Sandi, Santri-Post Islamisme?

Di malam deklarasi capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Presiden PKS Sohibul Iman mendaulat Sandi sebagai santri post-Islamisme. (Foto: Kumparan)
7 minute read

“Saya bisa mengatakan saudara Sandi adalah merupakan sosok santri di era post-Islamisme,” Sohibul Iman, Presiden PKS


PinterPolitik.com

Rasanya, setiap orang suka dengan kejutan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tampaknya menjadi salah satu orang yang suka kejutan tersebut. Di detik terakhir jelang pendaftaran capres-cawapres, ia mengumumkan nama Sandiaga Uno sebagai cawapresnya.

Sandi dianggap sebagai sosok terbaik di antara cawapres-cawapres yang sempat hadir di meja Prabowo. Sandi juga kemudian dapat diterima oleh partai-partai seperti PAN dan PKS karena mau melepaskan jabatan di struktur partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina.

Ada yang menarik dari alasan salah satu partai yaitu PKS dalam menerima nama Sandiaga Uno. Presiden PKS Sohibul Iman menyebut bahwa Sandi adalah sosok santri  di era post-Islamisme. Kata-kata ini ia ucapkan dalam pernyataan bersama petinggi-petinggi parpol saat deklarasi pasangan Prabowo-Sandiaga.

Istilah santri di era post-Islamisme ini menambah lengkap predikat Sandi. Semula, ia sudah lebih dahulu dikenal sebagai pengusaha dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Lantas, apa yang dimaksud dengan santri di era post-Islamisme tersebut? Apa dampak dari predikat tersebut bagi pencalonan Sandi di Pilpres 2019?

Mencari Santri Post-Islamisme

Istilah post-Islamisme merupakan istilah yang cukup populer selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terkait dengan perubahan strategi partai-partai Islam di seluruh dunia. Negara-negara seperti Turki atau Mesir sempat mengalami fenomena ini.

Menurut Asef Bayat, post-Islamisme dikarekterisasikan dengan gerakan sosial dan intelekual yang digawangi oleh pemuda, mahasiswa, dan intelektual agama, dengan mengompromikan keyakinan dengan kebebasan, agama dan hak asasi manusia.

santri post-Islamisme

Post-Islamisme berbeda dengan Islamisme murni yang memiliki kecenderungan ingin mendirikan negara Islam. Post-Islamisme menolak penerapan sekularisme secara penuh, tetapi juga menolak adanya teokrasi atau pemerintahan berbasis agama.

Umumnya, pada fenomena seperti ini, partai-partai Islam lebih menekankan pada nilai-nilai substantif dalam ajaran Islam. Hal-hal yang bersifat kemasan dan simbol-simbol formal Islam perlahan ditinggalkan selama tidak bertentangan dengan substansi ajaran agama. Hal ini ditandai dengan ditinggalkannya hal-hal simbolik seperti busana bernuansa Islam dan formalisasi syariat Islam.

Salah satu contoh utama dari fenomena ini terjadi pada partai politik seperti AKP di Turki, terutama di medio 2001 hingga 2011. Kala itu, AKP memilih untuk meninggalkan hal-hal yang berbau syariah secara formal dan fokus pada syariah secara substansi. Mereka menyadari bahwa masyarakat sekuler di Turki belum sepenuhnya mampu menerima gagasan formalisasi syariat Islam.

Lalu bagaimana dengan Sandiaga? Apakah ia bisa dianggap sebagai santri post-Islamisme seperti yang dikatakan oleh Sohibul Iman? Jika diperhatikan, Sandiaga tidak bisa dianggap sebagai perwakilan kelompok Islam, terutama dari golongan konservatif.

Meski demikian, Sandi tidak ragu untuk menunjukkan sisi keberpihakannya pada hal-hal yang berbau Islam. Ia misalnya menyarankan program kewirausahaannya, OK Oce, untuk mengadaptasi ekonomi berbasis syariah. Selain itu, ia juga cenderung dapat diterima oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang menjadi pendukung utamanya di Pilgub Jakarta 2017. Meski begitu, Sandi bukanlah sosok penganjur negara Islam.

Baca juga :  Isu Agama di Pilkada DKI Putaran Kedua

Secara kemasan, Sandi boleh jadi memenuhi syarat sebagai santri post-Islamisme. Ia tidak hadir dengan kemasan-kemasan busana Muslim seperti surban, peci, atau sarung. Ia juga tampak seperti tidak menolak ide-ide seperti demokrasi dan pluralisme meski dekat dengan kelompok-kelompok Islam garis keras.

Meski begitu, sulit untuk benar-benar menilai bahwa ia sudah bisa dicap post-Islamis, terutama di tataran kebijakan. Hal ini dikarenakan paham tersebut belum tercermin dari kebijakan-kebijakannya selama ini. Masa kepemimpinannya sebagai Wakil Gubernur Jakarta terlampau singkat untuk melihat langkah ideologisnya.

Terlepas dari apapun, term post-Islamisme dapat menjadi jenama atau branding yang efektif untuk Sandi. Hal ini dapat menjadi pembeda dirinya atas kandidat lawannya yang kemasan Islamnya amat kental. Istilah ini bisa menjadi penenang kubu Islam konservatif yang selama ini mendukung koalisi Prabowo dan Sandi.

