Reklamasi: Amien vs Luhut

Foto: isitmewa
3 minute read

Menurut Luhut, paling cepat, kajian Bappenas untuk reklamasi Teluk Jakarta itu diumumkan setelah masa Hari Raya Idul Fitri, pada Juli 2017.


PinterPolitik.com

Persoalan reklamasi teluk Jakarta sepertinya telah memasuki babak baru. Setelah sempat terjadi pertentangan antara Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan dengan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Sandiaga Uno, saat iniApertentangan tersebut akhirnya ikut melibatkan politisi senior, Amien Rais.

Baca: Reklamasi Untuk Siapa?

Sebelumnya, Luhut mengatakan akan menyampaikan data reklamasi Teluk Jakarta setelah kajian di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selesai. Hal tersebut diungkapkannya untuk menanggapi pernyataan Amien Rais yang menantangnya untuk beradu data. Luhut berjanji menyampaikan data tersebut secara terbuka.

“Kami akan undang mereka yang memiliki data kajian reklamasi dan kita minta mereka juga mendengar paparan data yang kami (pemerintah) miliki,” kata Luhut dalam keterangan tertulis Humas Kemenko Kemaritiman, pada Selasa, 16 Mei 2017.

Menurut Luhut, paling cepat, kajian Bappenas untuk reklamasi Teluk Jakarta itu diumumkan setelah masa Hari Raya Idul Fitri, pada Juli 2017. “Akan diumumkan setelah Lebaran,” ujarnya.

Amien Rais memang menantang Luhut untuk berdebat soal reklamasi. Amien mendorong reklamasi Teluk Jakarta dihentikan atau minimal dihentikan sementara atau dimoratorium.

“Mari kita adu fakta dan data. Kalau data Pak Luhut (tentang) reklamasi itu mengurangi banjir betul, ya, sudah saya tiarap. Tapi kalau kalau data kami lebih afdol, lebih kuat, tentu Pak Luhut mohon maaf, hentikan,” kata Amien dalam seminar Hentikan Reklamasi Jakarta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017.

Amien khawatir bila proyek reklamasi hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pengembang dan pihak asing, terutama warga negara Tiongkok. Ia berujar, sudah ada pengembang yang membuat iklan di Hong Kong.

Baca juga :
Misteri Bambang Widjojanto dan MK

“Reklamasi yang amat sangat nyata begitu, membuat kita jadi bertanya. Mungkinkah kita menyerahkan sebagian tanah air kepada pengembang seperti itu,” kata dia.

Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, justru mengatakan proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang sudah jadi akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

“Yang sudah terlanjur jadi akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Intinya bermanfaat untuk publik,” kata Anies di Jakarta Timur, Selasa, 16 Mei 2017.

Menurut Anies, pemanfaatan proyek reklamasi bisa dikelola pemerintah provinsi atau lainnya. Namun harus berorientasi pada manfaat untuk masyarakat, misalnya pembangunan fasilitas publik.

Anies mencontohkan fasilitas publik bisa terkait olahraga, budaya, wisata hingga alam. Ia menyebutkan sesuai dengan janji ketika kampanye bahwa warga Jakarta berhak memiliki pantai sebagai tempat wisata.

Pernyataan Amien Rais ini tentu membuat persoalan reklamasi teluk Jakarta semakin menarik. Belum ada data yang diungkapkan oleh Luhut, demikian pun oleh Amien Rais. Lalu, data siapa yang lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan?

Yang jelas, reklamasi akan membawa dampak yang sangat besar bagi Jakarta, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial-politik. Ada uang berjumlah triliunan rupiah di sekitar proyek tersebut, dan boleh jadi banyak pihak yang saling berebut kepentingan atasnya. Siapa yang menang? Menarik untuk ditunggu. (Berbagai Sumber/S13)

Facebook Comments