Prabowo-SBY, Koalisi Jenderal Triumvirat

Prabowo-SBY, Koalisi Jenderal Triumvirat
Aknkah koalisi ini benar-benar terwujud? (Foto; istimewa)
7 minute read

Triumvirat memang berarti ‘tiga orang’. Namun, kekuasaan triumvirat adalah representasi koalisi berbasis kepentingan, tanpa perlu saling suka. Makin lebarnya pintu menuju koalisi Gerindra-Demokrat memang menimbulkan pertanyaan, benarkah Prabowo dan SBY telah mengubah persepsi politik di antara mereka?


PinterPolitik.com

“As a rule, men worry more about what they can’t see than about what they can.”

:: The Great Julius Caesar ::

Mungkin banyak yang mengernyitkan dahi membaca judul tulisan ini. Ya, triumvirat memang berarti kekuasaan dengan tiga orang sebagai penguasa dan berasal dari frasa Bahasa Latin ‘tres viri’ yang berarti ‘tiga orang’. Sementara koalisi Prabowo-SBY hanya melibatkan dua orang.

Namun, Triumvirat Pertama misalnya, yang menjadi penguasa di akhir-akhir era Republik Romawi, bukan hanya berbicara tentang bagaimana Gaius Julius Caesar, Marcus Licinius Crassus dan Gnaeus Pompeius Magnus (Pompey) sebagai ‘tiga orang’, tetapi bagaimana koalisi kekuasaan yang dibangun ketiganya itu “kokoh” berlandaskan kepentingan.

Setidaknya, hal itulah yang bisa ditafsirkan saat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2019 mendatang.


Walaupun dalam bahasa yang belum sepenuhnya pasti terkait koalisi karena memang belum diputuskan, SBY menyebut pintu ke arah tersebut “terbuka semakin lebar”.

SBY juga menyebut bahwa dirinya bersama Partai Demokrat datang dengan satu pemikiran bahwa “Prabowo adalah calon presiden kita”.

Ungkapan terakhir tersebut menjadi menarik karena sebagai salah satu elite politik di Indonesia yang punya rekam jejak militer, dukungan politik SBY yang pernah menjadi presiden selama 2 periode tentu saja akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk Prabowo.

Persoalannya adalah jika melihat sejarah hubungan politik antara SBY dan Prabowo serta beberapa tulisan peneliti asing – misalnya Profesor Greg Fealy dari Australian National University – terkait pandangan personal SBY terhadap Prabowo, akankah “pintu yang terbuka lebar” ini benar-benar menjadi koalisi yang nyata?

Atau koalisi yang terbentuk akan seperti hubungan Caesar, Crassus dan Pompey yang membentuk triumvirat dan berbagi kekuasaan tanpa harus saling suka satu dengan yang lainnya?

Triumvirat, Koalisi Kepentingan

Seperti sudah disebutkan di awal, jika dilihat secara seksama, potensi koalisi Prabowo dan SBY ini memiliki konteks yang sama dengan kisah Triumvirat Pertama di Romawi.

Triumvirat Pertama (first triumvirate) yang terdiri atas Caesar, Crassus dan Pompey berkuasa antara tahun 59-53 SM. Ketiganya adalah jenderal Romawi, sekalipun Crassus dan Pompey juga terkenal sebagai hartawan yang sangat kaya. Sebagai jenderal, Crasus dan Pompey menjadi tokoh sentral politik di Romawi, thanks to kekayaan mereka tersebut.

Crassus tercatat mungkin menjadi orang terkaya yang pernah hidup di era Romawi dengan jumlah harta mencapai 200 juta sesterces (mata uang Romawi). Jumlah tersebut setara dengan total keseluruhan pengeluaran dalam anggaran negara atau APBN Republik Romawi saat itu. Sementara Pompey juga tercatat sebagai jenderal yang kaya.

Namun, hubungan antara Crassus dan Pompey kurang begitu baik, bahkan keduanya saling tidak menyukai, berlatar pertentangan di masa lalu.

Prabwo-SBY, Koalisi Jenderal Triumvirat

Kondisinya berbeda dengan Caesar yang tidak punya kekayaan layaknya dua imperator atau jenderal tersebut. Namun, Caesar adalah jenderal perang yang sangat ahli dalam strategi. Maka, ketika ia memperoleh kemenangan besar di Gaul (kini Eropa Barat), kekuatan politiknya meningkat dengan signifikan.

Kemenangan ini bukan hal yang sederhana, mengingat Gaul adalah wilayah yang kini membentang dari Prancis hingga Jerman. Bahkan kemenangan perang ini membuat Caesar dianggap sebagai salah satu jenderal militer terbaik di era Romawi.

