Prahara Prabowo dan Ijtima Ulama

Prahara Prabowo dan Ijtima Ulama
Foto : Kumparan
6 minute read

Kedatangan Prabowo di forum Ijtima Ulama III sehari yang lalu menyisakan sejuta tanya tentang masa depan hubungan antara mantan Danjen Kopassus ini dengan kelompok Islam konservatif tersebut.


PinterPolitik.com

Bak film-film dari Marvel Cinematic Universe (MCU) yang seolah tak berkesudahan, Ijtima Ulama muncul di seputaran Pemilu 2019 juga seolah tak ada habisnya.

Kendati demikian, Ijtima Ulama III yang berlangsung tepat di Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei 2019 nyatanya tetap terselenggara. Bahkan, kali ini menghasilkan beberapa poin rekomendasi tentang pelaksanaan Pemilu 2019.

Setidaknya terdapat beberapa rekomendasi yang menjadi imbauan atau seruan ulama yang tergabung dalam Ijtima Ulama III, di antaranya adalah kesimpulan adanya kecurangan Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Selain itu, forum ulama itu juga mendorong Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal-prosedural. Mereka juga mendesak KPU dan Bawaslu untuk membatalkan atau mendiskualifikasi kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.


Ada pula ajakan kepada umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar’i dan legal kosntitusional, serta memutuskan bahwa melawan kecurangan Pemilu merupakan amar ma’ruf nahi mungkar dan sah secara hukum.

Tak lupa, dalam gelaran tersebut, Prabowo nampak hadir dan berkomentar bahwa hasil Ijtima Ulama III tersebut cukup tegas.

Namun, banyak pihak mempertanyakan urgensi dan esensi gerakan ini. Kritik misalnya datang dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang menyebut bahwa Ijtima Ulama kali ini merupakan sebuah politik akal-akalan dan ugal-ugalan yang tujuannya menyesatkan umat.

Relasi antara Prabowo dan kelompok di belakang Ijtima Ulama III ini memang telah terjalin cukup intens dan dalam. Pertanyaannya adalah apakah kedekatan ini merugikan atau menguntungkan bagi Prabowo mengingat konteks hari pemungutan suara yang telah lewat?

Prahara Prabowo dan Ijtima Ulama

Hubungan Yang Rasional

Semenjak kasus penistaan agama yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gerakan para ulama yang tergabung dalam Aksi Bela Islam – termasuk lewat kelompok Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF), Front Pembela Islam (FPI), hingga Presidium Alumni (PA) 212 – hingga gerakan Ijtima Ulama semakin sering menampakkan eksistensinya.

Baca juga :
Papua, Ironi Moeldoko dan Wiranto

Setelah ikut andil menjadi salah satu pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 kali ini, tokoh-tokoh Ijtima Ulama memang lebih sering menjadi garda depan pasangan tersebut di berbagai kesempatan kampanye.

Hal serupa pun kini ditunjukkan ketika isu kecurangan Pemilu menjadi narasi utama yang kerap digunakan oleh kubu Prabowo-Sandi untuk menanggapi hasil sementara perolehan suara.

Lalu bagaimana peran kelompok ini dilihat dalam konteks relasinya dengan Prabowo secara politis?

Jika merujuk pada studi yang dilakukan oleh Vedi Hadiz dari University of Melbourne tentang mobilisasi massa Aksi 212 yang sempat terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, sentimen agama yang muncul adalah buntut panjang adanya persoalan ekonomi-politik yang cukup fundamental.

Dalam hal ini, Vedi memperingatkan terkait adanya political entrepreneur atau “peternak” yang memainkan sentimen ekonomi-politik itu dengan balutan politik identitas. Ia bahkan sudah memprediksi bahwa kelompok-kelompok ini sangat mungkin digunakan sebagai political force untuk tujuan-tujuan tertentu.

Ada banyak selentingan terkait pihak-pihak yang menjadi political entrepreneur di balik aksi-aksi tersebut. Namun, pola serupa diprediksi akan terus berulang dalam hal penggunaan political force untuk kepentingan-kepentingan serupa.

Dalam konteks Ijtima Ulama III, hal ini sangat mungkin terjadi, sekalipun konteksnya memang mengarah pada hubungan yang saling menguntungkan. Kubu-kubu di balik Ijtima tersebut umumnya berasal dari kelompok-kelompok yang anti-Jokowi yang melihat Prabowo sebagai “saluran” yang bisa digunakan untuk artikulasi politik mereka. Sementara pada saat yang sama, Prabowo pun punya kepentingan dalam konteks political force seperti yang sudah disinggung sebelumnya.

Hal ini disebabkan karena kelompok-kelompok tersebut memiliki daya tawar (bargaining power) yang sangat mungkin diklaim mewakili kepentingan umat muslim secara luas.

