Israel akan segera melaksanakan Pemilu legislatif pada Maret 2020. Di sisi lain, kasus korupsi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, persaingan antarpartai, dan memanasnya hubungan Israel-Palestina bisa saja turut memengaruhi Pemilu kali ini.
PinterPolitik.com
Pada tanggal 2 Maret 2020 nanti, Israel akan mengadakan pemilihan umum legislatif untuk yang ketiga kalinya dalam rentang waktu satu tahun. Setelah mengalami kegagalan untuk memperoleh kursi yang cukup untuk menjadi mayoritas di parlemen, Partai Likud yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan partai oposisi Kahol Lavan (Partai Biru dan Putih) yang dipimpin oleh Benny Gantz akan sekali lagi berlomba untuk mendapatkan mandat memerintah dari rakyat Israel.
Pileg tahun ini akan diselenggarakan dalam keadaan yang tegang. Dijatuhkannya dakwaan korupsi pada Netanyahu, perebutan suara antara kelompok moderat dan sayap kanan, serta memanasnya hubungan Israel-Palestina berkontribusi dalam menciptakan lingkungan politik yang rapuh. Kondisi politik ini membuat Pileg berikutnya sangat penting bagi rakyat Israel karena setiap partai politik – siapapun pemenangnya nanti – memiliki pendekatan dan pendirian yang berbeda dan sama-sama menentukan.
Sama seperti Pileg tahun lalu yang diselenggarakan untuk yang kedua kalinya pada bulan September – setelah mengalami kegagalan dalam upaya pembentukan pemerintah pasca-Pileg bulan April, perebutan suara akan terjadi secara intens antara Likud dan Kahol Lavan. Per tanggal 13 Februari lalu – meskipun berdasarkan survei terdapat 6% lebih peserta yang menganggap Netanyahu lebih layak memimpin Israel di banding Gantz, proyeksi perolehan kursi Knesset (parlemen Israel) menunjukkan bahwa partai Gantz unggul dua kursi di atas Likud.
Selain itu, kehadiran Partai Yisrael Beiteinu yang dipimpin oleh Avigdor Lieberman sebagai kekuatan penentu dan juga Joint List (Gabungan dari partai Arab di Israel) yang memiliki kecenderungan untuk memihak Gantz juga turut menambah kompetisi dalam Pileg kali ini.
Untuk menjadi kekuatan mayoritas, sebuah partai atau koalisi harus memperoleh enam puluh kursi di Knesset dalam Pileg ini. Likud dan Kahol Lavan sebagai dua partai dominan tidak mampu menjadi mayoritas untuk membentuk pemerintah yang kuat tanpa dukungan partai-partai lain seperti Yisrael Beiteinu dan Joint List.
Permasalahannya dengan Joint List adalah – sebagai partai yang menyuarakan aspirasi minoritas etnis Arab – mereka sering tidak sepaham dengan partai yang dominan. Ketidaksepahaman ini menguntungkan Yisrael Beiteinu.
Meskipun memiliki pendirian yang sedikit berbeda dengan dua partai dominan yang ada, mereka sama-sama mengusung pandangan sayap kanan. Dengan memiliki pandangan yang sama, Yisrael Beiteinu menjadi mitra alami dua partai dominan di Knesset dalam pembentukan koalisi.
Di sisi lain, meski telah berkuasa selama satu dekade, Likud dan Netanyahu sedang berhadapan dengan situasi yang kurang menguntungkan. Netanyahu didakwa atas tiga kasus korupsi pada bulan Januari lalu setelah sebelumnya mengajukan permohonan untuk memperoleh kekebalan hukum dari Knesset.
Di bulan yang sama pada tanggal 28 Januari, Netanyahu menarik kembali permohonan tersebut setelah Lieberman dan Gantz menyatakan ketidaksediaan – bahkan ada pertentangan dari mereka untuk mendukung permohonannya di Knesset. Tidak adanya dukungan kuat di Knesset mungkin membuat Netanyahu memutuskan untuk menarik permohonannya.
Keputusan untuk menarik permohonan ini diambil sebelum Knesset dapat mengadakan diskusi untuk membahas pembentukan komite guna mengkaji permohonan kekebalan hukum Netanyahu. Dengan keputusan ini, Netanyahu dapat menghindar dari intrik berlarut-larut di ranah legislatif yang mungkin akan menggerus legitimasinya dan, pada saat yang sama, memperkuat basis pendukungnya di Knesset.
Politik legislatif Israel juga harus berhadapan dengan permasalahan moderasi politik dalam tatanan politik Israel yang sedang eksis. Pada umumnya, preferensi politik di Israel terdiri atas partai sayap kanan (Likud, Kahol Lavan, Yisrael Beiteinu), partai sayap kiri (Labor dan Gesher yang meleburkan diri pada tahun 2019), dan partai etnis Arab (Joint List yang merupakan gabungan empat partai Arab).
Sebagai badan politik yang ada di negara demokratis yang modern, partai-partai ini terkadang mengambil langkah-langkah pragmatis untuk memperoleh kursi dalam kontestasi elektoral. Kahol Lavan contohnya, pernah berupaya mendekati Joint List untuk membentuk koalisi setelah mengalami kebuntuan pada pemilihan bulan September tahun lalu.
