Retribusi Makam Gratis demi Keadilan

5 minute read

Life after loss

Especially in times of loss, the strength and resiliency of human spirit allows us to open our hearts and souls to heal together. With renewed appreciation of the fragile gift of life, we discover beauty in love, comfort, and healing. Most importantly, we are reminded of what really matters in life and will never leave us – our Faith, hope and our love that never ends.


PinterPolitik.com

Seorang ibu, korban dari tragedi Mei 1998 bertanya kepada Gubernur Djarot pada acara Komnas Perempuan Peringatan Tragedi Mei 1998 di TPU Pondok Ranggon, apakah ketika gubernur diganti, maka biaya retribusi makam gratis untuk para korban yang meninggal terbakar saat tragedi Mei 1998 juga akan hilang? Selama ini, sejak diresmikan Ahok, Makam Massal Korban Mei 98 di Pondok Ranggon telah dibayarkan oleh Pemprov DKI. Namun, dengan bergantinya Gubernur, timbullah tanda tanya tentang hal ini.

Ibu ini sempat mengutarakan kegelisahannya dengan bergantinya Gubernur yang belum tentu simpatis dengan korban Mei 1998. Menanggapi hal itu, Djarot mengatakan bahwa ia juga menantang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk menggratiskan biaya makam korban Mei 1998.

Biaya Pungli Pemakaman di Jakarta

Kekhawatiran ibu korban ini ternyata benar. Ternyata mau dimakamkan di Jakarta mahal. Anda harus mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak sedikit, biasanya jutaan rupiah. Ini adalah cerita lama mengenai kriteria pemakaman di Jakarta, yang belum terselesaikan bahkan di dalam pemerintahan Gubernur Jakarta Ahok. Contohnya di Menteng Pulo yang mengharuskan keluarga membayar sebesar 150 ribu per bulan agar makam keluarga mereka tidak hilang. Bahkan, biaya pemakaman pun dapat mencapai 3,5 juta rupiah per makam.


Baca juga :
Ibu Kota Baru Pengaruhi Asing

Padahal, bahwa biaya pemakaman tahun 2016 di Jakarta dinyatakan gratis, sementara kewajiban membayar retribusi paling mahal hanya 100.000 rupiah. Untuk itulah, data tahun 2016 sampai 2017 menunjukkan bahwa setidaknya terdapat penggelapan dana sebesar 150 juta rupiah dari praktek pungli ini.

Fakta diatas berlaku untuk semua orang yang dimakamkan di TPU-TPU Jakarta. Sementara, karena begitu banyak korban yang tidak diketahui identitasnya, dan bagi kuburan masal ini, tidak terduga jumlah yang harus dikeluarkan perkumpulan keluarga korban Mei 1998. Faktanya, pungli dan biaya-biaya lainnya masih dikenakan bahkan kepada korban-korban HAM kerusuhan 1998 di Jakarta, yang tubuhnya tidak dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, tetapi di TPU Pondok Kopi, dan TPU Penggilingan.

TPU Pondok Ranggon adalah tempat dimana jasad korban yang kebanyakan dari kalangan yang kurang mampu dikuburkan. Secara spesifik, mereka kebanyakan korban dari pembakaran Mal Citra Klender Jakarta Timur (dahulu Yogya Plaza) tanggal 14 Mei 1998, oleh oknum dan banyak korban yang mati terkurung di dalam mal tersebut. Ada 118 jasad yang ditemukan hangus terbakar dan tidak dapat dikenali. Mereka dikuburkan secara masal dalam satu kompleks pemakaman tanpa nama di TPU Pondok Ranggon.

Oleh karena itu, biaya kompleks pemakaman ini digratiskan pada masa Ahok-Djarot, melihat para korban yang dimakamkan digolongkan sebagai korban HAM.

