PSI, Jangan Tiru PDIP!

Foto: Y14
8 minute read

“All political parties die at last of swallowing their own lies.”

― John Arbuthnot ―


PinterPolitik.com

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terlihat ‘berhati-hati’ dengan kehadiran si pemain baru, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal ini terungkap dari pernyataan kedua partai yang sempat saling serang. Pada April 2017 lalu, PDIP menyerang lebih dahulu ketika PSI menyatakan dukungan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden untuk 2019. Saat itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno, sambil tertawa, menyebut PSI sebagai partai anak muda yang belum teruji.

Hal ini berbeda dengan reaksi partai pendukung Jokowi lainnya, yang cenderung positif dan terbuka terhadap kehadiran PSI. Nasdem bahkan menyambut baik bahwa ada partai baru yang memiliki idealisme seperti PSI. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bahkan langsung mengaitkan dengan banyaknya pragmatisme yang dilakukan oleh kader-kader partai lain. PSI, nilainya, dapat menjadi solusi dari masalah pragmatisme politik.

Pada Oktober 2017, PSI kemudian balik menyerang PDIP yang mereka anggap tidak tulus mendukung Jokowi. Perkaranya, PSI melihat PDIP sering berseberangan dengan kebijakan Jokowi, khususnya mengenai Pansus Angket KPK saat itu. Banyaknya politisi PDIP di Pansus Angket KPK, menurut PSI menandakan perselisihan kepentingan PDIP dengan pemberantasan korupsi.

Sementara itu, studi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang diluncurkan pada awal November 2017 menyebutkan bahwa PDIP merupakan partai yang paling populer di antara generasi milenial (berusia 17-29 tahun). Persentase popularitas PDIP bahkan mencapai angka 94,2 persen.

Arya Fernandes, peneliti CSIS mengatakan temuan itu termasuk mengejutkan, karena selama ini PSI-lah partai yang dicitrakan sebagai partai anak muda dan generasi milenial. Sementara, menurut penelitian ini PSI hanya mendapat 11,5 persen popularitas di kalangan milenial.

Bagaimana mungkin ini dapat terjadi? Apakah popularitas PDIP ‘hanya’ hasil paralel dari popularitas Jokowi, sehingga PSI kalah jauh? Lalu, adakah kesamaan PDIP dengan PSI, baik dari sisi ideologi hingga basis massanya, sehingga PDIP mungkin melihat PSI sebagai ‘ancaman’?

Perangi Konservatisme, Jangan Lupakan Wong Cilik

Nampak di permukaan, ada kesamaan ciri dan identitas yang dimiliki oleh PSI dengan PDIP. PSI yang berdiri setelah Pemilu 2014 ini memilih warna partai yang sama dengan PDIP, yakni merah. Makna simbolis warna ini, menurut kedua partai juga sama yakni ‘keberanian’.

Baca juga :
JK ‘Rugi’ Jadi Wapres Jokowi

Kemudian, kedua partai ini juga gencar diisukan miring oleh oposisi pemerintah, terkait afiliasi keduanya dengan partai-partai ‘kiri’ Indonesia di masa lampau. PDIP, tak henti-henti diserang sebagai partai naungan bekas kader-kader Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan, ada isu bila kader PDIP disekolahkan ke Partai Komunis Cina. Begitu pula PSI, yang diisukan menyerupai Partai Sosialis Indonesia (juga PSI), terlebih karena logo partai bergambar bunga mawar yang identik dengan Sosialisme Internasional.

Dugaan kemiripan yang paling kuat adalah ideologi dasar kedua partai. Keduanya meng-klaim berakar pada semangat dan pemikiran Presiden Soekarno. Ideologi keduanya pun, tak hanya Pancasila seperti partai pada umumnya, namun langsung terinspirasi dari Trisakti Soekarno.

Hanya PSI partai yang menggunakan ideologi Trisakti selain PDIP.

Apakah keduanya memang ‘kiri’ seperti Soekarno dulu, tapi malu-malu karena kini kiri dilarang dan diserang? Lalu, apakah benar melawan ‘kanan’ dan membela wong cilik layaknya ‘kiri’ adalah karakteristik keduanya?

