Pandemi yang disebabkan oleh virus Corona (Covid-19) kini memorak-porandakan solidaritas kemanusiaan di masyarakat. Apakah ini distopia humanism di tengah pandemi Covid-19?
PinterPolitik.com
Jarum jam tiada henti berkelana. Tim medis, para relawan, penyandang status Orang dalam Pemantauan (ODP) dan juga Pasien dalam Pengawasan (PDP) tak pernah lelah bercengkerama melawan virus Corona (Covid-19). Tak hanya itu, mereka serentak melawan stigma yang beredar kala status ODP dan PDP sendiri yang kadang tidak dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.
Kepanikan masal kian hari makin merajalela. Lantunan doa terus mengalir dari mereka yang berada di biara dan mereka yang berada di rumah. Hal ini serupa dengan yang dikerjakan oleh para kuli tinta dalam mewartakan sabda. Sudah tentu semua masyarakat mengharapkan agar pandemi Covid-19 segera berlalu dan aktivitas dapat kembali seperti sediakala.
Namun, di tengah keadaan yang sangat memprihatinkan dan serba dibatasi oleh kebijakan physical distancing, rupanya segelintir pejabat negara menunjukkan degradasi moral, semangat dehumanisasi dan degradasi terhadap nilai kemanusiaan.
Apakah doa dan kerja keras sebagaimana ulasan di atas akan terwujud bila semangat gotong royong atau solidaritas sosial perlahan terkikis di tengah musibah yang menyelimuti Indonesia hari ini? Sungguh sangat ironis, jika hal tersebut kian menyeruak.
Distopia humanisme – atau kemanusiaan sentimental – adalah istilah yang dipakai Richard Rorty untuk melampaui pemahaman atas manusia egoistis yang tidak mampu bersikap solider dalam gagasan besar “metafisika kemanusian”. Dalam gagasan kemanusiaan sentimental ini, manusia seperti diajak untuk keluar dari zona nyaman (dari kekuasaan, kepentingan pribadi, uang, sekat-sekat agama dan rasial, informasi instan) dan hanya peduli pada satu-satunya realitas konkret seperti disebut Yufal Noah Harari, yakni “realitas penderitaan”.
Sekarang kehidupan manusia jauh lebih berharga ketimbang binatang jalang yang melanglang buana di rimba raya. Dalam buku Homo Deus yang ditulis Yufal Noah Harari (2015), dikatakan, “Selama berabad-abad humanisme telah berusaha meyakinkan bahwa kitalah sumber tertinggi. Tanpa menunggu entitas eksternal memberitahu kita apa dan bagaimana kita bisa mengandalkan perasaan dan hasrat kita sendiri.”
Oleh karena itu, dalam keadaan yang serba dihantui akan “momok” Corona, hasrat mesti dikendalikan. Sifat individualistis dan egosentris lekas dikesampingkan. Kemanusiaanlah yang diutamakan. Meski kita ketahui bersama, sektor ekonomi kini diporak-poranda. Namun, itu bisa dipulihkan. Akan tetapi, apakah nyawa seorang manusia bisa digantikan?
Vested Interests
Belakangan, terdengar kabar di berbagai media bahwa para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari beberapa fraksi masih “ngotot” membahas Omnibus Law (atau RUU Cipta Kerja) dan Revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu, ini terkesan sangat lah ambisius.
Mengapa DPR tak segera membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang berkaitan dengan pandemi Covid-19? Tidak logis jika para anggota DPR sedang mengejar target 100 hari rampung dalam situasi yang sangat krusial sekarang.
Benar yang disampaikan oleh Budiman Tanuredjo dalam ulasan opininya, yakni, “saat rakyat dan bangsa ini terkecam ketakutan, berada dalam kecemasan, berada dalam situasi penuh ketidakpastian, ketika para dokter dan relawan berjibaku melawan Covid-19, yang terhormat justru memproduksi tindakan politik kontroversial.”
Penulis tak habis pikir, bagaimana jadinya bila RUU Ciptaker disahkan lantas sekejap terjadi demonstrasi di depan gedung MPR? Sudah pasti PSBB akan berantakan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal pukul jidat lantaran kewalahan karena markasnya semakin diteror lawan (Covid-19).
Hal inilah yang harus dipertimbangkan oleh para Tuan dan Nyonya selaku wakil rakyat. Masyarakat kini berharap mestinya DPR berbelah rasa. Pasalnya, tanpa rakyat, tak mungkin mereka menikmati megahnya singgasana di Senayan.