TPU Pondok Ranggon sebagai Simbol Perjuangan

Pemakaman massal tragedi 1998 di TPU Pondok Ranggon dianggap sebagai simbol perjuangan terhadap pelanggaran kemanusiaan yang besar di Jakarta. Pada peristiwa ini, terjadi setidaknya empat kejadian penting yang dirangkum dibawah ini, yaitu:

  • Demonstrasi dan penembakan empat mahasiswa Trisakti tanggal 12 Mei 1998
  • Munculnya provokator yang memancing massa dengan berbagai modus tindakan seperti membakar ban atau memancing perkelahian, merusak rambu-rambu lalu lintas. Kejadian ini menimbulkan korban jiwa yang diklaim karena kesalahan mereka sendiri, padahal tidak demikian kenyataannya. Faktanya provokator mendorong massa untuk mulai melakukan pengrusakan barang dan bangunan, disusul tindakan menjarah barang, dan di beberapa tempat diakhiri dengan membakar gedung atau barang-barang lain.
  • Banyaknya orang hilang yang masih belum ditemukan sampai saat ini.
  • Pemerkosaan pada perempuan beretnis Tionghoa yang sistematis dan terstruktur
Baca juga :
Sandi Tak “Se-Playboy” Ahok

Retribusi Makam GratisKeempat hal diatas dan infografisnya, menjadi usaha bagi pemerintah Jakarta untuk memberikan keadilan pada para korban ini, yaitu melalui penggratisan biaya makam, misalnya di Pemakaman Massal Tragedi 1998 Pondok Ranggon.

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mendata seluruh keluarga korban tragedi Mei 1998. Gubernur PLT DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menjelaskan hal ini berkaitan dengan rencana pembebasan perawatan dan retribusi selamanya bagi seluruh korban,yang akan diresmikan melalui SK Gubernur. Pendataan ini menurut Djarot akan selesai pada bulan ini. Pelayanan ini juga termasuk di dalamnya pemberdayaan ekonomi bagi beberapa keluarga korban.

Lebih lanjut, Djarot juga mengingatkan masyarakat yang datang dalam acara tersebut bahwa bangsa Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagai satu bangsa, tidak melihat darimana asalnya, apalagi etnisnya.

Selain itu, Djarot juga mengingatkan mengenai Pilkada DKI Jakarta yang belum menunjukkan Indonesia yang sepenuhnya menjadi sebuah bangsa. Menurut Djarot, Pilkada DKI Jakarta adalah sebagai ingatan supaya tidak terjadi lagi dan jangan terulang lagi konflik atas SARA. Ia membandingkan keadaan ini dengan melihat tragedi Mei 1998 yang terjadi juga karena permasalahan etnis, yang didorong karena kebencian terhadap etnis Tionghoa, namun berbuntut juga pada kematian semua etnis lainnya. Hal ini ia sampaikan berkaitan dengan fakta bahwa para korban tragedi Mei yang dimakamkan di TPU Pondok Ranggon ini, berasal dari semua etnis, termasuk diantaranya para perempuan Tionghoa, yang pada saat tragedi Mei 1998 tidak saja mengalami pemerkosaan, tetapi juga dibunuh secara kejam.

Oleh karena itu, dari kejadian ini, Djarot hendak mengajarkan Indonesia untuk belajar menjadi dewasa, yaitu menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Hal ini juga ia sampaikan agar Indonesia berhenti mendasarkan diri pada ideologi agama dan semakin mengedepankan ideologi Pancasila. Djarot juga mengimbau agar jangan sampai tragedi-tragedi seperti tragedi Mei 1998 terulang kembali. Menurutnya, tragedi 1998 telah menodai sejarah perjalanan bangsa dengan konflik sosial yang sebetulnya dipicu oleh konflik politik sehingga menghasilkan banyak korban.

Baca juga :
Anulir Capim KPK ‘Prematur’

“Korbannya itu bukan hanya jiwa, harta benda, tapi juga pelecehan seksual, terutama bagi kaum perempuan,” ucap Djarot. Ia juga berharap, tidak ada lagi isu-isu sara yang dipolitisasi termasuk pada Pilkada 2018 mendatang.

Ia mengingatkan apabila ada pihak-pihak atau kelompok yang masih mengedepankan agama, ia (Djarot) dan banyak orang akan melawan. Semua ini dilakukannya untuk keutuhan NKRI.

Facebook Comments