PSI vs PDIP Rebutan Ahok

PSI vs PDIP Rebutan Ahok
Foto: istimewa
7 minute read

Ahok memberikan endorsement politik untuk mantan stafnya yang maju jadi caleg dari PDIP, Ima Mahdiah. Namun, hal tersebut mendatangkan komentar dari PSI. Partai yang pernah menjadi salah satu pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan bahwa Ahok juga harus memberikan dukungan untuk kader-kader PSI yang dekat dengannya. Faktanya, jika dibandingkan dengan PSI, hubungan Ahok dengan PDIP sebetulnya penuh “duri”. PSI adalah salah satu partai yang militan mendukung mantan bupati Belitung Timur itu, sementara kader-kader PDIP pernah menentang pencalonannya.


PinterPolitik.com

“In war, you can only be killed once, but in politics, many times.”

:: Winston Churchill ::

Beberapa hari terakhir, beredar petikan tulisan yang dibuat oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berisi dukungan politik untuk mantan stafnya, Ima Mahdiah di jagat Twitter.

Ahok yang akan bebas dari hukuman tahanan pada 24 Januari 2019 mendatang memang tidak secara tersurat meminta warga di dapil 10 DKI Jakarta untuk memilih Ima yang maju menjadi caleg DPRD lewat PDIP.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya meminta agar warga di dapil 10 tersebut untuk tidak golput pada hari pemungutan suara nanti dan menyebutkan bahwa surat tersebut ia titipkan pada Ima yang menjadi caleg di dapil tersebut.

Dalam konteks Ahok, sangat mungkin PSI juga sedang berupaya menarik pemilih-pemilih nasionalis-progresif dari PDIP. Click To Tweet

Namun, konteks adanya nama Ima dalam surat itu membuat hal tersebut menjadi tanda endorsement atau dukungan politik yang diberikan oleh pria yang harus mendekam di penjara akibat kasus penistaan agama jelang Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Ima sendiri pernah menuturkan pada September 2018 lalu bahwa ia disarankan oleh Ahok untuk maju menjadi anggota legislatif lewat PDIP.

Sontak endorsement politik yang diberikan oleh Ahok itu mendatangkan tanggapan, salah satunya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni mengomentari surat tersebut dan menyebut hal itu wajar terjadi karena Ima memang cukup dekat dengan Ahok.

Namun, mantan juru bicara Ahok itu juga menyebutkan bahwa adalah baik jika Ahok juga memberikan endorsement politik untuk caleg-caleg dari PSI. Ia mencontohkan Rian Ernest, caleg PSI yang juga pernah menjadi staf Ahok. Selain itu ada Tsamara Amany yang pernah magang di Balai Kota saat Ahok menjabat sebagai gubernur. Selain itu, Ketum PSI Grace Natalie yang kini maju menjadi caleg juga dekat dengan pria kelahiran Belitung Timur itu.

Pernyataan Toni – demikian ia disapa – ini tentu saja menarik. Setidaknya ada gambaran masih kuatnya posisi politik Ahok sekalipun telah dipenjara dan tidak lagi menjabat posisi apa pun. Selain itu, mantan kader Partai Gerindra itu juga berpotensi akan menarik dukungan politik yang besar bagi siapa pun politisi atau partai yang mendapatkan dukungan darinya.

Baca juga :
Sun Tzu dalam Serangan Prabowo

Persoalannya, hubungan Ahok dengan PDIP dan PSI punya dimensi yang sangat kompleks. Kader-kader PDIP pernah menolak pencalonan Ahok untuk Pilgub 2017 lalu. Sementara, PSI yang sering dianggap sebagai “partainya Ahok” sebab berisi para pendukung fanatik Ahok, masih menjadi pemain baru dalam politik Indonesia dan kini sedang ada dalam proses merebut momentum politik untuk lolos ke parlemen. Lalu, akan berlabuh ke mana dukungan politik Ahok seutuhnya?

Ahok, PSI dan “Duri” PDIP

“Tidak etis!” Itulah komentar yang keluar dari mulut Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari menanggapi aksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memakaikan jas merah PDIP pada Ahok saat mendaftarkan pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat di KPUD Jakarta jelang Pilkada 2017 lalu.

Ketidaketisan itu dapat terjadi karena menurut Qodari, PDIP “melangkahi” tiga partai lain – Nasdem, Hanura dan Golkar – yang paling awal mengusung Ahok. Namun, ketidaketisan itu juga terlihat dari hubungan politik partai banteng itu dengan Ahok.

PDIP sebagai partai paling besar memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat keputusan mendukung Ahok. Keyakinan publik bahwa linearnya garis politik antara Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan Ahok otomatis membuat partai banteng itu mendukungnya, nyatanya tidak mudah terjadi.

Bahkan, beberapa kader partai banteng itu sempat menolak pencalonan Ahok kala itu. Nama-nama seperti Masinton Pasaribu hingga Boy Sadikin sempat menolak Ahok.  Wacana pencalonan Ahok kala itu bahkan disebut membuat dukungan di partai itu terbelah.

Sementara, jas merah yang diberikan kepada Ahok saat pendaftaran itu terlihat sebagai “pemaksaan di depan publik”, mengingat Ahok awalnya terlihat enggan mengenakannya. Ia juga membantah bahwa dirinya telah menjadi kader PDIP – sekalipun belakangan diisukan akan menjadi kader partai tersebut.

Baca juga :
Uji Kesaktian Kartu Sakti Jokowi

Lebih jauh, hubungan Ahok dengan PDIP juga cenderung ada pada dimensi yang kompleks. Beberapa pihak menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo – yang adalah kader PDIP – terkesan “terburu-buru” mengurus pengunduran diri Ahok pasca putusan bersalah terkait penistaan agama dibacakan hakim.

