Rebutan Migas, Derita Rohingya

(foto: Reuters)

Duka kembali menyerang tanah Rakhine Myanmar. Etnis Rohingya dalam ancaman genosida. Anehnya, dunia ragu-ragu memandang derita mereka. Ada apa di Rohingya?


PinterPolitik.com

Rohingya kembali membara. Gejolak di tanah Arakan seolah tidak ada habisnya. Darah kembali tertumpah di tanah Muslim Myanmar tersebut. Bentrokan bersenjata antara tentara Myanmar dengan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) membuka kembali luka yang belum kering. Satu lagi kisah pilu tercatat dalam cerita etnis Rohingya.

Sekilas, yang nampak adalah konflik antara kelompok Buddha dengan kelompok Muslim. Kacamata dunia memandang krisis ini sebagai perang antara kelompok Muslim dan kelompok Buddha. Dunia murka dan mengutuk pertentangan atas nama agama tersebut. Tetapi dunia sepertinya luput, ada hal lain yang menjadi bibit krisis ini.

Nurani tersentuh melihat derita mereka, tetapi tidak semua mata tertuju pada krisis ini. Dunia seolah buta kala memandang gejolak di negara bagian Rakhine tersebut. Dunia yang gemar mengobral HAM dan demokrasi seakan bisu jika menyoal Rohingya. Ratu HAM Myanmar, Aung San Suu Kyi, juga seolah gagap HAM saat memandang Rohingya. Sebuah ironi bagi seorang peraih Nobel Perdamaian.

Konflik yang tidak kunjung mereda tentu membuat dunia bertanya-tanya. Nyawa-nyawa yang melayang dan pemukiman yang dibakar tentu memerlukan perhatian dunia. Praktik yang terjadi di Myanmar kini bahkan diindikasikan mengarah pada pembersihan etnis Rohingya. Lalu mengapa begitu sulit mengarahkan pandangan pada konflik ini? Ada apa di Rohingya?

Krisis Panjang Tiada Akhir

Konflik antara kelompok etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar sebenarnya sejak lama. Pemerintah junta militer Myanmar di bawah Ne Win melakukan represi terhadap etnis minoritas termasuk Rohingya. Hal ini diperparah dengan operasi Nagamin yang menyebabkan ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri. Konflik tidak kunjung padam setelah di tahun 1982 Undang-undang Kewarganegaraan yang baru menganggap etnis Rohingya sebagai imigran ilegal.

Letusan konflik yang cukup besar kemudian terjadi pada tahun 2012. Bentrokan antara etnis Rohingya dengan kelompok Buddha di Rakhine menjadi hal yang tidak terhindarkan. Hal ini diduga terjadi karena sekelompok pemuda Muslim Rohingya melakukan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan Rakhine beragama Buddha. Pada periode ini, ratusan orang tewas dari kedua belah pihak, tetapi jumlah korban yang lebih besar terjadi pada kelompok Muslim.  Konflik ini juga menyebabkan ratusan ribu orang Rohingya harus tinggal di kamp pengungsian sementara banyak yang lain pergi dari Myanmar.

Pasca konflik tersebut, kelompok Muslim mulai mempersenjatai diri. Sebuah kelompok milisi bernama Harakah al-Yaqin didirikan oleh keturunan Rohingya yang tinggal di Arab Saudi, Ata Ullah. Milisi ini kemudian berganti nama menjadi ARSA. Operasi kelompok ini bermula pada tahun 2016. Kelompok ini diduga bertanggungjawab atas serangan terhadap beberapa kantor polisi di Myanmar.

Baca juga :  Myanmar Janji Selidiki Pelanggaran HAM di Rakhine

Kini konflik yang terjadi diduga telah mengarah menjadi pembersihan etnis Rohingya. Sejak 2015, ratusan ribu orang memilih lari menghindari ancaman genosida tersebut dan menyeberang ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Konflik ini telah menyebabkan krisis pengungsi di negara-negara tujuan eksodus etnis Rohingya.

Apakah Murni Konflik Agama?

Krisis yang terjadi di tanah Rakhine tersebut kerap ditampakkan sebagai pertentangan antara kelompok Muslim dengan kelompok ekstremis Buddha. Tetapi isu etnis dan agama diduga hanya menjadi bagian kecil dari krisis yang melanda negeri tersebut. Terdapat hal lain yang menjadi pemicu krisis di negara bagian Rakhine. Diduga krisis ini memiliki kaitan dengan komoditas besar: minyak dan gas (migas).

Myanmar merupakan negara dengan kondisi geografis yang cukup strategis. Negara ini berada di antara dua negara dengan potensi ekonomi tinggi, Tiongkok dan India. Negara ini juga menyimpan potensi alam yang cukup tinggi. Negeri ini cukup kaya akan minyak, gas, dan mineral lainnya. Myanmar diperkirakan memiliki cadangan 3,2 miliar barel minyak dan 18 triliun cubic feet gas. Selama ini, pendapatan migas Myanmar ditopang oleh sumur utama mereka yaitu Sumur Yadana yang memiliki lokasi di Laut Andaman. Tetapi kemudian Myanmar mulai melirik sumber lain. Sumber minyak potensial tersebut adalah Shwe Gas yang berada di sekitar Negara Bagian Rakhine. Potensi tersebut juga dilirik oleh negara-negara lainnya.

