Sandi Langkahi Makam, Goreng Political Manners

Sandi Langkahi Makam Goreng Political Manners
8 minute read

Video Sandiaga Uno melangkahi makam Kiai Bisri Syansuri menuai kekecewaan banyak pihak. Meski Sandi sudah meminta maaf, tapi masih banyak pihak yang mempertanyakan tradisi kultural Sandi.


Pinterpolitik.com 

Sandiaga Uno (Sandi) kembali membuat ulah. Kali ini videonya melangkahi makam Kiai Bisri Syansuri, ulama tersohor yang sangat dihormati warga Nahdlatul Ulama (NU) membuat geger.

Dalam video berdurasi 15 detik itu, Sandi yang mengenakan sarung dan berkopiah hitam awalnya menabur bunga sambil berdiri di samping makam tersebut. Tak lama, Sandi lalu melangkahi makam begitu saja untuk berpindah ke makam selanjutnya.

Kejadian itu terjadi saat kunjungannya bersama Prabowo Subianto ke pesantren-pesantren di Hari Santri Nasional beberapa waktu lalu. Tak sedikit warganet yang mengecam kelakuan cawapres nomor urut 02 itu. Bahkan di dunia nyata Sandi juga turut mendapat protes di berbagai daerah. Ia dibilang tak tahu adab ziarah ke makam.

Video Sandiaga Uno langkahi makam Kiai Bisri Syansuri menuai banyak kecaman setarikan nafas dengan momen Pilpres 2019. Click To Tweet

Meskipun begitu, Sandi nampaknya sadar bahwa kecerobohannya itu menimbulkan kerugian bagi dirinya, terutama dalam posisinya sebagai cawapres. Oleh karenanya, ia lekas meminta maaf kepada publik dan mengatakan bahwa dirinya khilaf melakukan hal tersebut.

Ibarat peribahasa “lain yang diagak lain yang kena”, tindakan Sandi seperti menjadi bumerang bagi dirinya, terutama dalam kontestasi Pilpres 2019. Alih-alih mendapat simpati saat melakukan ziarah, Sandi malah mendapat getah dari kelakuannya saat itu.

Lantas siapa Kiai Bisri Syansuri  yang sangat dihormati dan membuat warga nahdliyin begitu meradang melihat tingkah Sandi? Apakah kemarahan itu juga berkaitan dengan konteks Pilpres 2019? Lalu apa efek politik yang bisa diterima oleh Sandiaga Uno?

Kiai Bisri Syansuri, Pendiri NU Pendekar Fiqih

Kiai Bisri Syansuri merupakan satu di antara ulama besar yang ada di Indonesia. Kiai Bisri merupakan ulama kelahiran Tayu Wetan, Pati yang memiliki trah ulama dari garis ibunya.

Kiai yang terkenal nyentrik itu mendapatkan pelajaran semasa kecilnya dari sang ayah dan kemudian dilanjutkan dengan nyantri keliling dan menyempurnakan pendidikan agamanya di Mekkah.

Di Mekkah, Kiai Bisri menikah dengan Chadijah, adik dari Kiai Wahab. Setelah pernikahannya, ia kemudian memilih untuk menetap di Jombang dan mendirikan pondok pesantren sekaligus Yayasan Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang. Dari pernikahannya itu, lahir seorang putri bernama Solichah, yang kelak menjadi istri Kiai Wahid Hasyim dan ibu dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Kiai Bisri juga merupakan kiai pertama yang membuka kelas perempuan di pesantren yang berada di Jawa Timur. Selain itu, dirinya merupakan seorang pejuang yang ikut mengangkat senjata bersama Laskar Sabilillah dan Hisbullah.

Pengaruh dari berdirinya pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Bisri bersama istrinya terdapat dalam bidang pendidikan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat Desa Denanyar dan sekitarnya. Berdirinya pesantren tersebut telah membuat masyarakat Desa Denanyar baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan agama.

