PDIP menolak untuk mendukung Ridwan Kamil (Kang Emil) pada Pilgub Jawa Barat 2018. Padahal, Kang Emil adalah tokoh dengan tingkat elektabilitas tertinggi di Jawa Barat saat ini. Nasdem pun akhirnya meminta Emil maju lewat jalur independen. Alamak.


PinterPolitik.com

“Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian; partai Nasdem sudah deklarasi dahulu, partai lain kenapa masih banyak pikiran?

Itulah pantun penutup Ridwan Kamil (Kang Emil) dalam pidato saat deklarasi dirinya oleh Partai Nasdem untuk menjadi calon gubernur (cagub) pada Pilkada Jawa Barat 2018. Sebutan ‘banyak pikiran’ menjadi kritik untuk partai-partai yang belum menyatakan dukungan untuk Kang Emil – tokoh dengan tingkat elektabilitas tertinggi di Jawa Barat, setidaknya hingga survei di bulan Juli lalu.

Sikap ‘banyak pikiran’ yang disebut Kang Emil ini menjadi semakin jelas setalah the big duo – PDIP dan Golkar – menolak untuk mencalonkan Kang Emil pada pilgub 2018 nanti. Wait, seriously?

PDIP dikabarkan lebih memilih untuk berkoalisi dengan Golkar dan mencalonkan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi – itu loh, tokoh yang pernah berselisih dengan Rizieq Shihab dan FPI terkait salam ‘sampurasun’ (orang ini kapan balik ke Indonesia, ya?). PDIP dan Golkar memang boleh jual mahal karena keduanya adalah peraih suara terbanyak pada Pemilu 2014 lalu di Jawa Barat. PDIP beralasan ingin mendukung calon yang menyertakan kadernya sebagai pasangan.

Fatalnya, setelah PDIP dan Golkar mendukung Dedi Mulyadi, Nasdem – yang hanya punya 5 kursi di DPRD Jawa Barat – meminta Kang Emil untuk maju lewat jalur independen karena jumlah kursinya tidak mencukupi (syaratnya 20 kursi). Sementara, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat sudah memilih untuk mengusung Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Mulyadi. Nah lo! Bisa dibilang Kang Emil kena ‘jebakan batman’.

Tokoh yang secara politik didukung oleh masyarakat, namun akhirnya tidak didukung oleh partai politik. Ini demokrasi atau apa namanya?

Pseudo-demokrasi: Demokrasi yang ‘Banci’?

Dalam kitab sakti bernama KBBI, ‘banci’ diartikan sebagai ‘tidak berjenis laki-laki dan juga tidak berjenis perempuan’ – atau tidak jelas jenis kelaminnya.

Jika disepadankan dengan demokrasi, maka ‘demokrasi yang banci’ bisa diartikan sebagai demokrasi yang tidak jelas ‘jenis kelaminnya’. Faktanya, demokrasi di Indonesia memang tidak jelas. Sebutannya memang demokrasi (‘demos’ artinya rakyat), tetapi pelaksanannya sangat aristokratik alias dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, bahkan makin menjurus ke oligarkis (dikuasai oleh sekelompok orang yang koruptif dan menyelewengkan kekuasaannya). Situasi ini bisa disebut sebagai pseudo-demokrasi – atau demokrasi yang palsu.

Dalam demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat dan rakyat jugalah yang berhak menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Namun, sadarkah kita bahwa selama ini kita ‘tidak sepenuhnya’ memiliki hak untuk memilih pemimpin kita? Kita memang mencoblos foto pemimpin pilihan di bilik suara, tetapi yang menentukan nama dan foto siapa yang ada di dalam kertas suara bukanlah kita, melainkan elit-elit partai politik. Nah, kelompok elit inilah yang menentukan jalur perjalanan negara ini – apakah akan maju atau malah terjerembab dalam KKN.

Tidak jelasnya demokrasi di Indonesia juga bisa dilihat dari indeks demokrasi pada tahun 2016, di mana Indonesia ada di peringkat 48 dunia, dan masuk dalam kategori flawed democracy (negara yang punya sistem demokrasi, namun pelaksanaannya masih bermasalah). Yang mencengangkan, peringkat Indonesia ada di bawah Timor Leste (posisi 43). Wow, Timor Leste yang lebih demokratis atau demokrasi kita yang memang banyak masalah?