Bak gayung bersambut, pada tahun 2012 terjadi perubahan hukum yang membuat Myanmar terbuka akan investasi asing. Terdapat regulasi baru yang dapat memberikan kemudahan investasi asing terutama untuk urusan pertambangan. Meski perusahaan asing harus bermitra dengan perusahaan lokal untuk mengelola sumber daya migas Myanmar, tetapi hal ini tentu angin segar bagi negara-negara dunia yang haus akan sumber energi baru.

Tiongkok merupakan negara yang paling banyak berinvestasi di Myanmar. Negeri Tirai Bambu ini membangun pelabuhan di Kyaupyu, Rakhine untuk mengurangi biaya pengiriman jika melalui Selat Malaka. Selain itu Tiongkok juga melalui China National Petroleum Corp (CNPC) membangun pipa minyak yang menghubungkan Pulau Maday di Kyaukpyu dan Provinsi Yunan di Cina. CNPC mengucurkan dana 2,5 miliar dolar untuk berinvestasi di pipa ini.

Masuknya investasi asing membuat kebutuhan akan lahan menjadi amat tinggi. Salah satu cara untuk menyediakan lahan tersebut adalah dengan perebutan lahan. Pada konteks ini persekusi terhadap etnis Rohingya adalah hal yang rasional. Mengusir mereka adalah cara untuk membebaskan lahan dengan mudah. Fokus kepada agama kemudian dapat meningkatkan rasa fanatik terhadap agama alih-alih memberikan tekanan pada pemerintah untuk menghentikan segala jenis kekerasan.

Kebutuhan lahan yang cukup besar dibutuhkan untuk membangun pipa migas Shwe Gas. Secara kebetulan, pasca konflik dan pembukaan investasi asing tahun 2012, setahun setelahnya jalur migas ini resmi dibuka. Pipa ini akan memudahkan arus minyak dari negaran-negara Timur Tengah dan Afrika menuju Tiongkok. Pipa ini melalui negara bagian Rakhine yang banyak dihuni kaum Muslim. Pembersihan etnis Rohingya kemudian memiliki kaitan dengan pembukaan jalur ini. Sebuah laporan juga menyebutkan pembakaran pemukiman dekat dengan area konsesi Daewoo dan CNPC, perusahaan asal Korea Selatan dan Tiongkok. Perampasan lahan ini kemudian dikaburkan dengan konflik seolah-olah ini adalah berdasar agama.

Baca juga :  Tewasnya Ko Ni, Tekanan Bagi Myanmar

Myanmar juga nampaknya menarik bagi negara-negara Teluk. Arab Saudi menjalin kerja sama dengan Tiongkok dan Myanmar untuk mengindutrialisasi produksi dan distribusi sumber daya alam di Negara Bagian Rakhine. Riyadh dan Beijing telah sepakat mengirimkan 200.000 barel minyak mentah per hari melalui pipa Sino-Burma. Uni Emirat Arab membangun jalan dan hotel untuk melengkapi ledakan minyak di Rakhine. Qatar, salah satu penghasil gas terbesar dunia juga mulai mengirimkan metana ke Tiongkok melalui Myanmar. Keengganan negara-negara Teluk untuk menunjukkan solidaritas kepada Rohingya memiliki kaitan dengan aktivitas bisnis mereka dengan Tiongkok. Negara seperti Qatar enggan mengusik isu Rohingya jika berpotensi menimbulkan tensi dengan Tiongkok.

Kesulitan negara-negara Barat promotor demokrasi seperti Amerika Serikat dan Inggris juga memiliki kaitan dengan investasi asing. Sebuah laporan pemerintah Amerika Serikat menyebutkan Myanmar memiliki potensi migas yang luar biasa. Laporan tersebut alpa menyebut pemerintahan tangan besi junta Myanmar dan menyebut konflik yang terjadi hanya sebagai kekerasan komunal antara Muslim dan Buddha. Hal yang sama juga berlaku pada Inggris yang mengakui pula potensi migas Myanmar. Pada akhirnya sikap bungkam ini dapat dilihat dari kontrak yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Chevron (AS), Conoco Phillips (AS), BG Group (Inggris), dan Ophir (Inggris).

Perusahaan-perusahaan tersebut melengkapi daftar perusahaan multinasional yang mendapat kontrak dari pemerintahan junta Myanmar. Perusahaan lain yaitu Shell (Inggris-Belanda), Statoil (Norwegia), Woodside (Australia), Eni (Italia) dan Total (Prancis). Banyak dari kontrak tersebut -terutama yang melibatkan Chevron, Ophir, Eni, dan Woodside beroperasi di cekungan Rakhine, dekat dengan lokasi pembantaian etnis Rohingya.

Melihat adanya potensi migas yang luar biasa dari Tanah Arakan tersebut, tidak adil jika melihat krisis hanya dari sisi agama semata. Ada kepentingan ekonomi politik baik dari pemerintahan Myanmar dan juga negara-negara dunia yang seolah “memelihara” konflik tersebut. Potensi migas yang tinggi membuat etnis Rohingya menderita tanpa ada yang mau memandang. (Berbagai sumber/H33)

Rate this post
Share On

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here