Namun, adanya tuduhan korupsi terhadap Netanyahu dan memanasnya hubungan Israel-Palestina membuat pragmatisme yang pernah ada ini sulit untuk diulangi. Selain membuat partai-partai yang ada sulit untuk menggandeng satu sama lain, situasi ini juga membahayakan moderasi politik yang sudah rapuh.
Antara Januari sampai pertengahan Februari tahun ini, terjadi dinamika dalam ranah perpolitikan di Israel yang menandakan bahwa hubungan antar partai dan kelompok politik sedang tidak sehat. Setelah pengajuan permohonan kekebalan hukum Netanyahu, Lieberman menyatakan tidak akan bergabung dalam koalisi partai yang mendukung permohonan tersebut.
Kahol Lavan juga berharap bahwa Knesset akan menolak permohonan Netanyahu. Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Likud di tengah berjalannya proses pendakwaan kasus korupsi yang menjerat Netanyahu sedang tidak kuat.
Lieberman juga menyatakan bahwa partainya tidak akan berkoalisi dengan siapapun yang menggandeng Joint List. Sementara itu, Joint List juga menyampaikan keengganannya untuk bergandengan dengan siapapun yang berkoalisi dengan partai Lieberman.
Lieberman sendiri diketahui memiliki sentimen terhadap populasi Arab di Israel, dan juga dikenal sebagai seorang yang memiliki pandangan konfrontatif terhadap Palestina dan persoalan warga negara Arab di Israel. Kombinasi antara ketidakpercayaan yang berlarut-larut dan memanasnya hubungan Israel-Palestina menjadikan pembentukan koalisi yang menggandeng dua partai ini pada saat yang bersamaan sebagai suatu hal yang mustahil.
Keadaan Kahol Lavan pun tidak lebih baik dari keadaan Likud. Seperti yang sudah disebutkan di atas, mereka harus mengajak partai lain untuk berkoalisi jika ingin menjadi mayoritas di Knesset. Di hadapan mereka terdapat pilihan untuk menggandeng Lieberman dan Yisrael Beiteinu atau Joint List.
Bersamaan dengan keengganan Lieberman untuk masuk ke dalam koalisi yang menggandeng Joint List, Gantz dan Kahol Lavan juga berhadapan dengan situasi di mana mereka harus memperoleh suara dari pemilih sayap kanan yang direbutkan oleh Likud.
Terdapat indikasi bahwa Gantz sedang menyetir partainya ke arah kanan – seperti dengan mengumumkan bahwa Joint List tidak akan berada dalam koalisinya pada beberapa waktu lalu. Meski demikian, Joint List tetap menjadi partai yang memiliki kekuatan signifikan di Knesset setelah memperoleh tiga belas kursi pada Pileg terakhir.
Rencana perdamaian kontroversial untuk Israel dan Palestina yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga berpengaruh dan dipengaruhi oleh Pileg ini. Dengan beberapa modifikasi, Netanyahu, Lieberman, dan Gantz saling memiliki pandangan yang positif terhadap rencana itu.
Mereka memiliki pandangan ala sayap kanan yang memprioritaskan keamanan dan integritas wilayah Israel dan mengedepankan langkah militaristis. Yang membedakan antara mereka adalah ekstrem atau tidaknya langkah yang di ambil.
Lieberman diketahui menyetujui solusi dua negara dan ini terlihat seperti sikap yang ambivalen atau pendirian pragmatis untuk mempertahankan pemilih sekuler dan kanan-tengah Partai Yisrael Beiteinu. Sementara, Gantz menyetujui rencana yang diajukan oleh Trump dengan catatan akan mempertimbangkan pendapat yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terkait di wilayah itu.
Mengenai rencana Trump ini, Joint List tentunya mengemukakan sikap kontra yang dimilikinya. Mereka juga menyatakan keprihatinan atas rencana Gantz yang mengedepankan keamanan Israel dengan cara merebut wilayah Tepi Barat dengan bentuk perbatasan paling rapuh. Sikap para pemimpin partai dan partainya tentang rencana Trump dan persoalan Palestina juga akan menjadi bahan pertimbangan Joint List dalam berkoalisi – jika mereka mampu menemukan mitra politik untuk berkoalisi.
Pada intinya, pemilihan umum legislatif yang akan diselenggarakan pada awal bulan Maret sepertinya akan berdampak besar kepada kebijakan-kebijakan administrasi pemerintah yang berkuasa nantinya dalam memutuskan kasus korupsi Netanyahu dan isu keamanan Israel.
Bagi Netanyahu secara khusus, kekalahan dalam Pileg ini akan berakibat fatal – baik bagi dirinya atau partainya – dan kemenangan baginya akan menempatkan lembaga penegak hukum Israel dalam ketidakpastian yang bisa berakhir dengan hilangnya kepercayaan publik – setidaknya dalam artian legislatif atau perwakilan jika Netanyahu diringankan tuduhan dan derajat vonisnya.
Sementara itu, bagaimana partai-partai yang ada bermanuver untuk memperoleh kursi dan membangun koalisi menentukan apakah perkembangan politik di Israel ke depannya akan mengalami moderasi atau, sebaliknya, malah berakhir dengan semakin terpecahnya masyarakat Israel dalam pilihan partai politik dan preferensi kelompok politik mereka.
Tulisan milik Bayu Muhammad Noor Arasy, Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Indonesia.
“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
