Di tengah pandemi global COVID-19, sejumlah negara demokrasi di Asia Selatan dan Asia Tenggara – termasuk Indonesia – malah mengalami kemunduran. Bagaimana hal ini bisa terjadi?
Kemajuan demokrasi Asia Selatan dan Tenggara telah terbalik, setidaknya sejak awal tahun 2010-an, dan COVID-19 telah mempercepat pembalikan tersebut. Pada tahun 1990-an dan 2000-an, Asia Tenggara mengalami demokratisasi ekstensif, dan pada awal tahun 2010-an, berbagai negara termasuk Timor Leste, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan bahkan Kamboja dan Myanmar telah membuat kemajuan politik yang substansial.
Namun, kemajuan ini tersendat. Meskipun dipimpin oleh pemerintah sipil dan relatif demokratis selama sebagian besar tahun 1990-an dan 2000-an, Thailand mengalami kudeta militer pada tahun 2014.
Junta militer, ketika pada akhirnya mengizinkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2019, menciptakan lingkungan pemilihan umum yang tidak adil: junta militer menggunakan perubahan konstitusi dan manuver lain untuk memungkinkan partai pro-militer, Palang Pracharat, untuk memenangkan pemilihan umum tahun 2019. Ketika partai oposisi, Partai Masa Depan Maju (Future Forward Party), tampil baik dalam pemilihan umum dan terus menarik dukungan populer yang cukup besar setelah pemungutan suara, Mahkamah Konstitusi Thailand membubarkan partai itu.
Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte yang terpilih untuk masa jabatan enam tahun pada tahun 2016 telah mengawasi “perang” narkoba berdarah yang mengakibatkan ribuan pembunuhan di luar proses hukum; Rodrigo Duterte telah memenjarakan lawan politik dan jurnalis serta merongrong independensi Mahkamah Agung dan lembaga lainnya. Secara keseluruhan, pada akhir tahun 2010-an, tujuh dari sebelas negara Asia Tenggara menjadi kurang bebas dibandingkan satu dekade sebelumnya.
Pengecualian dari kemunduran demokrasi ini terlihat pada negara kecil Timor Leste dan Singapura; Myanmar yang nyaris menjadi kurang bebas dibandingkan kondisi yang dialaminya selama beberapa dekade pemerintahan militer yang brutal; dan Malaysia yang melakukan pemindahan kekuasaan nyata pertamanya setelah kemenangan pihak oposisi pada tahun 2018.
Di Asia Selatan, berbagai negara juga telah mengalami kemunduran demokrasi selama dekade terakhir ini, meskipun masih terdapat pengecualian seperti Bhutan. Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi telah menyerang kebebasan pers, mencabut otonomi Jammu dan Kashmir dan meningkatkan represi di wilayah tersebut, serta menggunakan berbagai langkah hukum dan keuangan yang dipertanyakan untuk menghambat lawan politik.
Di Jammu dan Kashmir, pemerintah telah melakukan penahanan preventif terhadap sejumlah politisi dan pemimpin Kashmir lainnya tanpa mengajukan tuntutan apa pun terhadap mereka, dalam tindakan yang tampaknya melanggar perlindungan dalam konstitusi India. Pemerintahan Modi semakin merongrong lembaga independen seperti Bank Sentral India (Reserve Bank of India), kantor ombudsman antikorupsi, dan Mahkamah Agung.
Di Sri Lanka, keluarga Rajapaksa sekarang mengontrol parlemen, kepresidenan, dan militer serta menerapkan mayoritarianisme populis yang semakin tidak liberal—menghancurkan hak-hak minoritas Muslim dan Tamil. Setelah pemilihan presiden pada tahun 2019 dan pemilihan parlemen pada tahun 2020 yang mengembalikan keluarga Rajapaksa ke tampuk kekuasaan setelah lima tahun—mereka juga telah memerintah Sri Lanka antara tahun 2005 hingga 2015, keluarga Rajapaksa bergerak cepat untuk mengikis pengawasan terhadap kekuasaan mereka dan mengurangi perlindungan bagi minoritas.
Tidak lama setelah memenangkan mayoritas dua pertiga parlemen dalam pemilu, pemerintah Rajapaksa mengeluarkan rancangan undang-undang untuk mencabut amandemen konstitusi kesembilan belas—amandemen tersebut telah membatasi kekuasaan kepresidenan—sehingga memberi presiden kekuasaan baru yang ekstensif.
Di Bangladesh, Perdana Menteri Sheikh Hasina dan partai Liga Awami-nya telah mengubah demokrasi yang dulunya relatif kuat menjadi negara satu partai de facto, ketika para pemimpin oposisi dipenjara dan dilecehkan serta media diancam dan diintimidasi agar mengikuti keinginan pemerintah. Di Nepal, pemerintah semakin berupaya membatasi kebebasan berbicara secara online dan mengambil langkah lain untuk membatasi kebebasan sipil.
