HomePolitikAmerica First ala Trump Kala Corona

America First ala Trump Kala Corona

Oleh Giftson Ramos Daniel, Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Indonesia

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kerap menggalakkan kebijakan America First dalam politik luar negerinya. Namun, di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), kebijakan ini tampaknya perlu dievaluasi kembali.


PinterPolitik.com

Kebijakan America First bukanlah gagasan yang pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Gagasan ini, awalnya diinisiasi oleh Pat Buchanan, yaitu seorang politikus asal Amerika Serikat.

Munculnya gagasan America First berawal dari penolakan dari America First Committee  terhadap keputusan militer AS untuk terlibat dalam Perang Dunia II. Secara garis besar, kebijakan ini lebih menekankan bahwa kepentingan AS berada di atas segala kepentingan lain.

Namun, bukan berarti kebijakan America First identik dengan makna isolasi, melainkan lebih kepada upaya untuk mendapatkan keuntungan yang hanya ditujukan untuk kepentingan AS. Posisi AS sebagai hegemoni hingga saat ini tentunya juga tidak lepas dari keterlibatan AS dalam menjalin hubungan dengan negara lain atau lembaga internasional.

Pengaruh dari kekuatan Barat yang digambarkan oleh AS menjadikan negara tersebut mendominasi sejak pecahnya Uni Soviet, serta didukung dengan adanya  negara-negara lain yang mendukung pergerakan AS dengan menyebarkan nilai-nilai ideologi demokrasi.  Kondisi inilah yang juga mempengaruhi AS semakin kuat pengaruhnya di sistem internasional. Terlebih, kekuatan ekonomi dipadukan dengan kekuatan militer semakin memperkokoh posisi AS.

Meski demikian, Donald Trump yang menjadi Presiden AS yang ke-45 menegaskan kebijakan America First dalam setiap pengambilan kebijakan luar negeri. Selama pemerintahan Trump berlangsung, AS mulai melakukan manuver terhadap organisasi internasional.

Seperti misalnya, Amerika yang memiliki kontribusi ekonomi cukup besar dalam militer dibandingkan negara anggota lainnya di NATO.  Hal ini membuat AS memiliki andil besar dalam upaya mengamankan national interest-nya melalui aliansi NATO, dan ini terlihat dari berbagai keterlibatan negara anggota lainnya di Timur Tengah.

Selain itu, terdapat juga hubungan unilateral dengan Israel yang berujung pada keputusan Trump untuk mendukung Israel menganeksasi wilayah Palestina. AS sebagai negara yang memiliki kontribusi besar di PBB berupaya menekan negara-negara yang tidak mendukung keputusannya terhadap Palestina.

Salah satu bentuk tekanan yang diberikan yaitu ketika AS menahan bantuan dana sebesar 65 juta dollar AS kepada Palestina. Amerika juga memutuskan untuk tidak mematuhi kesepakatan Nuklir Iran dan keluar dari kesepakatan Paris Climate Agreement.

Bahkan, pandemi Covid-19 tidak mengendurkan Trump dalam merealisasikan America First, yakni untuk mengedepankan kepentingan negaranya. Tindakan konkret yang dilakukan Trump adalah berencana menahan bantuan dana ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Baca juga :  Trump Ancam BRICS, Prabowo Balik Kanan?

Trump menilai bahwa WHO terlalu China-centric, serta tidak mampu mencegah terjadinya penyebaran virus Corona. Padahal, AS diketahui merupakan negara dengan total sokongan dana terbesar di WHO, yaitu 400 juta dollar AS. Tindakan ini mendapatkan respons dari Uni Eropa karena dianggap bisa menghambat bantuan untuk mengatasi penyebaran virus Corona.

Penahanan dana bantuan kepada WHO merupakan puncak dari kekecewaan Trump karena AS sebagai penyokong dana terbesar justru saat ini mengalami cobaan berat akibat penyebaran virus Corona yang cukup masif di negaranya. Menurut data dari World Meters, AS menempati urutan pertama sebagai negara yang paling terdampak virus Corona dibandingkan negara lainnya.

Sementara, rencana Trump memutuskan untuk menahan bantuan dana kepada WHO dinilai banyak pihak bisa berdampak pada upaya WHO dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona. Uni Eropa menilai keputusan Trump untuk menahan dana bantuan ke WHO sangat disesalkan karena seharusnya permasalahan penyebaran virus Corona diselesaikan dengan bekerja sama.

Tidak hanya menahan bantuan dana kepada WHO, Donald Trump juga menahan bantuan berupa masker N95 yang diproduksi perusahaan manufaktur 3M ke Kanada dan negara-negara Amerika Latin. Keputusan Donald Trump ini ditanggapi oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang secara garis besar menegaskan bahwa AS bergantung pada tenaga medis serta alat-alat kesehatan dan bahan baku untuk alat kesehatan yang berasal dari Kanada.