Prabowo yang selama ini dikenal sebagai sosok nasionalis, mendekatkan diri kepada kelompok di balik Ijtima Ulama ini untuk mendapatkan dukungan suara dari ceruk besar pemilih muslim. Maka menjadi wajar jika kubu lawan menuduh Ijtima Ulama ini sebagai alat politik baginya.

Baca juga :
Veronica Koman Not Guilty?

Jika menarik benang merah realitas tersebut, hubungan yang terjalin antara Prabowo dengan kelompok Islam yang oleh banyak peneliti disebut sebagai penganut konservatisme ini, merupakan hal yang rasional. Keduanya sama-sama mempunyai kepentingan yang sejalan dan dalam politik, hal tersebut tentu sah-sah saja.

Prabowo Untung atau Rugi?

Jika politik adalah persoalan untung dan rugi, maka hal selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Prabowo diuntungkan atau dirugikan dalam relasi ini?

Dalam konteks Pilpres 2019, sejauh ini Prabowo masih cukup diuntungkan dari relasi yang ada. Hal ini karena kelompok di belakang Ijtima Ulama III bisa jadi masih menjadi political force baginya.

Terlebih, politisasi agama ini merupakan hal yang oleh beberapa pihak  cukup ditakuti oleh Jokowi sebagai rival politiknya. Greg Fealy dari Australian National dari Australian National University (ANU) University (ANU) pernah menyebutkan bagaimana Jokowi terlihat selalu merasa rentan pada masalah agama, di mana selama ini ia dicitrakan sebagai figur yang tidak cukup Islami dan terlalu ramah terhadap kepentingan minoritas non-muslim.

Fealy juga menambahkan bahwa tren sosial dan politik yang menunjukkan peningkatan pengaruh Islam ini  memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai yang ideal dan harus dimiliki seorang pemimpin dalam Pemilu kali ini. Terlebih, fakta bahwa muslim di Indonesia tumbuh ke arah yang lebih saleh, dan dalam beberapa hal yang lebih konservatif, agama telah mendapatkan peran yang lebih besar dalam politik elektoral.

Sehingga, tidak salah jika menyebut bahwa kepercayaan masyarakat yang meningkat religiusitasnya ini sejalan dengan kebutuhan akan hukum atau fatwa berbasis kesepakatan ulama, juga dalam politik.

Realitas itulah yang mungkin menyebabkan Bachtiar Nasir selaku salah satu panitia pengarah Ijtima Ulama III menyebut bahwa gerakan kali ini adalah upaya untuk mencari konsensus ulama secara bersama sebagai fatwa alternatif yang tidak didapatkan dari otoritas utama keagamaan di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Salah satu tokoh penggerak Aksi 212 itu juga menyebut bahwa Ijtima Ulama III merupakan dorongan dari masyarakat, terutama umat yang meminta arahan serta fatwa terkait kondisi bangsa pasca Pilpres 2019.

Baca juga :
KPI Alergi Spongebob?

Narasi ini cukup menarik karena disebutnya nama MUI yang selama ini merupakan representasi organisasi keagamaan konservatif di Indonesia yang berpengaruh secara politik narasi, utamanya dalam narasi fatwa.

Setidaknya hal itulah yang dikatakan oleh Jeremy Menchik, profesor politik dari Boston University yang menyebut bahwa MUI sebagai  lembaga keagamaan memiliki kuasa menggunakan fatwa dalam merespon berbagai persoalan sosial politik.

Kondisi ini yang kemudian dapat dipahami sebagai ketergantungan masyarakat dengan narasi-narasi hukum atau kebijakan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, utamanya Islam. Dan kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh para politisi untuk tujuan-tujuan tertentu.

Oleh karenanya, Ijtima Ulama III adalah jalan terakhir, dan mungkin saja menjadi amunisi politik terakhir yang bisa dimaksimalkan oleh Prabowo, utamanya dalam mengawal hasil real count KPU di Pilpres kali ini.

Yang mungkin perlu diwaspadai Prabowo tentu saja saja adalah kelompok-kelompok yang berseberangan ideologi – katakanlah kelompok nasionalis – di dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur sendiri. Bukan tidak mungkin kelompok-kelompok nasionalis akan menilai secara berbeda kedekatan Prabowo dan kelompok di belakang Ijtima Ulama III tersebut.

Pada akhirnya, tarik menarik kepentingan elite ini masih akan menjadi wajah pemberitaan di hari-hari yang akan datang. Bagi masyarakat banyak, besar harapan hal ini tidak berujung pada konflik yang meruncing yang bisa menimbulkan kekacauan yang lebih besar. (M39)