Faksi-faksi di Palestina dan beberapa negara Arab telah menunjukkan sikapnya terhadap proposal perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Israel dan Palestina. Namun, apakah kemungkinan-kemungkinan di masa depan dapat berpihak pada Palestina?
PinterPolitik.com
Pada tanggal 28 Januari kemarin, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengadakan konferensi pers didampingi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam konferensi pers ini, Trump mengumumkan sebuah rencana yang dijuluki “Perdamaian Timur Tengah” untuk mendamaikan Israel dan Palestina.
Beberapa dari isi rencana tersebut adalah pengakuan AS terhadap kedaulatan Israel atas tanah yang kemudian akan diberikan kepada Israel—jika rencana ini diwujudkan—dan pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat akan diakui keabsahannya. Dalam rencana ini, lima belas persen tanah yang termasuk “wilayah bersejarah Palestina” menurut Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) akan dialokasikan untuk Negara Palestina yang kemudian akan diakui keabsahannya oleh AS.
Berbagai reaksi pun muncul setelah rencana ini diumumkan kepada publik, baik yang bernada mendukung, pesimis, maupun menolak. Netanyahu yang turut hadir dengan segera memuji Trump sebagai kawan terbaik yang pernah dimiliki Israel.
Di sisi lain, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak rencana ini dan menganggapnya sebagai konspirasi untuk merenggut hak Palestina atas Kota Yerusalem dan diri mereka sendiri. Sentimen yang sama juga ditunjukkan oleh massa demonstran Palestina yang secara sporadis berunjuk rasa di Jalur Gaza dan beberapa wilayah di Tepi Barat. Unjuk rasa kecil juga diadakan di depan Kedutaan Besar AS di Amman, Yordania.
Menanggapi hal ini, Liga Arab akan mengadakan pertemuan darurat pada hari Sabtu tanggal 1 Februari untuk membahas rencana Trump. Di Palestina sendiri, terdapat sebuah fenomena yang sering dianggap susah terjadi, yaitu adanya tanggapan positif dari Hamas (menguasai Jalur Gaza dan beberapa faksi-faksi politik lainnya) terhadap ajakan Abbas (anggota Fatah) untuk mengadakan pertemuan di Ramallah.
Untuk sementara waktu, sepertinya pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh kemerdekaan atau setidaknya kedaulatan Palestina memiliki kesepahaman dalam menunjukkan sikap – seperti pada saat terjadi Perang Enam Hari, Perang Yom Kippur, Intifada Pertama, dan Intifada Kedua.
Persatuan merupakan aspek yang sering dijadikan bahan perbincangan ketika membahas kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, baik di Palestina itu sendiri maupun di forum internasional yang menyangkut isu Palestina, terutama ketika membahas isu Palestina dalam dimensi mempertahankan kedaulatan sesuai dengan perbatasan pasca-1967 dan mewujudkan perdamaian yang komprehensif dengan Israel.
Dalam dimensi mempertahankan kedaulatan, sering terjadi perbedaan pendapat antara Hamas yang menguasai Jalur Gaza dan Fatah yang menguasai Tepi Barat meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama – yaitu mewujudkan Negara Palestina yang merdeka. Secara ideologis Fatah bersedia menempuh jalur diplomasi sebagai upaya untuk memajukan kepentingan Palestina di masyarakat internasional, termasuk dengan Israel.
Sementara, Hamas memilih untuk menggunakan konfrontasi bersenjata untuk mengganggu keamanan Israel dan mewujudkan kemerdekaan Palestina yang berdaulat. Perbedaan fundamental ini sudah cukup memberikan tanda akan terjadinya faksionalisme dalam tubuh pemerintah dan masyarakat Palestina.
