Rusdi Kirana, Lion Air dan Kekuasaan

Rusdi Kirana, Lion Air dan Kekuasaan
Rusdi Kirana saat diumumkan sebagai Wakil Ketua Umum PKB pada 2014 lalu. (Foto: istimewa)
8 minute read

Kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air JT610 disebut-sebut sebagai yang kedua terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Selain perdebatan terkait penyebab kecelakaan tersebut, hal lain yang muncul ke permukaan adalah pertalian antara bisnis dan politik. Rusdi Kirana, sang pemilik maskapai, secara mengejutkan mengambil keputusan masuk ke politik 4 tahun lalu. Sempat menjadi Waketum PKB, kini pria berkumis itu menjadi Dubes Indonesia di Malaysia – negara tempat maskapainya bersaing berdarah-darah dengan Air Asia.


PinterPolitik.com

“Few businessmen are capable of being in politics, they don’t understand the democratic process, they have neither the tolerance or the depth it takes. Democracy isn’t a business.”

:: Malcolm Forbes (1919-1990), pengusaha ::

Kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 di perairan utara Karawang, Jawa Barat dua hari yang lalu memang menjadi tajuk utama pemberitaan hari-hari ini.

Pasalnya, beberapa pihak menyebut kecelakaan tersebut sebagai yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak tahun 1997 ketika pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 152 menabrak gunung di Sumatera Utara dan menewaskan 234 orang.

Kecelakaan yang menimpa JT610 kali ini dengan 189 penumpang di dalamnya tentu saja menjadi catatan kelam dalam tragedi penerbangan di Indonesia.

Menurut Greg Fealy, Cak Imin “menggunakan” sumber daya yang dimiliki Rusdi untuk membantu banyak program sosial NU dan menarik dukungan untuk PKB. Click To Tweet

Secara khusus, kasus ini menjadi catatan tersendiri bagi Lion Air. Maskapai berlambang kepala singa itu sudah sejak lama menuai kritik karena sering mendapatkan keluhan dari penumpang, mulai dari pembatalan keberangkatan, keterlambatan penerbangan, atau beberapa kali tergelincir di bandara dan mengalami kerusakan mesin saat akan terbang.

Selain itu, antara tahun 2007-2016 maskapai yang didirikan oleh pengusaha Rusdi Kirana ini dilarang terbang di Eropa karena dianggap belum memenuhi standar keselamatan penumpang. Pelarangan itu juga berlaku bagi maskapai-maskapai Indonesia lainnya, termasuk Garuda Indonesia yang merupakan maskapai pelat merah.

Setelah pelarangan itu dicabut, kini, dengan kecelakaan JT610, muncul pertanyaan terkait kemungkinan  maskapai-maskapai Indonesia kembali diberikan sanksi oleh otoritas penerbangan Eropa.

Terlepas dari kejadian yang memilukan ini, hal lain yang cukup menarik perhatian adalah tentu saja sosok founder sekaligus pemilik dari maskapai low cost carrier atau berbiaya murah ini. Rusdi Kirana memang tidak banyak muncul ke pemberitaan, setidaknya sebelum dirinya terjun ke dunia politik di tahun 2014 lalu.

Kiprah Rusdi yang masuk ke politik ini terbilang cukup unik. Setidaknya dengan status dirinya yang kini menjadi orang terkaya ke-33 di Indonesia versi Globe Asia dengan total kekayaan mencapai US$ 1,2 miliar, tentu aksinya banting setir ke dunia politik menimbulkan banyak pertanyaan.

Apa yang dikejar oleh pria berusia 55 tahun itu? Lalu, akankah kecelakaan yang menimpa Lion Air berdampak pada geliat karier politik Rusdi yang kini menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia?

Rusdi, Cak Imin dan Jalan Kekuasaan

Ketika Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memperkenalkan Rusdi Kirana ke hadapan publik pada Januari 2014 lalu, kritik datang dari banyak kalangan. Pasalnya, Cak Imin mengangkat Rusdi Kirana menjadi Wakil Ketua Umum PKB.

