president.

Fenomena Gunung Es “Fake Review”

Fenomena fake review kini banyak terjadi di jual-beli daring (online). Siapakah yang dirugikan? Konsumen, reviewer, atau pelaku usahakah yang terkena dampaknya? PinterPolitik.com Sejak berlangsungnya proliferasi internet...