Kasus yang menimpa Kang Emil secara jelas menggambarkan hal itu. Sebagai tokoh politik, Kang Emil mendapatkan dukungan dari masyarakat. Namun, di hadapan partai politik tidak demikian. Hal ini bisa terjadi sebagai akibat adanya benturan kepentingan di antara kedua pihak. Rakyat mungkin mendukung Kang Emil. Tetapi, jika elit-elit partai tidak menghendaki foto Kang Emil ada di kertas suara, apalah arti seorang Kang Emil. Apalah artinya suara rakyat, apalah artinya demokrasi.

Kang Emil bersama warga Bandung (Foto: Relawan Juara)

Benturan kepentingan itu akan semakin parah jika juga melibatkan penguasa – alias para konglomerat. Nah, di situ rakyat kadang merasa sedih – seperti kata Brigadir Dewi Sri Mulyani. Pertautan kepentingan antara elit partai dengan pengusaha melahirkan penyimpangan yang sangat besar dalam demokrasi di Indonesia. Saat ini, bukan hanya elit partai yang berhak menentukan siapa yang akan menjadi presiden atau kepala daerah, tetapi suara pengusaha juga sangat menentukan. ‘Money can’t buy me love’ – begitu kata The Beatles – tetapi ‘money can buy politician’. Terjadilah: kapitalisme menguasai politik!

Apakah hal ini buruk? Sangat buruk! Jika politik dikuasai hukum pasar bebas, maka angka ketimpangan sosial-ekonomi dalam masyarakat akan semakin tinggi. Bayangkan, jika pemerintah – yang seharusnya berfungsi untuk mengatasi ketimpangan antara kaum kapitalis dengan rakyat biasa – malah dikuasai oleh kaum kapitalis. Jelas rakyat biasa akan semakin tertindas.

Halaman pertama harian Kompas edisi 10 Agustus 2017 menggambarkannya secara jelas, bahwa pengentasan kemiskinan berjalan sangat lambat beberapa tahun terakhir. GDP Indonesia memang terbesar nomor 7 di dunia, tetapi 50 persen kekayaan negara dikuasai hanya oleh 1 persen penduduknya! Faktanya, Indonesia adalah negara dengan ketimpangan ekonomi tertinggi nomor 4 di dunia pada tahun 2016.

Jika politik dan pemerintahan saja sudah dikuasai konglomerasi, jangan harap pemerataan kesejahteraan bisa diperbaiki. Semuanya hanya bisa teratasi jika demokrasi kita jelas – tokoh pilihan rakyatlah yang diusung partai politik untuk menjadi pemimpin. Dengan demikian, pemimpin yang terpilih benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, bukannya kepentingan elit partai dan kaum konglomerat.

Pseudo-demokrasi Menghadang Kang Emil?

Pertanyaannya: masih layakkah Indonesia disebut negara demokrasi? Agaknya pertanyaan ini akan menjadi hal yang sulit dijawab – layaknya pertanyaan yang diajukan dosen-dosen penguji skripsi. Faktanya, demokrasi Indonesia semakin hari semakin kehilangan jati dirinya. Pers dan media sebagai pilar penting demokrasi pun sudah terjangkiti kapitalisme dan kepentingan politik – membuatnya semakin sulit menjadi penyambung lidah rakyat. Inikah tanda-tanda berakhirnya demokrasi di Indonesia?

Sebagai walikota Bandung, Kang Emil mungkin masih memiliki banyak pekerjaan rumah membenahi kota Bandung. Namun, tak dapat dipungkiri, ia adalah salah satu tokoh politik yang berprestasi dan mewakili optimisme masyarakat untuk sebuah perubahan. Tanpa dukungan partai politik, keinginannya untuk maju pada Pilgub Jawa Barat pun akan semakin sulit, apalagi Pilkada 2018 sudah tinggal beberapa bulan lagi. Kang Emil memang sedang dihadang oleh pseudo-demokrasi – sebuah demokrasi yang sarat kepalsuan.

Kasus yang terjadi pada Kang Emil ini akan menjadi catatan untuk perjalanan bangsa dan negara ini. Kita menyaksikan pembangunan di sana sini, tetapi benarkah itu memang bertujuan untuk kepentingan rakyat? Atau jangan-jangan semua itu hanya untuk kepentingan konglomerasi yang sudah berkolaborasi dengan elit-elit politik.

Sebagai masyarakat, kita perlu lebih kritis untuk melihat kondisi politik yang sedang terjadi. Partai-partai politik mengklaim sebagai penyambung hati nurani rakyat, tetapi justru merekalah yang mengkhianati kepercayaan rakyat dan menghabiskan uang rakyat. Untuk identitas rakyat saja misalnya, masih juga dikorupsi, apalagi untuk yang lain. Pada akhirnya, apakah demokrasi kita memang ‘banci’ atau tidak, kita sendirilah yang harus menjawab. (S13)