Sejarah Panjang Kalijodo

    Sejarah Panjang Kalijodo
    Foto: Istimewa
    6 minute read

    PinterPolitik.com

    Sudah setahun lebih Kalijodo berganti wajah. Daerah yang dulunya disesaki bangunan dan gang-gang sempit, kini berganti menjadi ruang terbuka hijau sekaligus arena bermain keluarga dan anak-anak. Februari 2016 lalu, Ahok memutuskan tidak mengindahkan surat rekomendasi yang datang dari pihak Komnas HAM untuk mengundur relokasi hingga 10 Juni 2016. Pengunduran tersebut mempertimbangkan kondisi anak-anak di Kalijodo dan juga warga untuk beradaptasi beralih profesi. Apa daya, relokasi tetap berjalan saat itu juga.

    https://youtu.be/b0yCwFBMF8g

    Pada April lalu, tanpa ditemani Sandiaga Uno, Anies Baswedan menggelar hiburan rakyat di eks lokalisasi Kalijodo tersebut. Dalam acara bertajuk “Festival Relawan NOL Rupiah Anies-Sandi”, Anies membakar semangat para relawan menjelang gelaran pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta. Tepat dimulainya masa tenang keesokan harinya, Anies mengajak para warga Kalijodo memilih dirinya, “Angkat tangannya tinggi-tinggi. Tunjukan angka tiga. Mari kita kembali jadikan kota ini menjadi kota yang bukan gusur menggusur.” ucap Anies.

    Anies melepaskan burung sebagai simbol kebebasan rakyat. (Foto: cloudinary.com)

    Anies dan Penggusuran

    Anies kerap menyerang Ahok dari baik melalui debat Pilkada DKI maupun keterangan di media, tentang aksi relokasi yang dilakukannya. Dirinya kerap menyebut pengusuran perilaku tidak adil kepada masyarakat. Selain itu, relokasi juga melahiran faktor domino masalah baru. “Tempat tinggal bisa dimana saja, tapi bila nuansa keadilan, kehormatan tidak hadir. Ya, muncul masalah. Sebenarnya saya percaya dimana-mana problem utamanya bukan pada pindahnya tapi pada caranya, prosesnya dan keadilannya,” pungkas Anies dalam salah satu wawancara.

    Kritik Anies terhadap penggusuran yang dilakukan Ahok, wajar dan memang relevan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan mulai terlihat secara perlahan. Lucunya, Anies mereferensi pemerintahan Jokowi ketika menjabat sebagai gubernur Jakarta, sebagai panutan. “Ketika era Pak Jokowi juga ada penggususran, tetapi caranya baik, masyaraat dipenuhi haknya, pekerjaannya dijamin.” ucap Anies. Ia sekali lagi tidak merinci seperti apa model kepemimpinannya tanpa pengusuran nanti.

    Anies menolak penggususran namun di saat yang sama memuji adanya jenis penggususran baik yang dilakukan oleh Jokowi.

    Baca juga :
    Ahok Cawalkot Surabaya, Djarot "Iri"?

    Sejarah Panjang Kalijodo

    Kalijodo menyimpan cerita teramat panjang sebagai pusat lokalisasi perjudian dan prostitusi di Jakarta. Tempat ini mulai tumbuh bahkan sejak jaman penjajahan Belanda. Alkisah, para pendatang dari Tionghoa, menetap di kawasan pinggiran Sungai Kalijodo. Kebanyakan pendatang Tionghoa tersebut merupakan pelarian Perang Manchuria dan mayoritas laki-laki.

    Tahun 1600-an, perempuan lokal yang melayani kaum pendatang Tionghoa tersebut dianggap sangat wajar dan normal. Mereka disebut ca bau kan, yang berarti perempuan dalam Bahasa Hokian. Sebutan ini disematkan kepada perempuan yang diperistri atau melayani para pendatang Manchuria tersebut.

    Hal ini kemudian berkembang, daerah Kalijodo tak hanya menjadi surga bagi pendatang Manchuria saja untuk mencari jodoh, tetapi juga orang dari beragam daerah di nusantara. Sehingga daerah Kalijodo dikenal sebagai pusat hiburan dan ramai akan perdagangan.

    Asal mula nama Kalijodo juga tak lepas dari sejarah kultural geografisnya. Setiap tanggal lima bulan kelima, dalam tradisi Tionghoa, selalu diadakan acara peh cun di Kali Angke. Tradisi Peh cun memiliki arti mendayung perahu, dan merupakan tradisi terbesar bagi warga keturunan Tionghoa. Acara ini digunakan untuk mencari jodoh. Jika tertarik oleh salah satu gadis, bisa melemparkan sebuah kue berisi kacang hijau kepadanya. Bila sang perempuan melemparkan balik, itu berarti gayung bersambut. Hingga kini, kata Peh Cun mengalami perubahan penyorasi makna sebagai pelacur. Baru pada tahun 1950-an, nama Kalijodo resmi digunakan.