Setidaknya, ada dua dimensi utama yang dapat diperbandingkan dari kedua partai, yakni dimensi ekonomi dan politik.

PDIP dari dimensi ekonomi, telah lama dikenal sebagai partai wong cilik atau orang-orang kecil. Asumsinya, kebijakan ekonomi PDIP akan pro-rakyat dan lebih tidak ramah kepada pengusaha. Bila melihat pasca reformasi, banyak aktivis yang kritis terhadap gurita korupsi Soeharto kemudian mendaftar menjadi Caleg dari PDIP. (Baca juga: PDIP, Omong Kosong Wong Cilik?)

Nama-nama seperti Adian Napitupulu dari Forum Kota dan Masinton Pasaribu dari Front Aksi Mahasiswa adalah sedikit dari 98 orang nama mantan aktivis 1998 yang mendaftar ke PDIP menjelang Pileg 2009. Ini membuktikan, setidaknya PDIP sempat dianggap ‘rumah’ bagi mantan aktivis—para pembaharu politik—yang menginkan pemerintahan yang lebih bersih dan pro-rakyat.

Akan tetapi, isu-isu yang menerpa PDIP justru menyebut kalau partai ini tidak menunjukkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro-rakyat setelah berkuasa. Dua kali pada masa PDIP berkuasa, yakni di era Presiden Megawati dan Presiden Joko Widodo, isu-isu mengenai kebijakan yang mencekik masyarakat terus bermunculan. Bahkan pada tahun 2014, PDIP disebut sebagai partai terkorup versi Indonesia Corruption Watch (ICW), sangat berbanding terbalik dengan citra ‘antitesis Orde Baru’ yang membuatnya menang telak pada 1999.

Dari dimensi politik, PDIP dalam sejarahnya adalah perwakilan dari kalangan nasionalis dan minoritas Kristen dan Katolik. Hal ini kemudian menjadikan PDIP cenderung tidak dekat dengan gerakan Islam garis keras selama perkembangannya. Salah satu bukti terbarunya adalah di seputaran Aksi Bela Islam, di mana PDIP menjadi partai antagonis bagi massa yang ikut serta.

Baca juga :
Setnov Jadi “Ketua” Nasdem?

Megawati sendiri berkali-kali ingin memperlihatkan identitas nasional Indonesia ketimbang identitas Islam tersebut. Bahkan, beberapa kali sang ketua umum sampai dilaporkan dengan tuntutan penodaan agama. Label ‘pluralis’ kemudian disematkan kepada Megawati dan PDIP, baik oleh kalangan pendukung PDIP, maupun yang kontra terhadap platform PDIP.


Melihat kelahiran PSI dengan ciri yang begitu identik dengan PDIP, ada kesan bahwa partai ini ingin sekali lagi menggunakan ‘pembaruan politik’ yang pernah ditawarkan PDIP 19 tahun lalu. Walaupun demikian, tentu ada perbedaan-perbedaan mendasar dari dimensi ekonomi dan politik yang dimiliki PSI.

Dari dimensi ekonomi, PSI menghadirkan gagasan ekonomi yang pro-pembangunan, namun juga memerhatikan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan cita-cita pertama mereka, sementara kesejahteraan buruh merupakan cita-cita kedua. Dari sini, PSI telah mencirikan dirinya sebagai partai yang memahami kebutuhan pembangunan ekonomi yang realistis, ketimbang jargon wong cilik semata yang belum pernah konkrit ejawantahnya.

Sementara itu, dari dimensi politik, PSI berfokus kepada gerakan perlindungan perempuan, kelompok difabel, hingga kelompok etnis dan agama minoritas. Memberi perlindungan kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti ini, misalnya dengan mendorong kebijakan afirmasi, adalah bentuk dari ‘pembaruan politik’ yang digagas oleh PSI.