Keputusan tersebut tergolong “berani” mengingat PKB adalah partai Islam yang menjadi tangan politik Nahdlatul Ulama (NU) – ormas Islam independen terbesar di dunia – sementara Rusdi adalah seorang Kristen-Tionghoa. (Baca: NU Terperangkap Politik PKB)

Dalam sudut pandang Rusdi memang tidak ada yang tahu alasannya masuk ke politik dan bergabung dengan PKB. Namun, Profesor Greg Fealy dari Australian National University (ANU) punya pandangan khusus dari sudut keputusan politik Cak Imin itu.

Dalam tulisannya di New Mandala, Fealy menyebut perekrutan Rusdi adalah manuver politik Cak Imin untuk mendongkrak suara PKB. Menurut Fealy, manuver tersebut berdampak dalam hubungan endorsement NU ke PKB karena partai tersebut akhirnya “punya anggaran” untuk membantu program-program sosial NU dan membantu entrepreneurship kader-kader muda NU.

PKB di bawah Cak Imin sebelumnya memang berhadapan dengan ancaman tidak lolos ke parlemen pada Pemilu 2014 sebagai buntut perseteruan dengan keluarga Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Hasil perseteruan itu terlihat pada Pemilu 2009 di mana suara PKB yang hanya menyentuh angka 4,94 persen – posisi 3 terbawah – menurun sangat signifikan dibanding Pemilu 2004 yang ada di 3 besar dengan 10 persen suara.

Suara NU yang masih kuat mendukung kubu Gus Dur tentu saja membuat Cak Imin tak mampu berkutik. Namun, keberadaan Rusdi membuat semuanya berbeda. Menurut Fealy, Cak Imin “menggunakan” sumber daya yang dimiliki Rusdi untuk membantu banyak program sosial NU.

Akibatnya, Cak Imin mampu menarik hati para kiai besar di NU yang kemudian memberikan endorsement politik untuk PKB. Hasilnya pun terlihat di Pemilu 2014 di mana PKB mampu meraih 9,04 persen suara. Pencapaian tersebut bukanlah hal yang mudah dan menunjukkan kemampuan politik Cak Imin dengan Rusdi Kirana sebagai salah satu variabel pentingnya.

Sementara, dari sudut pandang Rusdi, awalnya ia menyebut keterlibatannya ke PKB adalah bagian dari kekagumannya kepada NU dan Gus Dur. Alasan terakhir tentu saja agak kurang masuk akal mengingat hingga akhir hayatnya, Gus Dur bahkan mewasiatkan pengikutnya untuk tidak mendukung PKB selama masih dipimpin oleh Cak Imin.

“Karena Gus Dur itu milik bangsa, maka gambar Gus Dur boleh dipakai siapa saja, kecuali yang satu (PKB) disebutkan oleh Gus Dur tidak boleh”, demikan kata-kata istri Gus Dur, Sinta Nuriyah mengutip perkataan Gus Dur yang ternyata dituliskan oleh Bapak Pluralisme itu.

Artinya, tujuan Rusdi secara terbuka menunjukkan keterlibatan politik dengan bergabung ke PKB boleh jadi goes beyond atau lebih dalam ketimbang alasan-alasan tersebut.

Jika berkaca pada pemikiran Ludwig von Mises dalam bukunya Theory of Money and Credit, memang disebutkan bahwa ketika seorang pengusaha terjun menjadi politisi selalu ada pertanyaan tentang tujuan mereka.

Menurut Mises, para pengusaha umumnya goals oriented – berorientasi pada tujuan – dan ketika terjun menjadi politisi, sering kali mereka berpikir layaknya pengusaha. Padahal, garis pemikiran politisi dan pejabat publik berbeda dengan pengusaha. Menurut Mises, politisi dan pejabat publik – walaupun tidak mutlak – seringkali bertujuan lebih banyak untuk kepentingan pemilihnya atau orang banyak yang ia perjuangkan.

Sementara, pengusaha cenderung berada pada garis perjuangan untuk perusahaan atau dirinya sendiri. Hal ini bisa dilihat pada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang disebut masih “terlibat” dalam bisnis propertinya pada 2017 lalu sekalipun sudah menjadi seorang kepala negara.