    Upaya menggusur atau merelokasi Kalijodo, sudah diupayakan sejak tahun 1920-an. Kawasan yang ranum ini, direbutkan oleh pembesar karena investasi bisnis yang didatangkannya. Mantan Walikota Jakarta Utara, Rustam Effendi, pernah menyebutkan, besaran transaksi yang terjadi tiap harinya di Kalijodo bisa mencapai satu milyar rupiah. Tiga kategori bisnis yang menyokong kegiatan jual beli di Kalijodo antara lain, bisnis perjudian, prostitusi, karaoke dan minuman keras.

    Baca juga :
    Setnov Jadi “Ketua” Nasdem?

    Perputaran bisnis tersebut, telah menghidupi para warga yang berdiam di sana hingga dapat hidup lebih dari cukup. Mulai dari tukang parkir, tukang ojek, warung kelontong, pengelola rumah kontrakan, ikut mendulang untung. Seorang Pekerja Seks Komersial (PSK), bahkan dapat mengumpulkan Rp10 juta hingga Rp30 juta perbulan.

    Walaupun dalam termin moral, bisnis yang dijalankan selama lebih ratusan ini dikategorikan haram, tak ada pemerintah yang benar-benar bisa melumpuhkan tempat tersebut selain Ahok. Sejak dulu, para pengusaha berpatron dengan pemerintah dan penjaga sekitar menjaga keberlangsungan bisnis lokalisasi Kalijodo.

    Ketika kepemimpinan daerah Kalijodo dipangku oleh Daeng Azis, riwayat Kalijodo sebagai pusat lokalisasi dan bisnis ‘haram’ mengalami kelumpuhan. Ahok dalam beberapa media menjelaskan bahwa keputusannya merelokasi Kalijodo bukan disebabkan lingkaran setan prostitusi, melainkan daerah Kalijodo merupakan daerah resapan air tanah. Pernyataan Ahok tersebut, membuat kebijakan teknokratik yang dilakukan Ahok tidak menyelesaikan apapun, selain memindahkan penduduk.

    Mengapa Kalijodo?

    Pada masa kampanye, Anies memang kerap mendatangi lokasi-lokasi gusuran di Jakarta. Penggususran yang dilakukan ketika pemerintahan Ahok, kini menjadi ladangnya menuai janji kepada warga korban penggusuran. Mulai dari kepastian tidak melakukan penggususran, hingga menyediakan pendidikan yang dapat diakses oleh tiap lapisan masyarakat. Menginjak masa tenang kampanye Pilkada DKI Jakarta, Anies mendatangi Kalijodo dengan janji dan harapan serupa.

    Sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga riset dan konsultasi politik, Saiful Mujani, mengeluarkan hasil bahwa sosok Anies dipilih masyarakat Jakarta atas kesamaan agama oleh para mayoritas masyarakat Jakarta. Sedangkan pada citra personal, dirinya unggul dalam hal keramahan dan kesantunan. Dengan demikian dirinya harus berkempanye lebih giat demi meraih citra dapat bekerja dengan baik dan memiliki sikap tegas yang keduanya bertengger pada Ahok. Kunjungannya ke Kalijodo merupakan upayanya mengambil suara dari masyarakat yang terlanjur kecewa oleh Ahok, sekaligus memulai masa tenang Pilkada DKI keesokan harinya.

    Baca juga :
    'Potong Gaji' Direksi BPJS Kesehatan

    Histori panjang Kalijodo, sebagai pusat hiburan selama ratusan tahun, bagi para pemodal dan pemilik bisnis baik tingkat bawah maupun atas, memang mendatangkan sebuah keberkahan sendiri. Namun, di balik tumpah ruahnya keuntungan dalam lokalisasi tersebut, jangan sampai membutakan mata akan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, terutama para PSK. Ketiadaan pilihan, ketidakberdayaan pada sistem, dan minimnya pengetahuan, merupakan alasan mereka semua bertahan dalam lingkaran setan tersebut. Hingga Kalijodo seakan hadir bagai dua sisi mata uang yang berseberangan.

    Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1966-1977, melindungi daerah Kramat Tunggak sebagai pusat lokalisasi prostitusi. Pada sebuah media, ia pernah berujar penetapan tersebut memudahkan pemerintah memetakan dan mengontrol bisnis hitam ini. Selain itu, bisnis tersebut telah banyak mendanai pembangunan berbagai fasilitas dan infrastruktur kota, mulai dari puskesmas, sekolah, museum, dan gedung-gedung cantik bergaya Eropa. Hinga akhirnya, daerah tersebut kini sudah berganti haluan menjadi Islamic Centre. Tetap saja, pendirian lembaga keagaaman tersebut belum mampu menghilangkan praktik prostitusi sepenuhnya sampai sekarang.

    Di Surabaya, Gubernur Tri Risma Harini membubarkan lokalisasi Dolly. Sama halnya yang terjadi di Kramat Tunggak, pusat prostitusi terbesar di Asia Tenggara tersebut kini memang tak berbentuk lagi, namun praktek prostitusi bukan berarti berakhir. Mengingat dua hal yang selalu selaras terjadi dalam sebuah lokalisasi, yakni keuntiungan akibat komoditas tubuh perempuan, apakah Anies Baswedan dan Sandiaga dapat menyasar permasalahan hingga ke akar? Atau apakah proses penerapan kebjakan akan kembali lagi ke tangan Ahok?

    Kita saksikan bersama besok. (Berbagai Sumber/A27)