Penuhi Unsur Nasain

Sandiaga sebenarnya lebih banyak menghabiskan karier di dunia ekonomi. Ia dikenal sebagai salah satu pengusaha yang mampu melesat dan mencapai kesuksesan  di usia muda. Tidak tanggung-tanggung, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini berhasil masuk jajaran elite orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia.

Kiprahnya sebagai pebisnis membuat ia memiliki relasi cukup dekat dengan kelompok pengusaha. Sandi misalnya dikenal sebagai salah satu anak didik William Soeryadjaya, pendiri Astra. Selain itu, Sandi memiliki kedekatan khusus dengan Ketua Kadin Rosan Roeslani, karena sama-sama mendirikan perusahaan penasihat keuangan Recapital.

Kondisi itu membuat Sandi dapat dikategorikan sebagai seorang insan bisnis di negeri ini. Ia memiliki keuntungan sumber daya modal cukup mumpuni. Selain itu, ia juga bisa membuka jejaring dana dari pebisnis lain untuk memenuhi logistik. Sandi juga bisa memiliki daya tarik lebih bagi pegiat dunia usaha dan pasar secara umum.

Di luar kiprahnya sebagai insan bisnis, Sandiaga juga dapat dikategorikan sebagai sosok nasionalis. Sandiaga berasal dari Partai Gerindra, salah satu partai berhaluan nasionalis di negeri ini. Gemblengan tokoh sekaliber Prabowo di partai tersebut dapat membentuk citra nasionalis dalam diri Sandiaga.

Prabowo memang akan menjadi sosok utama yang mengisi unsur nasionalis dalam pasangan Prabowo-Sandiaga. Meski begitu, pengalaman Sandi di luar negeri dapat membuat ia lebih peka terhadap keberagaman dan demokrasi, sesuai dengan nilai-nilai kelompok nasionalis.

Kedua unsur ini kemudian akan berpadu dengan predikat santri post-Islamisme seperti yang dikemukakan oleh Sohibul Iman. Unsur-unsur ini tergolong ideal jika ingin melaju sebagai kandidat capres atau cawapres karena memenuhi unsur nasionalis, agamais, dan insan bisnis (Nasain), tiga aliran utama dalam politik tanah air.

Baca juga :  Superhero Itu Bernama Sandiaga

Predikat santri post-Islamisme membuat jenama Sandi dapat dijual ke banyak elemen. Ia sudah lebih dulu terlihat menarik di mata pebisnis dan kaum nasionalis. Kini, dengan istilah tersebut, ia bisa dipasarkan ke kelompok-kelompok Muslim.

Masa Depan Politik Identitas

Banyak yang meramalkan Pilpres 2019 akan menjadi peperangan serupa politik identitas di Pilgub Jakarta 2017. Nuansa politik Islam akan dikedepankan sehingga siapapun yang mampu memainkan identitas tersebut diprediksi dapat membuat perbedaan di pesta demokrasi 2019.

Kini, dengan terpilihnya Sandi sebagai cawapres Prabowo, orang bertanya-tanya apakah politik identitas tersebut akan kembali dimainkan. Hal ini terkait dengan sosok Sandi yang tidak mewakili kelompok Islam konservatif murni.

Meski begitu, perang politik identitas ini bisa saja belum akan hilang. Intensitas politik identitas ini boleh jadi tidak akan sepanas Pilgub Jakarta 2017. Hal ini dikarenakan perang politik identitas ini boleh jadi akan memiliki wujud baru.

Terlihat bahwa Presiden PKS Sohibul Iman membangun diskursus baru dalam hal politik identitas Islam ini. Ia menyebut bahwa Sandiaga memenuhi Islam yang lebih baru, post-modern jika dibandingkan dengan lawannya yaitu Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebagaimana diketahui, Ma’ruf Amin mewakili kalangan Islam tradisional di Indonesia dengan ciri khas bersarung dan berpeci.

Memang, Sohibul tidak merinci akan ada perbenturan di antara keduanya. Sejauh ini, ia hanya menyebutkan keunggulan dari Islam post-modern ala Sandi jika dibandingkan Islam kovensional seperti Ma’ruf Amin. Akan tetapi, bukan tidak mungkin narasi seperti ini akan digunakan sebagai serangan kepada kubu lawan dengan dalih kolot dan tidak adaptif.

Jika hal itu dilakukan, maka akan kontraproduktif dengan titel santri post-Islamisme yang diberikan kepada Sandi. Post-Islamisme yang salah satu idenya menghargai pluralisme, seperti tercemar karena tidak mau menerima perbedaan dari kalangan Islam konvensional seperti Ma’ruf Amiin.

Prabowo-Sandiaga idealnya tidak terjebak pada perang politik identitas yang berbasis pada Islam post-modern dan Islam konvensional. Istilah post-Islamisme cukup hanya menjadi jenama pembeda saja dan jangan digunakan untuk merendahkan apalagi menyerang identitas Islam pihak lain.

Pasangan ini akan lebih dapat memperoleh manfaat jika fokus pada unsur Nasain yang melekat pada Sandi yang disokong Prabowo. Memiliki predikat santri post-Islamisme memang sebuah keuntungan, tetapi akan sia-sia jika unsur nasionalis dan ekonomi bisnis yang dimiliki tidak dimanfaatkan juga. Hal ini dapat membuat predikat santri post-Islamisme menjadi lebih sempurna sehingga kemungkinan menang dapat dimaksimalisasi. (H33)

Share On