Dalam bidang politik, Kiai Bisri Syansuri turut aktif dalam pembentukan NU. Kiai Bisri bersama Kiai Wahab Hasbullah berkeliling Jawa untuk mendapatkan restu dari para kiai sebelum membentuk NU. Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama menyebut bahwa Kiai Bisri memiliki peran penting dalam organisasi yang menjadi embrio bagi NU, misalnya ia aktif dalam Nahdlatul Wathan yang berdiri pada 1916.

Cerita menarik datang pada saat rezim Orde Baru berkuasa. Seperti diungkap Martin van Bruinessen dalam tulisannya yang berjudul NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru, Kiai Bisri memandang kebijakan-kebijakan di era Orde Baru menjadi ancaman terhadap status Islam sebagai agama dan memprotesnya dengan keras.

Kiai Bisri sendiri sebenarnya bukan tipikal ulama yang terlalu peduli politik. Perhatian dan pertimbangannya lebih tertuju kepada persoalan keagamaan dan keumatan.

Ia dikenal tidak memiliki naluri politik dan keluwesan yang dibutuhkan untuk memimpin sebuah partai. Berbeda dengan sahabatnya, Kiai Wahab Abdullah atau ketua Tanfidziyah NU 1950-an, Idham Chalid yang cenderung luwes.

Penalaran dan dasar keputusannya selalu berlandaskan prinsip fiqih (yurisprudensi Islam) alih-alih kepentingan politik. Sebagaimana lazimnya ulama nahdliyin, ia pun lebih memilih menghindari konflik dengan pemerintah. Tetapi, menurut Bruinessen, Kiai Bisri selalu menolak bersikap kompromi apabila menyangkut prinsip agama.

Dalam Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, Greg Barton mengungkapkan bahwa pada tahun 1978, NU dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki kesempatan lebih lanjut untuk menunjukkan independensi politik mereka. Kiai Bisri marah dengan beberapa keputusan yang muncul dari parlemen.

Ketidaksukaan Kiai Bisri dan kalangan Islam bisa dipahami sebagai ketidaksetujuan terhadap indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai kebijakan yang dikeluarkan Orde Baru, bukan pada Pancasila itu sendiri. Dalam indoktrinasi itu, tertangkap kesan soal relativisme agama yang menyatakan semua agama diakui sama benarnya dan bahkan menyejajarkan aliran kepercayaan dengan agama-agama resmi.

Ketika NU masuk dalam PPP, Kiai Bisri diangkat sebagai ketua Dewan Syuriah-nya. Menurut Greg Barton, atas perannyalah PPP mendulang suara cukup besar pada Pemilu 1977. Ia juga berusaha menghentikan “Golkarisasi” kiai-kiai NU kala itu.

Sandi Terjebak Politik Aliran

Oleh sebab itu, dalam tradisi dan budaya warga NU, ada sikap hormat yang mendalam terhadap para kiainya. Sikap ini terbentuk akibat masih mengakarnya politik aliran pada kalangan nahdliyin.

Bicara politik aliran, tentu Clifford Geertz adalah salah satu intelektual yang berjasa atas istilah tersebut. Antropolog asal Amerika Serikat itu berjasa besar mempopulerkan istilah politik aliran. Istilah ini mengacu pada bagaimana masyarakat jawa memandang dunia, terutama terkait kepercayaan, agama, etnis dan ideologi politik.

Geertz mengelompokkan cara pandang dunia orang Jawa itu dalam tiga kategori besar: kelas menengah agamis (santri), petani dan rakyat jelata (abangan), dan birokrat-aristokrat (priayi).

Segitiga politik ala Geertz ini terlihat misalnya dalam Pemilu 1955. Saat itu, dukungan kaum priayi cenderung ada di PNI, kaum santri ke Masyumi dan NU, sedangkan abangan ke PKI, NU dan PNI.