Gagasan untuk mempromosikan pluralisme, melawan konservatisme SARA, hingga mengritik kasus korupsi besar, juga merupakan salah satu aksi yang telah ditunjukkan oleh PSI sejauh ini. Kader-kader PSI, salah satunya Tsamara Amany, gencar melakukan kontra-wacana dalam melawan isu-isu tersebut, entah melalui media televisi hingga media sosial.

Dengan kelahiran dan cita-citanya yang ‘bersih’ seperti ini, PSI kemudian menargetkan pemilih muda, dengan aturan tidak boleh ada kader partai di atas usia 45 tahun. Rangkaian latar belakang kondisi politik yang melahirkan PSI, cita-cita PSI, hingga target pemuda yang diinginkan PSI, menunjukkan satu hal. PSI berpotensi menjadi kekuatan ‘pembaruan politik’ yang utuh: segar bagi pemberantasan korupsi, Pancasila secara ekonomi, hingga moderat secara politik.

Solidaritas, Bukan Sosok

Banyak pengamat politik melihat bahwa PDIP berpusat pada sosok Megawati itu sendiri. Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Haryadi, menyebut sentralitas sosok Megawati ini cenderung baik, karena setiap masalah internal akan lebih cepat penyelesaiannya setelah Megawati mengeluarkan putusan akhir masalah.

Baca juga :
Ahok 'Guru Besar' PDIP

Akan tetapi, ada residu yang negatif dari kelebihan ini, yakni sosok Mega yang terlalu sentral dan decisive. Hal ini setidaknya berdampak pada kaderisasi internal partai, terutama dalam memilih calon kepala pemerintahan melalui seleksi partai. (Baca Juga: Siapa Pion Mama untuk 2019?)

Masalah seperti ini, tak ayal membuat PDIP menjadi partai yang elitis di internalnya, Hanya lingkaran trah Soekarno dan orang-orang kepercayaan Megawati yang dapat dekat dengan kekuasaan. Hal ini, seharusnya tidak akan ditemukan dengan sistem kaderisasi PSI yang menerapkan lelang terbuka seperti yang sudah dijalankan beberapa waktu lalu.

Panelis seleksi Caleg PSI (Foto: Istimewa)

Tidak adanya sosok tunggal yang dominan dengan legitimasi trah seperti PDIP, membuat PSI dapat lebih leluasa menjalankan meritokrasi di internal. Ketiga pendiri partai, yakni Grace Natalie, Isyana Bagoes Oka, dan Raja Juli Antoni dapat mewakili keresahan pemuda dengan kondisi politik, yang kemudian membentuk partai dan mengajak anak-anak muda untuk aktif berpolitik.

PSI, Harapan Kaum Pluralis Wong Cilik?

Belum terjawab, alasan mengapa PDIP lebih populer di mata milenial ketimbang PSI, seperti hasil penelitian CSIS di awal. Grace Natalie menyebut, wajar apabila pengenalan publik rendah, karena PSI tidak memiliki media massa layaknya partai baru lainnya, Perindo. Untuk menjangkau anak-anak muda sebagai targetnya, PSI baru sebatas menggunakan media sosial sebagai platform.

Sesungguhnya, harapan milenial, anak muda, atau siapapun yang menginginkan reformasi yang utuh dapat dibebankan pada visi-misi partai ini. PSI dapat menjadi perbaikan dari ‘pembaruan politik’ PDIP yang relatif tak bertaji pasca 1999, terutama karena besarnya kasus korupsi yang melibatkan partai ini.

Sejauh ini, walaupun sempat saling sinis karena overlap ideologinya, PDIP dan PSI berada dalam satu kubu membela Jokowi – walaupun ada selentingan yang menyebut pembelaan PDIP makin lama terlihat makin setengah hati. Keduanya juga sama-sama membendung kelompok Islam yang amat getol ingin menjatuhkan Jokowi. Meskipun demikian, PDIP sudah berjuang di ranah regulasi pemerintah, sementara PSI masih aktif bermilitansi di media sosial.

Selanjutnya, apakah kedua partai dapat bahu membahu mendukung Jokowi ke depannya? Apakah justru PDIP akan melibas PSI yang ikut-ikutan mengusung Trisakti Soekarno? (R17)