Perselisihan ini semakin tampak di ruang publik setelah Hamas sebagai sebuah partai politik memenangkan pemilu legislatif pada tahun 2006. Dengan meraih 73 kursi dan menguasai Jalur Gaza, Hamas mulai menempatkan dirinya sebagai poros politik alternatif bagi rakyat Palestina dan juga eksodus yang tersebar di dunia Arab sebagai solusi atas ketidakmampuan Fatah dalam melanjutkan upaya mempertahankan kedaulatan setidaknya sesuai perbatasan pasca-1967.
Sementara itu, Fatah yang menguasai kursi kepresidenan dan wilayah elektoral di Tepi Barat secara terbuka menentang kekuasaan Hamas dan mengubah proyek kemerdekaan Palestina menjadi perselisihan partisan yang sempat berakhir dengan terjadinya perang saudara antara tahun 2006-2007.
Meskipun perang saudara sudah berlalu, perdamaian yang ada antara Hamas dan Fatah merupakan perdamaian yang rapuh. Konflik bersenjata antara keduanya mungkin sudah tidak eksis tetapi masih terdapat sebuah pertempuran politik antara keduanya di ruang politik Palestina. Sebuah pertempuran ini mengakibatkan kedua kelompok politik ini menjadi rival yang selalu berusaha untuk memperoleh kepercayaan dan mandat dari rakyat untuk menjadi perwakilan dari kehendak rakyat Palestina yang tidak tertandingi.
Baru saja memasuki tahun 2019, Hamas dan Fatah saling menukar tuduhan dan cacian kepada satu sama lain menjelang perayaan 54 tahun serangan Fatah terhadap Israel. Mahmoud Abbas menuduh Hamas berkolaborasi dengan Israel dalam upaya menggagalkan perayaan tersebut di Jalur Gaza dengan menangkap 500 anggota. Hamas pun membalas Fatah dengan menuding Abbas sebagai kolaborator sejati Israel dan menganggap dirinya sebagai seorang diktator.
Pertikaian politik seperti ini merupakan salah satu dari banyak peristiwa-peristiwa yang menjadi bentuk dari persaingan Hamas dan Fatah. Seperti partai-partai politik lainnya, isu dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi pemilih mereka dimanfaatkan untuk memajukan kepentingan golongan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh golongan yang diwakilinya.
Persaingan partisan antara Hamas dan Fatah telah terbukti membagi opini dan juga kesetiaan rakyat Palestina meskipun memiliki satu tujuan yang sama yaitu Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bendera kuning Fatah — dan bukannya bendera nasional Palestina — yang berkibar saat hari peringatan kematian Yasser Arafat pada tanggal 11 November 2011 di Ramallah. Dalam kesempatan ini, kematian Arafat diperingati seperti kematian seorang pemimpin partai ketimbang seorang tokoh perjuangan nasional.
Dinamika perpolitikan internal Palestina yang penuh dengan perpecahan dan faksionalisme ini bukan merupakan hal yang baru tetapi sudah dialami sejak masa-masa awal perjuangan kemerdekaannya. Perbedaan pendapat tentang bentuk negara Palestina menimbulkan ketidakpahaman yang kemudian berakhir dengan menjamurnya kelompok-kelompok seperti PFLP (kelompok politik dan bersenjata beraliran kiri), Fatah yang nasionalis, dan Hamas yang Islamis.
Pada beberapa kesempatan – seperti yang sudah disebutkan di awal seperti Perang Enam Hari, Perang Yom Kippur, Intifada Pertama, dan Intifada Kedua; mereka tampak satu suara dan bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina tetapi, ketika semangat dari perjuangan-perjuangan sporadis ini berangsur-angsur mulai padam, mereka kembali memusuhi satu sama lain dan membahayakan proyek nasional Palestina itu sendiri yang sangat membutuhkan persatuan jika ingin berhasil.
Lebih dari itu, sejak dahulu Palestina juga mencoba untuk memperoleh dukungan masyarakat internasional, terutama negara-negara Arab yang mayoritas beragama Islam. Di masa lalu, mereka mampu memperoleh dukungan yang kuat dan konsisten, seperti dukungan Arab Saudi yang memotong pasokan minyak ke negara-negara Barat pada saat Perang Yom Kippur sebagai perang ekonomi untuk mendukung perjuangan Palestina yang saat itu bersama Mesir memerangi Israel.
