Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah sumber daya mineral dan melaksanakan hilirisasi industri. Namun, mungkinkah hilirisasi ini akan berjalan tanpa dampak lebih lanjut terhadap lingkungan hidup?
Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan serius tentang Indonesia yang tidak boleh lagi melakukan ekspor bahan mentah sumber daya mineral dan batu bara. Ia menyebutkan bahwa Indonesia harus tegas untuk melakukan hilirisasi industri.
Pernyataan orang nomor satu di Indonesia tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia ingin menjadi pemain besar dalam industri-industri potensial. Melalui hilirisasi pada industri-industri potensial, Indonesia diyakini bisa meningkatkan nilai tambah produk.
Hilirisasi industri juga diharapkan menjadi jawaban untuk pembangunan ekonomi yang berdaya saing tinggi dan berkualitas bagi Indonesia. Oleh sebab itu, tulisan ini akan menyajikan pembahasan dengan dua pertanyaan utama.
Pertama, mengapa hilirisasi industri jadi langkah mendesak untuk dieksekusi? Kedua, mengapa hilirisasi industri juga berpotensi menghasilkan efek kejut yang lebih besar bagi lingkungan hidup?
Hilirisasi industri merupakan kebutuhan mendesak bagi Indonesia jika ingin menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yuval Noah Harari dalam bukunya berjudul Homo Deus menyebutkan bahwa perjanjian modern umat manusia menyepakati bahwa orientasi ekonomi semenjak lahirnya era modernisasi dan industrialisasi adalah pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dibutuhkan banyak modal untuk riset guna menghasilkan teknologi yang nantinya akan dipakai untuk mengelola sumber daya ekonomi.
Teknologi yang diciptakan akan membantu mengakselerasi produktivitas produksi, mendorong nilai tambah produk, sekaligus mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Dalam setiap perekonomian yang terus bertumbuh akan tersedia lebih banyak uang (modal) untuk riset sehingga teknologi produksi akan terus berevolusi serta akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lagi dan lagi.
Jika merujuk pada teorinya Yuval, tanpa modal untuk riset, negara tidak akan dapat mengakselerasi terciptanya teknologi produksi untuk pengelolaan sumber daya ekonomi. Selain itu, sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi karena pengetahuan manusialah yang mendorong adanya riset. Inilah yang menjadi tantangan bagi negara berkembang.
Negara yang biasanya dianugerahi sumber daya alam melimpah tetapi tidak seberuntung negara maju yang memiliki banyak modal, sumber daya manusia berkualitas, dan teknologi tinggi. Mayoritas negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah terjebak pada pengelolaan sumber daya alam yang tidak memiliki nilai tambah. Kita menyebutnya sebagai negara penyedia bahan baku dan Indonesia adalah salah satunya.
Apa ruginya buat kita menjadi penyuplai bahan baku (mentah)? Tentu saja bahan mentah tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi layaknya produk siap pakai. Kita mengekspor bahan-bahan mentah untuk negara-negara maju. Mereka membeli dengan harga murah, mengelolanya dengan teknologi produksinya, dan menghasilkan produk jadi yang bernilai ekonomi tinggi.
Kemudian, mereka mendistribusikannya kembali ke negara-negara berkembang dengan harga yang mahal. Industri mereka bertumbuh, kucuran uang mereka terus mengalir, perekonomian mereka terus berekspansi, dan mereka semakin bertambah kaya. Kita hanya menerima remahan-remahan yang jatuh dari mulut mereka saja. Inilah alasan mengapa hilirisasi industri merupakan kebutuhan yang mendesak.
Demi mendorong hilirisasi industri, kita memang tidak bisa berjalan sendiri karena keterbatasan modal dan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu ,kita membutuhkan partner.
Saya merasa pernyataan berani yang diberikan Jokowi perihal larangan ekspor ada benarnya juga. Begini logikanya, bayangkan bila kita benar-benar serius bahwa kita tidak akan mengekspor bahan-bahan mentah sedangkan negara-negara maju masih sangat membutuhkan bahan-bahan tersebut untuk proses produksi mereka.
Hal ini berpotensi menjadi ceruk kesempatan yang besar bagi kita. Saya ambil contoh, permintaan kendaraan listrik naik signifikan semenjak berbagai negara besar mulai berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon. Dengan permintaan terhadap kendaraan listrik yang melimpah, tentu perusahaan-perusahaan besar di negara maju akan melihat peluang tersebut.
Hal itu juga menjadi peluang besar bagi kita. Salah satu komponen penting dalam kendaraan listrik adalah baterai listrik, dan bahan baku utama baterai listrik adalah nikel. Indonesia merupakan salah satu negara pemroduksi nikel terbesar di dunia, dan kita sedang dalam posisi memberikan “ancaman” kepada dunia bahwa kita akan menghentikan ekspor bahan mentah, salah satunya nikel.
Jika tidak ingin peluang pasarnya hilang, perusahaan-perusahaan besar di negara maju tentu akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Harapannya adalah mereka akan melakukan investasi di sektor riil dengan mendirikan perusahaan pemroduksi kendaraan listrik di Indonesia melalui skema joint venture dengan perusahaan negara.