Pada isu ini, Trump secara tegas menegaskan bahwa siapapun yang tidak bisa memenuhi kebutuhan AS, maka pihak itu pun tidak akan mendapatkan sesuatu dari AS. Pernyataan ini berimplikasi pada keputusan Kanada untuk mendapatkan bantuan dari Tiongkok, yaitu berupa masker N95.

Realisasi America First terutama pada masa momentum pandemi Covid-19 ini sepertinya dimanfaatkan betul oleh Tiongkok. Negara Tirai Bambu yang telah lebih dulu pulih selama perang melawan Covid-19 aktif dalam membantu negara-negara yang terdampak termasuk negara “sekutu” AS di Eropa.

Upaya AS untuk tetap mengedepankan kebijakan America First seolah me-nomorduakan upaya kerja sama internasional yang menjadi upaya paling penting dalam menghadapi perang melawan “musuh” yang tidak terlihat ini. Kebijakan Trump yang mayoritas cenderung membatasi kerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional berimplikasi pada kedudukan AS dalam sebuah aliansi dengan negara lain terutama negara-negara ekonomi yang kuat.

Baca juga :  Elon Musk Top Drone Maverick

Kebijakan America First yang direalisasikan Trump selama pandemi Covid-19 berbanding terbalik dengan pernyataan dari para pimpinan negara-negara maju  yang tergabung dalam G7. G7 merupakan kumpulan negara-negara maju yang terdiri dari Amerika, Inggris, Jepang, Italia, Kanada, Jerman, dan Perancis.

Organisasi G7 secara garis besar memberikan pernyataan bahwa organisasi ini mengedepankan kerja sama internasional untuk melawan pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, organisasi ini juga memberikan dukungan penuh terhadap WHO sebagai penggerak bagi negara-negara untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Ternyata, kebijakan America First yang bertujuan untuk mengedepankan kepentingan AS semata, mayoritas tidak mendapatkan tanggapan yang selaras dari negara-negara lain, seperti yang berada dalam organisasi G7. Banyak anggapan bahwa penerapan kebijakan America First merupakan bentuk upaya dari Trump untuk membawa AS menjadi negara superpower satu-satunya di dunia.

Namun, prinsip Trump untuk mengutamakan kepentingan AS  ini mengganggu roda ekonomi global. Negara-negara di dunia harus merasa tidak tenang dengan posisi AS yang menjelma menjadi negara unilateral.

Dalam situasi penyebaran pandemi Covid-19, Trump belum mengubah “gaya” Amerika dalam bernegosiasi dengan negara lain. Kemunculan Tiongkok yang telah pulih dari wabah Covid-19 membantu negara-negara Eropa, terutama Italia, yang mendapatkan bantuan medis dari China.

Maka, upaya Trump melalui kebijakan America First tidak menjamin timbulnya ketergantungan yang absolut  terhadap AS karena kemunculan Tiongkok juga harus diperhitungkan.

Terlebih, pada masa sulit seperti saat ini, solidaritas antarnegara sangat dibutuhkan untuk bahu-membahu untuk mewujudkan kondisi dunia yang lebih baik. Alangkah baiknya apabila saat ini kepentingan untuk tujuan bersama menjadi prioritas, terutama dalam upaya penemuan vaksin supaya korban jiwa tidak terus berjatuhan.

Sementara itu, terjadinya kontraksi ekonomi dan melonjaknya jumlah pengangguran menyebabkan implikasi dari wabah ini semakin kompleks.  Oleh karena itu, selama pandemi Covid-19 masih belum mereda, upaya kerja sama yang sifatnya multilateral sudah sepatutnya  lebih diutamakan.

Tulisan milik Giftson Ramos Daniel, Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Dengarkan artikel ini: Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut. Meski belum juga terjadi, banyak yang...

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Menyingkap Sportwashing dalam Laga Indonesia-Bahrain

Kontroversi ini perpanjang daftar kritik terhadap wasit dari Timur Tengah, di tengah dugaan bias dan pengaturan skor sepak bola internasional.

Unlike Jokowi, Prabowo Will Be His Own Man

More assertive foreign policy and democratic backsliding are most likely on the horizon as Prabowo Subianto becomes the next Indonesian president.

Fenomena Gunung Es “Fake Review”

Fenomena fake review kini banyak terjadi di jual-beli daring (online). Siapakah yang dirugikan? Konsumen, reviewer, atau pelaku usahakah yang terkena dampaknya? PinterPolitik.com Sejak berlangsungnya proliferasi internet...