Faktor Domestik yang Mendorong Kemunduran
Berbagai kekuatan mendorong kemunduran demokrasi di Asia Selatan dan Tenggara. Di Kamboja, Myanmar, dan Nepal yang memiliki sejarah panjang otoritarianisme dan konflik sipil, lembaga dan norma demokrasi tetap rapuh bahkan pada awal tahun 2010-an. Lembaga-lembaga yang tidak pernah terbangun sepenuhnya ini mudah sekali diruntuhkan.
Di beberapa negara lain di kawasan ini, angkatan bersenjata tidak pernah sepenuhnya mundur ke barak – bahkan pada tahun 1990-an dan 2000-an. Sebaliknya, militer terus campur tangan dalam dunia politik. Meskipun Thailand merupakan contoh intervensi militer yang paling mengerikan—kudeta tahun 2014 merupakan kudeta atau upaya kudeta kedua puluh dua di kerajaan itu dalam satu abad, Indonesia, Maladewa, Myanmar, Pakistan, dan Filipina juga terus mengalami intervensi militer dalam dunia politik.
Sepanjang tahun 2010-an di India, Indonesia, Filipina, Sri Lanka, dan Thailand, kalangan pekerja dan kelas menengah ke bawah juga semakin tidak puas dengan partai politik dan politisi tradisional yang sering kali berasal dari latar belakang elite dan yang tidak meningkatkan pelayanan sosial secara signifikan atau mendorong kesetaraan ekonomi yang lebih luas. Para pemilih ini semakin tertarik pada para pemimpin populis yang karismatik tetapi tidak liberal, seperti mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, Modi, Duterte, dan keluarga Rajapaksa.
Orang-orang ini—dan mereka semua berjenis kelamin laki-laki—menjanjikan jenis pemerintahan yang keras, mengklaim bahwa tangan besi diperlukan untuk menghancurkan monopoli kekuasaan politik kelompok elite, melawan ketidaksetaraan, meningkatkan pelayanan, memerangi kejahatan, dan memastikan kemenangan aspirasi kelompok mayoritas dalam dunia politik dan masyarakat. (Tidak semua pemimpin yang tidak liberal di kawasan itu bersifat populis, tetapi banyak dari mereka saat ini merupakan pemimpin populis.)
Akan tetapi, banyak dari pemimpin populis yang tidak liberal ini—yang menggambarkan diri mereka sebagai pihak luar (outsider) dalam kancah politik—merupakan bagian dari kelompok elite itu sendiri dan kebijakan mereka dapat menimbulkan kerugian signifikan pada masyarakat kelas bawah: Thaksin merupakan miliuner dan konglomerat di bidang telekomunikasi, dan Duterte berasal dari keluarga politik elite. Sementara itu, Duterte mendapatkan sebagian besar dukungan terkuatnya dari pemilih kelas menengah dan menengah ke bawah, meskipun apa yang disebutnya sebagai “perang” narkoba telah menimbulkan korban yang sangat besar pada masyarakat miskin dan kelas menengah ke bawah.
Banyak populis yang tidak liberal di Asia Selatan dan Tenggara juga telah memanfaatkan sektarianisme yang meningkat, polarisasi, dan ledakan media sosial di kawasan itu untuk mendukung basis politik mereka dan menjelek-jelekkan etnis, agama, dan kelompok minoritas lainnya—menyalahkan mereka atas masalah sosial yang telah mengakar di sana. Pertumbuhan eksponensial pengguna media sosial di Asia Selatan dan Tenggara, di mana pembatasan hukum terhadap misinformasi dan disinformasi online lemah, telah memungkinkan pemimpin seperti Duterte, Modi, dan keluarga Rajapaksa menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan teori konspirasi; meluncurkan serangan ganas terhadap saingan politik, hakim, jurnalis, dan kelompok minoritas; serta menggembleng pendukung, terutama dengan retorika kebencian tentang kelompok minoritas—umat Kristen di Indonesia, pengguna narkoba kelas bawah di Filipina, dan umat Muslim di India, Myanmar, Sri Lanka, dan Thailand.
Beberapa pemimpin Asia Selatan dan Tenggara tidak menggunakan media sosial untuk melancarkan serangan itu sendiri, seperti yang dilakukan oleh Presiden A.S. Donald J. Trump. Sebaliknya, pemimpin seperti Modi memungkinkan penyebaran aktivitas online yang tidak terkendali yang dilakukan oleh para aktor yang mendukung partai yang berkuasa, dan para aktor ini melancarkan serangan, menggembleng pendukung, dan menyebarkan retorika kebencian.
Dalam dua dekade terakhir, sebagian besar Asia Selatan dan Tenggara juga telah mengalami polarisasi politik yang lebih besar di seputar masalah regional, etnis, dan agama. Sekarang, di banyak negara Asia Selatan dan Tenggara, pendukung kuat semakin menghindari kompromi yang diperlukan agar demokrasi berfungsi dan memperlakukan setiap pemilu sebagai peristiwa hidup atau mati. Meningkatnya polarisasi mengurangi potensi terjadinya kompromi yang penting dalam membuat demokrasi berjalan.