Bahkan, AS pada saat kepresidenan Bill Clinton berperan sebagai mediator dalam merumuskan Perjanjian Oslo yang berisi berupa pengakuan Israel terhadap sebuah pemerintahan nasional Palestina dan penyerahan Jalur Gaza dan Tepi Barat kepada sebagai langkah awal perbincangan-perbincangan yang akan dilakukan di masa depan untuk memperoleh perdamaian komprehensif.
Sampai pada tahun 1990an, sepertinya diplomasi telah menjadi senjata ampuh Palestina dalam mempertahankan kedaulatan mereka atau setidaknya mewujudkan perdamaian dengan Israel. Meskipun sempat mengalami kemunduran pada masa kepemimpinan Ariel Sharon di Israel, forum internasional tetap diandalkan oleh Otoritas Palestina untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan mereka.
Namun, perpolitikan internasional terutama di wilayah Timur Tengah sedang mengalami perubahan saat ini. AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump sejauh ini menunjukkan sikap yang berbeda dari administrasi-administrasi sebelumnya.
Trump menjadikan Israel sebagai mitra utama atau bahkan satu-satunya dalam mengupayakan perdamaian di Timur Tengah – ditunjukkan dengan tidak dilibatkannya perwakilan Palestina dalam menyusun rencana terbaru yang diumumkan olehnya pada tanggal 28 Januari kemarin.
Negara-negara Arab yang dahulu merupakan sekutu alami Palestina juga mulai memandang Israel dengan sentimet yang lebih positif dan, bahkan, menunjukkan kemungkinan akan mengakui keabsahan dan kedaulatan Negara Israel.
Kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Oman pada tahun 2018 lalu, dan tindakan menteri luar negeri Uni Emirat Arab (UEA) yang mengirimkan pesan elektronik di Twitter tentang perdamaian Arab-Israel pada bulan Desember tahun lalu misalnya, menjadi pertanda adanya perubahan sikap dan kebijakan di antara negara-negara Arab. Perubahan ini disinyalir akan semakin mengisolasi keberadaan Palestina dalam forum internasional.
Untuk sementara waktu, respons yang diberikan oleh pemerintah negara Arab terhadap rencana yang baru diumumkan oleh Trump cukup positif meskipun di beberapa negara Arab seperti Yordania terjadi penolakan. Bahkan, Oman, Bahrain, dan UEA mengirimkan perwakilan untuk menghadiri konferensi pers yang mengumumkan rencana Trump untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.
Meski begitu, opini negara-negara Arab terhadap rencana Trump akan ditunjukkan dalam pertemuan Liga Arab yang diselenggarakan pada 1 Februari 2020. Ini akan menjadi indikator apakah Palestina sebagai entitas politik masih memperoleh dukungan yang cukup dari sekutu-sekutu lama mereka untuk mempertahankan legitimasinya.
Sentimen persatuan sporadis yang timbul akibat pengumuman yang dilakukan oleh Trump mengenai rencana untuk mewujudkan perdamaian Timur Tengah ini bisa saja memberikan angin segar bagi pergerakan nasional Palestina, terutama setelah mengalami perpecahan internal yang disebabkan oleh faksionalisme selama bertahun-tahun dan berhadapan dengan berkurangnya dukungan di ranah internasional.
Namun, dinamika setelah pengumuman rencana yang menentukan nasib negara atau bahkan bangsa Palestina sangat bergantung dengan sikap elite politik dalam negerinya untuk segera menuntaskan persaingan dan mewujudkan persatuan. Kemampuan Otoritas Palestina dalam menjaga kohesi sekutu-sekutu mereka agar mendukung Palestina di forum internasional juga turut menentukan.
Tulisan milik Bayu Muhammad Noor Arasy, Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Indonesia.
“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