Beberapa hal signifikan yang harus dilakukan Indonesia yaitu mempermudah perizinan usaha, memberikan insentif, hingga tidak memperumit birokrasi. Dan agaknya semua hal itu sudah tertangani dengan hadirnya UU Cipta Kerja. Maka kita hanya tinggal berharap hal tersebut bisa terlaksana. Dengan manufaktur yang ada di Indonesia, tentunya akan berdampak positif terhadap pembukaan lapangan kerja, alih ilmu pengetahuan dan teknologi, produksi berorientasi nilai tambah, hingga akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Skema tersebut juga pernah diterapkan oleh Tiongkok saat dipimpin oleh Deng Xiaoping. Mereka berhasil mendatangkan investasi asing di sektor rill yang mendorong hilirisasi industri dan pada akhirnya juga mendorong alih pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan modal, hingga pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.
Data World Bank yang dilansir oleh BBC News pada tahun 2019 silam dalam artikel berjudul China Anniversary: How the country became the world’s economic miracle memuat bahwa produk domestik bruto Tiongkok mengalami pertumbuhan yang pesat sejak 1970-an melalui kebijakan suportif Deng Xiaoping. Grafik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok hampir tidak pernah mengalami penurunan.
Lebih lanjut, data juga memuat bahwa sejak saat Tiongkok melakukan hilirisasi industri, mulai tahun 1995 hingga 2019, hampir seluruh produk ekspor Tiongkok didominasi consumer goods, textiles, components, intermediate goods, dengan nilai ekspor yang terus menunjukkan tren kenaikan. Bahan mentah (raw material) menjadi produk ekspor yang bernilai paling kecil dan hampir tidak menunjukkan tren kenaikan.
Artinya, ekonomi Tiongkok bertumbuh sangat pesat dengan tidak menggantungkan diri pada ekspor bahan-bahan mentah tetapi produk bernilai tambah tinggi. Data juga menyebutkan bahwa sejak tahun 2010 hingga 2017 angka kemiskinan di Tiongkok juga terus mengalami penurunan yang signifikan. Kita berharap Indonesia juga bisa berada pada level tersebut.
Namun, kita juga perlu menyadari bahwa ada konsekuensi logis bilamana hilirisasi industri tersebut benar-benar akan berjalan. Bayangkan bila pada akhirnya “ancaman” kita berhasil dan banyak perusahaan-perusahaan besar di negara maju berkomitmen untuk melakukan joint venture dengan perusahaan negara.
Banyak industri potensial akan tercipta, banyak pabrik akan dibangun, banyak lapangan kerja akan terbuka, dengan beragam harapan-harapan positif yang mengikutinya. Perekonomian akan tersenyum lebar karena dampak-dampak positifnya, tetapi tanpa kita sadari kita akan menghadapi tantangan lebih besar.
Guna mencapai optimalisasi pertumbuhan, produksi harus terus ditingkatkan. Artinya pabrik-pabrik besar tersebut akan dituntut untuk terus memproduksi guna memenuhi permintaan pasar. Semakin banyak tuntutan terhadap produksi, maka semakin besar juga sumber daya yang dibutuhkan. Semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan, maka manusia akan terus mengeruk dan mengeksploitasi alam dan lingkungan.
Saya beri contoh, tingginya permintaan kendaraan listrik akan berbanding lurus dengan tingginya produksi nikel yang diharapkan. Semakin tingginya tuntutan produksi berbanding lurus dengan kebutuhan listrik, maka semakin tinggi produksi batu bara yang dihasilkan.
Katakanlah kita belum beralih pada energi terbarukan karena berbiaya mahal. Biaya yang mahal juga menjadi musuh produsen dan perusahaan yang menghadapi tingginya permintaan. Dengan tantangan itu, bisakah bumi kita bertahan?
Atau katakalanlah sementara kita menggunakan gas alam untuk mengurangi emisi karbon batubara, tetapi apakah kita siap jika sewaktu-waktu krisis energi melanda kita seperti krisis energi parah yang melanda Tiongkok, Inggris, Skandinavia, Amerika Serikat, dan India baru-baru ini ketika mereka berupaya mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Apakah kita siap ketika industri kita kolaps, rumah tangga lumpuh, dan perekonomian melambat karena kendala-kendala energi yang tidak ramah lingkungan tersebut?
Saya pernah membaca sebuah artikel yang diterbitkan BBC News berjudul The real reason why humans are the dominant species. Manusia adalah spesies yang dominan karena manusia bisa menciptakan energi dari potensi-potensi alam di sekitarnya.
Manusia bisa menciptakan api yang mengandung energi panas. Manusia menggunakan api untuk memasak makanan guna menghasilkan energi bagi dirinya. Manusia bisa mengubah energi fosil untuk menggerakkan mesin-mesin dan kemudian mesin-mesin itu menghasilkan makanan, pakaian, minuman, transportasi, hingga menggerakkan perekonomian dalam skala besar. Era revolusi industri membuat manusia terus mencipta, pengetahuan terus berevolusi, sumber daya alam terus dieksploitasi guna mendatangkan energi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lagi, lagi, dan lagi.
Hingga kita terlambat menyadari bahwa bumi kita semakin sakit. Tantangan pemanasan global dan perubahan iklim kini menjadi concern banyak negara. Konsekuensi-konsekuensi logis yang muncul akibat eksploitasi alam guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi mulai membuat banyak orang ketakutan.
Sampai saat ini, banyak negara masih kebingungan untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim akibat masifnya industrialisasi dan modernisasi karena, untuk mengurangi dampak tersebut, kita harus mengorbankan perjanjian modern yang telah kita sepakati bersama yaitu pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pertanyaan yang muncul adalah, “apakah kita siap menghadapi bencana kelaparan massal karena industri yang lumpuh dan pertumbuhan ekonomi yang melambat atau apakah kita siap melihat dan mengalami bencana-bencana akibat pemanasan global dan perubahan iklim karena perjanjian modern yang kita sepakati sendiri?”
Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