Jika menggunakan pemikiran Mises tersebut, maka sangat mungkin kepentingan Rusdi terjun ke politik masih berhubungan dengan bisnisnya. Karier politik Rusdi sendiri terbilang cukup mentereng. Pada 2015 ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) – posisi yang tentu saja membuatnya semakin dekat dengan lingkaran eksekutif.

Dalam sebuah wawancaranya dengan Financial Times, ia berujar: “Now I can meet the president and ministers and hear a lot of secrets” terkait jabatannya sebagai Wantimpres. Walaupun dalam nada bercanda, namun pernyataan itu menunjukkan bahwa ada akses terhadap kekuasaan yang berhasil didapatkan oleh Rusdi.

Kemudian, posisi politiknya meningkat lagi ketika diangkat menjadi Dubes Malaysia, mengingat posisi Dubes mewakili entitas presiden Indonesia di negara lain. Konteks Malaysia ini menjadi menarik karena nyatanya sangat berhubungan dengan bisnis maskapai penerbangannya.

Pada tahun 2016, CAPA Center for Aviation menyebut Malindo Air – anak perusahaan Lion Air – adalah maskapai yang pertumbuhan penumpangnya paling tinggi di Malaysia. Tantangan terbesarnya tentu saja adalah Air Asia milik Tony Fernandes dan Malaysia Airlines yang menguasai pasar domestik penerbangan di negeri jiran itu.

Artinya, sangat mungkin posisi Rusdi sebagai Dubes Malaysia juga sekaligus berhubungan dengan konteks kepentingan bisnis tersebut. Air Asia dan Lion Air misalnya kini memang tengah bersaing memperebutkan pasar Asia Tenggara.

Sejak 2014 lalu, Lion Air memang telah menjadi penguasa pasar Asia Tenggara. Namun, posisi ini rawan untuk digeser oleh kompetitor, salah satunya adalah Air Asia.

Artinya sangat mungkin keinginan Rusdi masuk politik linear dengan visi bisnis penerbangannya di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, Lion Air yang adalah perusahaan keluarga ini memang telah menjadi penguasa dengan 34 persen market share jauh meninggalkan kompetitor-kompetitornya.

Bisnis dan Politik, We Make You Fly!

Terkait hubungan bisnis dan politik, Jeffrey Winters dari Northwestern University pernah menyebutkan bahwa para pengusaha dan oligarki bisnis yang terjun ke politik punya tujuan untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Khusus di Indonesia, reformasi 1998 adalah tonggak ketika semakin banyaknya pengusaha yang masuk ke dunia politik.

Dalam konteks tersebut, pemikiran Winters ini tentu saja mendapatkan pembenarannya dalam diri Rusdi Kirana. Terlalu berisiko bagi orang terkaya ke-33 di Indonesia itu untuk masuk ke politik jika tidak untuk tujuan yang benar-benar penting.

Tentu saja jika itu berhubungan dengan kepentingan bisnis dalam skala yang besar – katakanlah dalam bisnis penerbangan – maka menjadi masuk akal keputusan dramatis yang diambil Rusdi ketika memilih bergabung ke PKB. Bagaimanapun, partai tersebut ada dalam barisan koalisi Jokowi dan Rusdi sendiri kini menikmati hasilnya sebagai Wantimpres kemudian Dubes di Malaysia.

Pada akhirnya publik akan melihat sosoknya sebagai pertalian paling nyata antara dunia bisnis dan politik. Rusdi dan grup bisnisnya kini memang menjadi pemain utama di pasar penerbangan berbiaya murah di Indonesia.

Hubungannya dengan lingkaran kekuasaan pun tentu menimbulkan pertanyaan lanjutan, akankah Lion Air diberikan sanksi atas kecelakaan pesawat JT610? Menteri Perhubungan Budi Karya sempat menyebut akan menunggu hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menyikapi kasus ini.

Yang jelas, pemerintah memang diharapkan untuk bersikap tegas termasuk terhadap Lion Air. Bagaimanapun juga transportasi penerbangan menyangkut hajat hidup orang banyak – kebutuhan yang menjadi konsen utama sebuah negara demokrasi. Sebab, seperti kata Malcolm Forbes di awal tulisan, demokrasi bukan bisnis. (S13)