Faktor Internasional yang Mendorong Kemunduran
Sementara itu, kekuatan demokrasi global yang, antara tahun 1990-an dan pertengahan tahun 2010-an, yang biasa mengkritik pemimpin Asia Selatan dan Tenggara karena merongrong demokrasi sebagian besar kini tetap diam dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pertengahan tahun 2010-an, negara-negara demokrasi terkemuka seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang menjadi kurang berfokus pada upaya untuk mempromosikan demokrasi, baik di Asia maupun secara global, ketika publik mereka menjadi kurang internasionalis, ketika negara-negara kaya ini telah memilih pemimpin yang tidak tertarik untuk mempromosikan demokrasi, dan ketika negara-negara demokrasi terkemuka ini sendiri menjadi kurang demokratis.
Pendekatan pemerintahan Trump terhadap kawasan Indo-Pasifik – dengan konsep Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka – secara teoretis mendukung promosi kebebasan di seluruh Asia Selatan dan Tenggara. Dengan beberapa pengecualian seperti mendorong dengan keras demokrasi di Kamboja, Gedung Putih sebagian besar telah melepaskan tanggung jawab pada upaya untuk mempromosikan demokrasi internasional.
Pemerintahan Trump berulang kali mencoba memangkas anggaran untuk upaya promosi demokrasi meskipun Kongres biasanya memulihkan dana tersebut. Presiden itu sendiri telah membangun hubungan dekat dengan serangkaian pemimpin otoriter termasuk Recep Tayyip Erdogan dari Turki, Vladimir Putin dari Rusia, dan Abdel Fatah al-Sisi dari Mesir, serta menurunkan aliansi dengan negara-negara demokrasi seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan memiliki hubungan yang buruk dengan banyak pemimpin negara demokrasi seperti Angela Merkel dari Jerman dan Justin Trudeau dari Kanada. Di Asia Tenggara, Presiden Trump secara terbuka memuji “perang” berdarah dan di luar proses hukum pemerintahan Duterte terhadap narkoba.
Negara demokrasi terkemuka lainnya juga menjadi kurang berfokus pada upaya untuk mempromosikan demokrasi, dan pandemi COVID-19 semakin menggeser prioritas mereka ke domestik. Pada tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, misalnya, Jepang merupakan pendukung kuat politik yang lebih bebas di berbagai negara di kawasan itu seperti Kamboja.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Jepang yang berfokus pada memerangi pengaruh strategis regional Tiongkok kurang memperhatikan kemunduran demokrasi di negara-negara yang secara strategis vital bagi Tokyo seperti Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Dan secara keseluruhan, seperti yang dicatat Larry Diamond dari Stanford University dalam sebuah studi baru di jurnal Democratization, sebagian besar negara demokrasi terbesar yang termasuk dalam Kelompok 20 (G20) telah mengalami kemunduran demokrasi mereka sendiri dalam lima belas tahun terakhir.
Dengan kemunduran demokrasi mereka sendiri, mereka sering kali menjadi contoh yang tidak memadai bagi negara-negara berkembang dan jauh kurang berfokus untuk mendukung demokrasi di luar negeri.
Ketika negara demokrasi terkemuka telah lebih memprioritaskan masalah domestik dan menjadi kurang demokratis, kekuatan otoriter Tiongkok dan Rusia menjadi lebih aktif di panggung global. Tiongkok telah mendukung pemimpin yang tidak liberal di Asia Selatan dan Tenggara, sering kali turun tangan untuk memberikan bantuan ketika negara demokrasi mengkritik atau mengucilkan pemimpin yang tidak liberal.
Saat militer Thailand menggulingkan pemerintahan terpilih pada tahun 2014, pemerintahan Barack Obama secara retoris mengkritik Bangkok dan menjatuhkan sanksi kepada pemerintah hasil kudeta. Tiongkok segera mendekati pemerintah hasil kudeta, menunjukkan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan retorika, militer, serta ekonomi—dan menopang junta militer.
Demikian pula ketika negara-negara demokrasi terkemuka menarik pendanaan dan pemantau dari pemilihan umum di Kamboja pada pertengahan tahun 2018 karena pemilihan umum itu terlihat tidak berjalan secara bebas dan adil, Tiongkok turun tangan. Tiongkok mengumumkan serangkaian pinjaman lunak dan proyek infrastruktur baru, yang waktunya disesuaikan dengan masa kampanye Hun Sen, dan juga menyediakan pendanaan pemilu. Hun Sen memenangkan pemilu palsu itu dan terus menindak tegas politisi oposisi dan masyarakat sipil sejak saat itu.
Tulisan milik Joshua Kurlantzick, anggota senior di Council on Foreign Relations (CFR).
Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