Pihak-pihak tersebut menyebutkan ada pertalian kepentingan tentang kekosongan kekuasaan yang ada di DKI Jakarta kala itu, termasuk agar segera menjadikan Djarot yang adalah kader PDIP sebagai pengganti Ahok di pucuk kekuasaan politik ibukota.

Apalagi, Ahok kala itu sedang mengajukan proses banding atas putusan bersalah terkait penistaan agama. Pelantikan Djarot yang hanya menghitung jam sejak pengunduran diri Ahok jelas mengindikasikan adanya “duri” dalam hubungan mantan bupati Belitung Timur itu dengan PDIP. Beberapa pihak bahkan mengaitkannya dengan persoalan ekonomi-politik dan kewenangan keuangan tertentu di ibukota.

Belakangan, PDIP pun makin kuat memanfaatkan efek ekor jas yang dimiliki oleh Ahok, utamanya pada Pilkada Serentak 2018 lalu. Djarot yang maju pada Pilgub Sumatera Utara misalnya memanfaatkan endorsement politik Ahok.

Namun, seperti biasa, bahasa endorsement politik Ahok tidak langsung mengajak masyarakat untuk memilih tokoh-tokoh tersebut. Tulisan-tulisan Ahok umumnya hanya meminta masyarakat untuk tidak golput pada hari pemungutan suara, lalu tim media sosialnya akan menyertakan foto tokoh tertentu, misalnya Djarot, pada postingan tersebut.

Lalu, bagaimana dengan PSI?

Hubungan Ahok dengan partai yang kini dipimpin Grace Natalie itu sebenarnya cukup dekat. Partai ini adalah salah satu yang cukup militan mendukung Ahok saat Pilkada 2017 lalu. Konteks kedekatan itu juga terbangun lewat tokoh-tokoh partai tersebut.

Selain Rian Ernest, nyatanya juga ada nama Sunny Tanuwidjaja yang menjabat sebagai petinggi partai tersebut. Seperti Rian, Sunny yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI adalah mantan staf Ahok sekaligus salah satu orang terdekatnya.

Ahok pernah menuturkan bahwa Sunny dekat dengan sejumlah konglomerat termasuk taipan minyak kelapa dan ekspor kayu Peter Sondakh dan bos PT Sinar Mas, Franky Wijaya. Hubungan Ahok dengan Sunny tersebut sangat mungkin menjadi alasan lain pertalian PSI dengan Ahok.

Secara ideologis pun Ahok dan PSI dianggap sangat mirip. Keduanya cenderung progresif dan mengedepankan program-program serta kebijakan birokrasi dan politik yang bersih – sekalipun untuk konteks ini PSI masih perlu pembuktian lebih jauh.

Bahkan pada titik tertentu, hubungan Ahok dengan PSI bisa dianggap terjadi dalam konteks patron politik. Sebagai partai yang tidak punya tokoh politik besar – katakanlah jika dibandingkan dengan partai-partai lama lainnya – PSI jelas butuh patron politik.

Hal ini sesuai dengan tulisan Wolfgang C. Müller, Kaare Strøm dan Devesh Tiwari yang menyebutkan bahwa dalam menghadapi Pemilu, partai-partai memang perlu berjuang untuk mendapatkan pemilih loyal agar memenangkan suara yang sebanyak-banyaknya. Salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut adalah dengan melahirkan ketergantungan pada tokoh tertentu, entah dari internal maupun eksternal partai tersebut.

Pada titik inilah hubungan PSI dengan Ahok bisa dianggap sebagai bagian dari upaya memenangkan dukungan lewat keberadaan patron politik. Ahok bisa menjadi alat politik untuk meraih pemilih loyal yang bisa membantu PSI memenangkan dukungan untuk lolos ke parlemen. Persoalannya, PDIP juga sedang berupaya memagari Ahok untuk kepentingan yang serupa.

Taktik PSI Gembosi Parpol Lain?

Strategi politik PSI beberapa waktu terakhir ini memang berfokus untuk membentuk setinggi-tingginya awareness atau kesadaran masyarakat agar meloloskan mereka ke Senayan. Mulai dari model kampanye lewat isu-isu progresif, hingga menggunakan patron politik seperti Ahok.

Namun, sadar atau tidak, strategi PSI ini – yang tergabung dalam koalisi pemenangan Jokowi – berpotensi menggerus suara-suara partai nasionalis lain, termasuk PDIP. Pada isu-isu tertentu – seperti poligami, kebebasan beragama, hingga Perda berbasis agama – PSI menampilkan citra yang jauh lebih progresif dibanding PDIP yang belakangan mulai “bermain aman” dalam isu-isu tersebut.

Dalam konteks Ahok, sangat mungkin PSI juga sedang berupaya menarik pemilih-pemilih nasionalis-progresif dari PDIP. Apalagi Ahok cukup populer di kalangan pemilih partai banteng tersebut.

PSI jelas berusaha memanfaatkan political endorsement dengan menggunakan Ahok. Konsepsi endorsement itu sendiri memiliki pertalian yang sangat kuat dengan keberhasilan kampanye politik.

Bahkan, menggunakan sosok Ahok yang adalah seorang politisi dan mantan pejabat publik akan sangat efektif untuk menggaet suara, ketimbang menggunakan endorsement dari profesi publik lain – misalnya selebriti dan sejenisnya.

Pertanyaanya tentu saja adalah akankah PSI berhasil mewujudkan dukungan Ahok? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, seperti kata Churchill di awal tulisan, orang-orang terbunuh berkali-kali dalam politik. Menarik untuk ditunggu seperti apa “kebangkitan kembali” Ahok ini dan dampaknya bagi PSI maupun PDIP. (S13)

Facebook Comments