Rupiah: Pemerintah Jago Ngeles?

Rupiah: Pemerintah Jago Ngeles?
Foto: Katadata
7 minute read

Benarkah kondisi ekonomi kita baik-baik saja? Atau ada yang ditutupi dan disangkal pemerintah?


PinterPolitik.com

Wah, rupiah sudah tembus 14 ribu per dollar Amerika Serikat (AS)! Kalau dilihat-lihat, harga minyak dunia juga terus-menerus menanjak melebihi asumsi APBN. Lalu, gimana kabarnya perkara-perkara ekonomi dan anggaran yang lain? Neraca dagang? IHSG? Pembayaran utang? Apa kita masih baik-baik saja?

Tenang, begitu kira-kira kata pemerintah. Jajaran Kabinet Kerja kerapkali meyakinkan bahwa semua kondisi ini masih di dalam kendali. Semua masih dalam rentang yang wajar, begitu kata pemerintah. Masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan dengan kondisi-kondisi tersebut.

Meski begitu, tidak stabilnya kondisi-kondisi tersebut tetap saja membuat sebagian kalangan ketar-ketir. Beberapa ekonom memperingatkan pemerintah untuk berhati-hati dengan kondisi melemahnya sejumlah indikator ekonomi negeri ini. Secara khusus, ekonom Rizal Ramli bahkan meminta pemerintah untuk jujur dengan kondisi yang tengah terjadi di tanah air.

Benarkah kita harus tenang-tenang saja dengan kondisi tersebut? Mengapa ekonom seperti Rizal Ramil harus meminta pemerintah jujur akan kondisi yang sedang terjadi? Apakah ini semata-mata hanya sebuah politics of denial atau ngeles ala pemerintah?

Pemerintah yang Masih Santai

Jika melihat kondisi yang terjadi belakangan, APBN – dan bahkan mungkin kondisi ekonomi secara umum – negeri ini terlihat sangat mengkhawatirkan. Beberapa kondisi telah melampaui asumsi pemerintah yang dicanangkan di dalam APBN.

Salah satu yang paling nyata adalah terus melemahnya rupiah di hadapan mata uang adikuasa, dollar AS. Berdasarkan data bulan Mei, rupiah sempat menembus angka lebih dari 14 ribu rupiah per dollar AS. Penurunan tersebut merupakan yang pertama sejak tahun 2015.

Melihat APBN, harga minyak kini juga terus-menerus melesat dan meleset dari asumsi yang ada dalam rancangan anggaran tersebut. Harga minyak dunia untuk jenis Brent sempat hampir mendekati angka 80 dollar AS per barel. Sementara itu, untuk jenis West Texas Intermediate (WTI), harganya sudah melampaui angka 70 dollar AS.

Rupiah: Pemerintah Jago Ngeles?

Angka-angka tersebut tergolong terpaut jauh dari asumsi ekonomi makro di dalam APBN. Untuk nilai tukar dollar terhadap rupiah, angka dicanangkan APBN adalah Rp13.400 per dollar AS. Sementara itu, untuk harga minyak, asumsi APBN berada di angka 48 dollar AS per barel.

Meski asumsi pemerintah dalam APBN banyak yang meleset, tampaknya pemerintah masih tenang-tenang saja. Nyaris seluruh anggota Kabinet Kerja meyakinkan bahwa Indonesia masih cukup aman dan kondisi ini bukanlah hal yang benar-benar mengkhawatirkan.

Wapres Jusuf Kalla misalnya menyebut bahwa pelemahan kurs ini bisa memiliki dampak positif untuk ekspor dan turisme. Menko Perekonomian, Darmin Nasution menyebut bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu menganggap kondisi tersebut adalah lampu kuning.

Hal senada diungkapkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Ia sempat meyakinkan pengusaha bahwa ekonomi negeri ini masih baik. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa ekonomi saat ini fleksibel, sehingga faktor eksternal amat mempengaruhi kondisi rupiah. Mantan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo juga menyebut bahwa angka 14 ribu masih di bawah nilai fundamental rupiah dan tidak akan melemah lebih jauh ke angka 17 ribu.

Baca juga :  Ekonomi Stagnan, Salah Jokowi?

Pemerintah boleh saja santai, tetapi para ekonom justru bersikap sebaliknya. Banyak dari mereka meminta agar pemerintah jujur dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Faisal Basri misalnya meminta pemerintah untuk tidak menyangkal bahwa daya tahan ekonomi negeri ini tidak sebaik negara-negara lain. Menurut Faisal, secara fundamental, ekonomi Indonesia memang tidak baik karena sudah puluhan tahun melemah terhadap dolar AS. Ia juga menyebut pemerintah harus berhenti menyalahkan faktor eksternal dan mulai melihat kondisi fundamental secara menyeluruh.

Masih menurut Faisal, kenaikan harga minyak dalam beberapa bulan terakhir juga telah menyebabkan defisit dalam hal ekspor. Sebagai importir minyak, lebih besarnya impor ketimbang ekspor telah menyebabkan defisit sebesar 4,5 miliar dolar AS per Januari 2018. Inilah salah satu faktor yang merongrong daya tahan ekonomi negeri ini.

Sementara itu, menurut Rizal Ramli, ada faktor domestik yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Menurutnya, pemerintah jarang secara jujur mengakui bahwa account deficit ada pada titik yang negatif dan dalam jumlah cukup besar.