Dalam konteks hari ini, politik aliran ini pun masih bisa dilihat dengan jelas di kalangan warga nahdliyin, utamanya para santri. Mereka cenderung akan berpihak pada sosok yang mewakili tradisi budayanya.

Dalam hal ini, kasus Sandi yang melakukan tindakan yang kurang sopan saat berziarah ke makam Kiai Bisri akan dianggap sebagai bukan bagian dari warga nahdliyin.

Sandi Langkahi Makam Goreng Political Manners

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arya Budi. Ia menilai isu melangkahi makam yang terjadi beberapa waktu lalu tetap menjadi isu penting, khususnya bagi warga NU. Hal tersebut mengingat kuatnya tradisi NU terhadap tradisi berziarah ke makam.

Oleh karena itu, isu melangkahi makam tersebut menjadi penting karena si politikus akan dianggap tak sejalan secara sosiologis dan ideologis dari warga setempat dengan etika dan adab khusus.

Sandi akan dianggap sebagai sosok yang tak mengerti tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Maka dari itu, bisa jadi Sandi akan dianggap sebagai sosok liyan bagi warga NU dan sangat mungkin tidak akan mendapatkan simpati dan dukungan politik yang ia harapkan.

Bumerang Bagi Sandi, Menggoreng Political Manners

Berkaitan dengan kontestasi Pilpres, memang setiap ucapan dan langkah kandidat akan mendapatkan sorotan dari publik. Kondisi itu berlaku pula untuk Sandi, apalagi dirinya terkenal dengan sikap dan ucapannya yang kontroversial.

Video berdurasi singkat yang menunjukkan aksinya melangkahi makam itu nampak sepele, namun memiliki efek yang cukup dalam bagi Sandi. Karena bagaimanapun, tindakannya akan membuat sebagian besar masyarakat kecewa. Ada etika dan adab yang telah dilanggar oleh Sandi.

Ahli strategi politik George Friedman dalam tulisan di Huffington Post, menyebutkan bahwa etika memiliki peran penting dalam kehidupan politik. Sebab, etika itu memberikan gambaran bagi publik terhadap sosok yang akan menjadi pemimpinnya. Political manners atau etika dalam politik ini mau tidak mau harus disikapi dengan bijak oleh para politikus.

Di pihak yang lain, political manners bisa dimainkan oleh lawan politiknya. Biasanya pihak lawan akan memainkan sisi-sisi personal yang berkaitan dengan etika si politisi. Salah satu contohnya adalah yang menimpa Donald Trump di AS atau Jair Bolsonaro di Brazil. Keduanya mengesampingkan etika atau political manners dengan menggunakan otentifikasi dirinya. Banyak lawan politiknya yang menyerang keduanya melalui sisi itu.

Perihal political manners itu turut terjadi pada kasus Sandi. Dirinya dianggap tidak memiliki political manners saat melangkahi makam Kiai Bisri. Oleh karenanya, hal ini akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi yang melihat isu ini sebagai persoalan yang serius.

Meski Sandi sudah meminta maaf atas kecerobohannya, namun permasalahan nampaknya tidak selesai di sana sebab permintaan maaf Sandi itu masih terasa janggal.

Sandi, dalam kalimat permintaan maafnya menyebut jika dirinya mengaku khilaf. Meski begitu, ia mengaku bahwa hampir tiap hari ziarah kubur dan selalu menggunakan jasa pemandu. Banyak pihak yang masih mempermasalahkan, apakah benar Sandi “sering” melakukan ziarah kubur?

Artinya, dalam konteks ini political manners Sandi akan menjadi peluru kubu lawan untuk menyerang dan menggoreng isu ini.

Jika kondisi ini terjadi berlarut-larut, tentu saja akan memberikan efek negatif bagi Sandi, terutama terhadap elektabilitasnya dan Prabowo. Akan sampai di mana isu ini akan bergulir? Menarik ditunggu. (A37)