Presiden Militer, Ekonomi Jeblok?

Presiden Militer, Ekonomi Jeblok?
Militer Indonesia (Foto: Reuters)
6 minute read

Ada anggapan kelompok militer tidak memiliki kecakapan khusus di dalam bidang ekonomi.


PinterPolitik.com

Perdebatan soal kepemimpinan sipil dan militer memang tidak pernah ada habisnya. Beberapa orang cenderung menganggap kepemimpinan sipil lebih relevan di era demokrasi sementara ada pula orang yang mendambakan ketegasan ala militer dalam kepemimpinan.

Perlu diakui bahwa dalam perjalanan republik ini, militer memegang peranan penting dalam kepemimpinan nasional. Tercatat, ada dua presiden dengan latar belakang prajurit yang memimpin negeri ini dalam periode cukup lama.

Meski berpengalaman dengan pemimpin dari kalangan prajurit, nada skeptis masih kerap muncul dari masyarakat. Ada anggapan bahwa kalangan tersebut memang unggul dari segi kemampuan kepemimpinan, tetapi memiliki kelemahan dalam hal kecakapan yang lebih spesifik. Salah satu yang dikhawatirkan adalah dalam urusan ekonomi. Ada anggapan bahkan presiden militer akan membawa efek buruk bagi ekonomi negeri  ini.

Kini, jelang Pilpres 2019, calon-calon dari kalangan tentara  masih ramai dibicarakan untuk menjadi kandidat capres atau cawapres. Jika merujuk pada anggapan terhadap mereka soal ekonomi, apakah benar mereka akan memberi efek buruk bagi ekonomi tanah air?

Keikutsertaan militer dalam dunia politik merupakan hal yang tergolong lumrah. Nyaris di seluruh dunia pernah mengalami masa di bawah kepemimpinan serdadu. Baik negara dunia ketiga atau negara maju pernah mengalami kepemimpinan militer dengan karakteristik masing-masing.

Fenomena Lumrah

Jika dilihat, ada beberapa negara maju yang tidak didominasi oleh kekuatan militer. Secara ekonomi, negara-negara ini mengalami kemajuan yang signifikan. Ada alasan mengapa negara ini dapat maju tanpa militer, yaitu karena mereka mengandalkan sektor jasa.

Sementara itu, jika dilihat polanya, kepempimpinan militer yang kuat umumnya terjadi di negara-negara dengan ekonomi yang lebih ekstraktif. Kondisi ini terjadi misalnya di negara-negara dunia ketiga, salah satunya Indonesia.

Pada negara dengan ekonomi ekstraktif, kepemilikan sumber daya umumnya dimilliki oleh segelintir orang saja. orang-orang ini tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengatur politik di tataran yang tinggi.

Dalam konteks ini, segelintir orang tersebut juga memiliki kemampuan untuk membangun jejaring dengan kekuatan militer. Jika dilihat lebih jauh, nyaris seluruh kekuatan yang berkecimpung di dunia militer memiliki penyokong dari golongan pengusaha.

Presiden Militer, Ekonomi Jeblok?

Kondisi ini tergambar, misalnya, dari pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Ia tidak malu untuk mengakui kedekatannya dengan salah satu pengusaha terkemuka. Ia memang tidak menyebut rinci adakah sokongan dana kepadanya. Akan tetapi, kedekatan tersebut bisa menjadi indikasi awal bahwa sang pengusaha siap menggelontorkan dana kepadanya.

Meski lumrah, kepemimpinan militer ini menyimpan kekurangan tertentu. Menurut Asmiati Malik dari University of Birmingham, salah satu kelemahan tersebut adalah ketidakmampuan mereka untuk memajukan sektor ekonomi. Pemimpin dari kalangan tersebut umumnya akan mendahulukan untuk mempertahankan kekuasaannya ketimbang memajukan ekonomi.

Contoh dari bagaimana rezim militer tidak memberi banyak dampak baik bagi ekonomi adalah Mesir, Zimbabwe, dan Korea Utara. Di negara-negara tersebut, kekuatan militer cenderung hanya dijadikan tameng untuk menjaga keutuhan para pemimpinnya. Akibatnya, negara-negara tersebut nyaris tidak pernah mengalami pembangunan ekonomi yang cukup signifikan.

Bukan Faktor Tunggal

Jika mau melihat lebih adil, anggapan bahwa kepemimpinan militer tidak berdampak baik bagi pembangunan ekonomi tidak sepenuhnya relevan. Ada lebih dari satu indikator yang diperlukan, ketimbang kepemimpinan militer saja, jika melihat pembangunan ekonomi.

Melihat kondisi beberapa tahun belakangan, Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi sangat tinggi dalam satu dekade. Pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seorang perwira militer.

Salah satu faktor mengapa pertumbuhan ekonomi di era ini mengalami kemajuan, adalah bahwa kekuatan ekonomi di era ini tidak hanya didukung oleh pengusaha besar saja, tetapi juga oleh pengusaha kecil. Sudah banyak kisah bagaimana Indonesia berhasil lolos dari krisis global 2008 karena ditopang oleh UMKM.