Dari pandangan kedua ekonom tersebut terlihat bahwa negara seperti menyangkal bahwa ada yang lemah dalam fundamental ekonomi negeri ini. Pemerintah seperti lebih banyak ngeles dan jarang mengakui persoalan tersebut.

Ngeles ala Negara

Meski terlihat sangat santai, pemerintah seharusnya tidak terlena dalam politics of denial atau terus-menerus ngeles menghadapi kondisi ini. Jika terlalu banyak ngeles atau menyangkal, bukan tidak mungkin kondisi yang amat buruk dapat menimpa negeri ini.

Politics of denial atau penyangkalan bukanlah hal yang aneh baik di negeri ini maupun di seluruh dunia. Hal ini diungkapkan oleh Michael A. Milburn dan Sheree D. Conrad dalam buku Politics of Denial yang diterbitkan pada tahun 1999. Mereka berpendapat bahwa kehidupan politik suatu negara seringkali menunjukkan penolakan terhadap kenyataan yang menyakitkan.

Hal ini senada dengan pendapat Stanley Cohen dalam States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering. Secara khusus, teori dari Cohen membagi penyangkalan atau ngeles dari negara tersebut ke dalam tiga bentuk yaitu literal denial, interpretive denial, dan implicative denial.

Jika melihat pernyataan-pernyataan anggota kabinet saat ini, ngeles yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikategorikan sebagai literal denial atau penyangkalan harfiah. Penyangkalan harfiah ini merupakan penyangkalan yang mengacu pada data, fakta, dan ilmu yang sudah ada bukti-buktinya.

Saat ditanya soal melemahnya rupiah, pemerintah nyaris selalu menjawabnya dengan data atau fakta. Pemerintah misalnya selalu menjawab bahwa angka yang ada saat ini tidak menggambarkan nilai fundamental rupiah dan masih berada di bawahnya. Selain itu, pemerintah juga kerapkali menambahkan data lain seperti investment grade dari Standard & Poor’s untuk meyakinkan bahwa negeri ini masih baik-baik saja.

Baca juga :  MRT Kapan Selesai?

Meski begitu, terus-menerus menyangkal dapat berdampak buruk dalam jangka panjang. Politics of denial bisa bermanfaat untuk kepentingan jangka pendek, katakanlah untuk tetap meyakinkan investor, tetapi mengingkari kenyataan yang dapat berakibat bahaya di masa depan.

Imaji Berujung Krisis Venezuela

Resep ngeles jika dipakai terus-menerus dapat berbuah bahaya. Imaji kosong tentang kuatnya kondisi negara seringkali terbukti menyeret suatu negara ke dalam lubang krisis yang amat pelik. Salah satu contoh ekstrem yang dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia adalah Venezuela.

Negeri di selatan Amerika tersebut memang secara sistematik menyangkal realitas yang tengah terjadi di sana. Fiksi tentang kemampuan negara terus-menerus dibangun untuk menyangkal realita yang sebenarnya sedang terjadi.

Secara khusus, politics of denial di negeri penghasil minyak tersebut dapat dibangun melalui sistem pemerintahan yang mengarah ke totalitarianisme. Rezim di sana dapat mengubah logika karena pemerintahan berkuasa dengan tangan besi.

Venezuela memang mengalami kemerosotan yang luar biasa. Padahal, negeri ini merupakan salah satu pengekspor minyak. Meski begitu, kondisi ekonomi di negara tersebut justru tidak dalam kondisi yang prima.

Inflasi di negara Amerika Latin tersebut benar-benar terus menggila. Bahan pangan terus-menerus mengalami kekurangan stok. Hal serupa juga berlaku bagi obat-obatan yang terus-menerus dilanda kelangkaan.

Meski krisis seperti sudah di ambang pintu, Presiden Nicolas Maduro justru menyangkal bahwa hal yang buruk tengah menimpa negerinya. Ia kerap menyatakan bahwa Venezuela baik-baik saja. Untuk menjaga stabilitas, Maduro menambah resep penyangkalan dengan memenjarakan kelompok oposisi dan bersikap keras pada para pengunjuk rasa.

Penyangkalan melalui tangan besi Maduro nyatanya tidak mampu menghindarkan Venezuela dari krisis. Hiperinflasi tidak tertahankan hingga mencapai di atas 600 persen. Pertumbuhan ekonomi berada di titik minus 12 persen. Kondisi tersebut masih ditambah dengan masyarakat yang kelaparan dan kesulitan mengakses kesehatan. Negeri yang semula kaya tersebut kini tidak hanya berada dalam krisis ekonomi, tetapi juga krisis kemanusiaan.

Penyangkalan melalui fiksi tersebut ternyata tidak berhasil menyelamatkan Venezuela dari krisis. Masyarakat perlahan-lahan mulai terlepas dari sihir yang diciptakan pemerintah. Mereka pun menyadari bahwa negeri mereka tidak sedang baik-baik saja.

Tentu Indonesia tidak ingin bernasib seperti Venezuela yang dilanda krisis multi-dimensional. Oleh karena itu, pemerintah harus mulai berhenti ngeles untuk kepentingan politik jangka pendek. Memang tidak perlu diakui secara gamblang, tetapi pemerintah harus mau menerima kenyataan bahwa kondisi ekonomi tidak sepenuhnya baik dan mau bekerja keras memperbaikinya. (H33)

Share On

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here