Dalam konteks yang berbeda, kali ini datangnya dari Istana Presiden. Belakangan, staf khusus milenial menjadi perbincangan publik. Mereka adalah Belva Devara, Andi Taufan Garuda, dan Billy Mambrasar.
Belva selaku pendiri dan CEO Ruang Guru dinilai memiliki konflik kepentingan karena platform-nya menjadi bagian dari pelatihan online Kartu Pra-Kerja. Andi Taufan (CEO PT Amartha Mikro Fintek) melakukan kecerobohan yang sangat memalukan. Andi dikabarkan menuliskan surat yang ditujukan kepada para camat se-Indonesia. Ia membuat surat dengan berkop Sekretariat Kabinet yang berisi kerja sama perusahaanya dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19 di bawah Kemendes PDT.
Sementara, Billy menghadirkan polemik konyol. Dalam profil LinkedIn-nya, ia mencantumkan profesinya sebagai stafsus Presiden. Memang tak ada yang salah.
Akan tetapi, yang memicu kontroversi di saat Billy menyebut stafsus itu memiliki kedudukan yang setara dengan menteri. Hal itu terkesan jika Billy salah dalam menerjemahkan Perpres Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wapres.
Ketiga stafsus itu telah menyalahi good governance. Adanya konflik kepentingan diperparah dengan tidak adanya penjelasan dari Istana soal polemik tersebut. Apalagi, proses penunjukan perusahaan pelaksana proyek seperti Ruangguru tak ada unsur transparan.
Keterlibatan Ruangguru terkesan ada indikasi kerugian negara di dalamnya. Publik tentu mengapresiasi dan memberi hormat terkait pengunduran diri Belva. Itu langkah yang tepat.
Akan tetapi, bila ada dana yang telah dikucurkan oleh negara kepada Ruangguru, segera dikembalikan seutuhnya guna menangani Covid-19. Sementara, Andi Taufan belakangan telah meminta maaf karena menimbulkan kegaduhan dan menarik suratnya. Dalam surat permohonan maafnya, ia berkata kegiatan itu murni menggunakan dana Amartha dan donasi.
Namun, ternyata tak sesuai realitas setelah diklarifikasi oleh Wamendes Budie Arie. Di surat permohonan tersebut, Andi mengatakan dalam rangka mendukung program yang diinisiasi oleh Kemendes PDT. Lagi-lagi, hal ini tidak sesuai realitas.
Di lain pihak, pemerintah telah menganggarkan dana penanganan covid-19 sangat besar, mencapai Rp 405,1 triliun. Dana ini diperuntukkan bagi sektor kesehatan, perlindungan sosial, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta program pemulihan ekonomi nasional.
Anggaran yang sangat besar itu perlu dipastikan tidak sepersen pun disalahgunakan. Apabila berpikir positif, pasti tak terbayangkan, apakah akan ada orang yang tega mengorupsi dana penanganan Covid-19?
Serangan virus ini merenggut lebih dari 136.000 jiwa manusia di dunia dan memorak-porandakan banyak tatanan negara, tak terkecuali Indonesia. Namun, mengingat korupsi telah menggurita di negeri ini, kita tetap perlu waspada dan mencegah adanya pihak-pihak yang tetap tega mengambil keuntungan dari situasi darurat ini.
Masyarakat mesti berjibaku mengawal ketat penggunaan anggaran meskipun dihimbau untuk #dirumahaja. Karena dalam situasi darurat, tentu, terjadi percepatan pencairan anggaran. Jadi, fleksibilitas dan akuntabilitas harus beriringan dan tak boleh dipertukarkan.
Yang justru akan menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana rantai penularan pandemi ini putus. Strategi Korea Selatan mengajarkan trace (lacak), test (uji), dan treat (obati).
Apapun strateginya, harus dipusatkan ke pemutusan rantai penularan. Jika hal ini terabaikan maka benar yang dikatakan oleh Mark Levin dalam bukunya yang berjudul Kebebasan dan Tirani.
Dalam buku tersebut, Levin mengatakan, “politisi membuat keputusan politik atas dasar miskinnya informasi, bukan kedalaman pemahaman akan dinamika dan kebutuhan pasar atau masyarakat. Berbagai kesalahan kalkulasi menunjukkan ketiadaan informasi, pengetahuan, dan metode”.
Information Overload
Dalam kondisi krusial, pelbagai macam pemberitaan beredar di laman sosial media. Argumentasi yang dikembangkan soal Corona bermunculan tiada henti dan dengan jumlah yang begitu banyak.