Presiden Militer, Ekonomi Jeblok?
Mantan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee. (Foto: Getty Images)

Perlu diperhatikan pula, bobroknya ekonomi di bawah rezim militer biasanya terjadi karena industri utama penyokong ekonominya adalah ekonomi ekstraktif (bergantung pada sumber daya alam). Hal ini ditunjukkan dalam kasus Korea Selatan sebagaimana disebutkan oleh Chunhyo Kim dalam buku “Samsung, Media Empire and Family: A Power Web”.

Jika diperhatikan, mengapa rezim militer di bawah Park Chung-hee dapat berhasil adalah karena Korea Selatan tidak bergantung pada industri ekstraktif. Negeri Ginseng tersebut memiliki industri manufaktur yang sangat baik, sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan. Para pengusaha tersebut digunakan rezim untuk membangun dan melindungi industri sehingga perekonomian dapat melesat.

Dikarenakan ada dorongan untuk menumbuhkan industri, Korea Selatan yang kala itu baru menikmati awal dari sektor tersebut mulai mengalami kelahiran sejumlah perusahaan industri besar. Akibatnya, ekspor mereka menanjak sehingga kondisi ekonomi menjadi lebih baik.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, baik di Indonesia dan Korea Selatan, pembangunan ekonomi yang baik di era militer tidak hanya bergantung pada kepemimpinan saja. Ada faktor privat, baik itu UMKM atau industri yang mampu membangun ekonomi.

Militer vs Filsuf

Meski anggapan militer tidak paham ekonomi tidak selalu benar, ada model kepemimpinan lain yang dirasa lebih relevan. Banyak pemikir yang menganggap bahwa para filsuf adalah pemimpin yang lebih ideal ketimbang golongan mana pun.

Salah satu konsep yang paling terkemuka adalah Philosopher King ala Plato. Plato menyebut aspek motivasi sebagai salah satu aspek yang penting dalam kepemimpinan. Menurutnya, para filsuf sebagai pemimpin cenderung tidak menggunakan jabatan politik untuk keuntungan pribadi.  Mereka, menurut Plato, akan mendahulukan kebaikan seluruh negara yang ia pimpin.

Plato juga menyebut bahwa pertanyaan siapa yang harus memimpin kerapkali menimbulkan konflik antara elit dan massa sosial maupun ekonomi. Menurutnya, hanya para filsuf-lah yang dapat meredam kontroversi semacam itu.

Presiden Militer, Ekonomi Jeblok?
Plato (Foto: Shutterstock)

Hal senada diungkapkan oleh filsuf lain, yaitu Confucius. Menurutnya seorang gentleman (junzi) adalah seorang yang mendahulukan kebenaran dan nilai-nilai luhur dalam bertindak. Hal ini berbeda dengan orang picik yang hanya peduli dengan cara untuk menjadi kaya. Oleh karena itu, dalam tradisi kepemimpinan Confucius, terdapat penekanan terhadap perilaku moral dan etika yang benar dari individu dan juga pemerintah.

Merujuk pada pandangan Malik, pemimpin militer cenderung hanya mementingkan bagaimana caranya  untuk mempertahankan kekuasaannya ketimbang memikirkan urusan yang lebih besar. Kecenderungan tersebut, bertentangan dengan tradisi kepemimpinan yang baik ala Plato maupun Confucius.

Jika pemimpin militer hanya mendahulukan cara untuk mempertahankan kekuasaan, maka hal itu tidak sesuai dengan pandangan Plato tentang Philosopher King. Menurut Plato, ada unsur kecintaan untuk berkuasa oleh golongan non-filsuf yang menyebabkan mereka hanya mencari untung untuk pribadi. Hal itu tercermin dari kecenderungan tentara yang ingin mempertahankan kekuasaan.

Kecenderungan militer yang ingin mempertahankan kekuasaan, juga tidak sejalan dengan konsep seorang gentleman yang dibahas Confucius. Tidak ada nilai-nilai luhur dari kepemimpinan semacam itu dan cenderung hanya peduli dengan keuntungan pribadi. Akibatnya, kehidupan yang lebih baik yang didambakan oleh Confucius tidak akan terwujud dari kepemimpinan tentara semacam itu.

Jika sudah begitu, apabila militer hanya ingin mempertahankan kekuasaannya maka tidak ada manfaat apa-apa dari kepemimpinan mereka termasuk dalam hal ekonomi. Tampak bahwa kepemimpinan yang berbasis nilai-nilai luhur seperti para filsuf berpotensi memberikan kebaikan lebih luas termasuk dalam hal ekonomi. Kalau menurutmu siapa yang lebih mampu membangun ekonomi, filsuf atau tentara? Berikan pendapatmu. (H33)

Share On

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here