Seolah informasi yang beredar kini tengah meneror masyarakat dengan masif. Namun, tak semua pemberitaan tersebut berdampak positif. Ada informasi menyesatkan yang merujuk pada tingkat kecemasan.
Tentu, tak semua informasi terkait Covid-19 benar. Tak sedikit yang palsu dan abal-abal. Antara informasi yang benar dan terkonfirmasi dengan hoax.
Informasi yang benar justru terdistorsi oleh beragam informasi keliru. Hal ini justru membuat masyarakat menjadi kebingungan dalam memilih dan memilah berita yang layak dipercaya (Sugeng, 2020).
Mengemuka wacana asimetris tentang tingkat kegentingan situasi pandemi. Hingga akhirnya merebak opini sepihak, spekulasi, dan kabar bohong di lini media sosial yang memicu kebingungan di tengah masyarakat.
Dalam keadaan seperti ini, media massa dan para wartawan semestinya jadi “juru penerang”, masyarakat membutuhkan informasi terkini soal pandemi yang dapat menjadi pijakan untuk menilai situasi dan memutuskan tindakan antisipatif.
Kini, hampir semua berita menyorot sisi negatif Covid-19. Masyarakat menjadi semakin panik dan khawatir karena hanya mendapatkan informasi mengenai bertambahnya jumlah korban dan semakin luasnya daerah penyebaran Covid-19.
Akan tetapi, di manakah para pasien yang berhasil sembuh dari infeksi? Tidak banyak program berita atau kah informasi yang menyorot pada pasien yang pulih kembali setelah berjuang melawan virus Corona.
Padahal, berita tentang kesembuhan, apalagi kalau masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai kiat-kiatnya, tentunya bisa mengurangi tingkat kepanikan. Artinya, bahwa pengalaman tersebut dijadikan motivasi bagi masyarakat agar bersikap tenang, tetapi tetap patuh pada anjuran dari pemerintah untuk memutus mata rantai penularan.
Seorang filsuf Prancis yang bernama Paul Virilio menyebut kelebihan informasi sebagai “bom informasi” yang akan berdampak pada dehumanisasi. Dan, pada akhirnya, kelebihan informasi tersebut akan menyebabkan kesulitan bagi setiap individu dalam mencari informasi yang benar-benar bernilai (Mauludi, 2018).
Maka untuk menghindari terjadinya dehumanisasi atau disorientasi di tengah pandemi, terkadang kita perlu menjaga jarak dengan media sosial atau kah pemberitaan yang berkaitan dengan covid-19 (media distancing).
Divestasi
Di balik situasi kontroversial hari ini, kita bersyukur rupanya banyak sikap positif yang mengemuka. Secara spontan, tampak kegiatan solidaritas bermunculan – dari pengumpulan dana hingga pembagian sembako. Inilah semangat gotong royong yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan modal utama resiliensi masyarakat.
Keputusan politik saat ini tengah diuji. Apakah akan menjadi madu atau kah racun? Covid-19 yang telah memorak-porandakan berbagai tatanan kehidupan menuntut para pemangku kepentingan untuk menjawab kebutuhan rakyat dengan keputusan yang cepat dan tepat agar memiliki dampak yang efisien, demokratis dan humanistis. Para elite tak boleh terlepas dari kepentingan rakyat. Menjadi pejabat publik harus ambeg parama arta – bisa menetapkan skala prioritas dengan berpihak pada rakyat.
Dari sejarah masa kelam, bertubi-tubi manusia diperhadapkan dengan tantangan yang menakutkan. Meskipun kemenangan umat manusia atas virus bersifat sementara, akan tetapi siklus perubahan zaman tentu akan ada tantangan virus baru yang tak kalah ganasnya.
“Semua negara tentu berharap krisis covid-19 segera berakhir. Dan jangan lupa, ketika krisis berakhir, ikhtiar memperbaiki berbagai kelemahan bangsa mesti bukannya berhenti, tetapi justru harus semakin intensif dilakukan.” Presiden ke-35 Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy dalam pidato di Kongres AS pada 11 Januari 1962 mengatakan,“saat untuk memperbaiki atap rumah adalah ketika matahari sedang bersinar terang.”
Tulisan milik Bapthista Mario Y. Sara, mahasiswa Fakultas Peternakan, Universitas Nusa Cendana, dan aktivis PMKRI Cabang Kupang.
“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