Hubungan Caesar dan Crassus memang berlangsung cukup baik, dan keduanya menjadi sekutu, sekalipun Caesar memang awalnya berada di bawah bayang-bayang Crassus. Hubungan itu menjadi sejajar, pasca Caesar pulang dengan kemenangan besar dan membawa banyak harta dari Gaul. Sebelum kemenangan di Gaul, kekayaan Crassus merupakan salah satu faktor yang mendukung posisi politik Caesar.

Sementara dengan Pompey, Caesar menikmati hubungan yang tidak begitu baik, namun tidak begitu buruk juga. Pompey menikahi puteri satu-satunya Caesar, Julia. Namun, kematian Julia saat melahirkan anak Pompey membuat Caesar merasa hancur, sekaligus juga meningkatkan keinginan untuk saling menjatuhkan.

Ketiga kekuatan politik ini sama-sama punya kepentingan terkait kebijakan politik di Roma, mulai tentang persoalan kebijakan agraria, dan persoalan-persoalan lainnya. Banyak penulis mencatat bahwa sekalipun berkoalisi, ketiga jenderal ini tidak harus saling menyukai di antara mereka. Selama kepentingan ketiganya secara politik dan kekuasaan dapat terpenuhi, maka mereka akan baik-baik saja.

Apalagi, baik Caesar, Crassus maupun Pompey sama-sama ingin menjadi penguasa utama di Romawi. Caesar dan Pompey telah lama saling ingin menyingkirkan, dan hal tersebut memuncak lewat perang saudara di antara keduanya.

Crassus sesungguhnya bisa mengambil momentum tersebut untuk meraih kekuasaan. Namun, ia justru terbunuh ketika memenuhi ambisinya berperang melawan Kekaisaran Parthia. Pada akhirnya Caesar berhasil mengalahkan Pompey dan menjadi penguasa tunggal.

Singkatnya, ketiga jenderal ini berkoalisi untuk mengatasi situasi politik di senat Romawi yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan mereka. Caesar yang sempat menjadi konsul – salah satu pemimpin tertinggi di Republik Romawi – juga menjadi gambaran keterlibatan militer dalam politik sejak zaman itu.

Strategi SBY, Siapa Jadi Caesar?

Dalam konteks hubungan Prabowo-SBY, ada kecenderungan hubungan yang terjadi di antara keduanya juga punya konteks yang mirip dengan Triumvirat Pertama, yakni dibangun bukan karena perasaan “suka”, tetapi karena kepentingan semata.

Faktanya, secara personal SBY punya perasaan “kurang suka” dengan gaya dan temperamen Prabowo. Profesor Greg Fealy dalam tulisannya di buku The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation karya Edward Aspinall, Marcus Mietzner dan Dirk Tomsa menyebutkan hal tersebut secara gamblang.

Fealy misalnya mencontohkan pada Pilpres 2014 lalu, SBY “melarang” Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menerbitkan hasil survei di akhir-akhir jelang Pemilu, yang saat itu menunjukkan hasil seimbang antara Prabowo dan Jokowi, bahkan Prabowo disebut berpeluang untuk memenangkan kontestasi.

Pernyataan Fealy ini cukup mencengangkan karena itu berarti SBY merasa lebih aman jika Jokowi menjadi presiden. Fealy juga menyebut SBY tidak ingin survei SMRC tersebut melemahkan posisi Jokowi.

Secara garis besar, ada penilaian “personal” dalam diri SBY yang menyebutkan bahwa Prabowo berpeluang menjadi presiden yang “buruk” – hal yang menurut Fealy sering dikatakan SBY mengingat track record Prabowo di masa lalu.

Artinya, dukungan politik pada 2014 lalu ketika SBY meminta partainya mendukung Prabowo sesungguhnya adalah dukungan yang lebih berdasar pada kepentingan politik semata karena partai politik harus berkontestasi pada Pemilu. Ini sama seperti persepsi hubungan yang terbangun antara Crassus dan Pompey.

Dukungan Partai Demokrat ke Prabowo di 2014 lalu juga terjadi karena merapat ke kubu Jokowi sangat sulit terwujud dengan keberadaan PDIP serta sejarah hubungan SBY dan Megawati Soekarnoputri di dalamnya.

SBY bahkan kemudian mengambil posisi yang cukup netral pada Pilpres 2014 lalu dengan mengatakan bahwa sebagai kepala negara, ia selayaknya bersikap netral dan menyerahkan semua pilihan politik kembali kepada rakyat.

Hal ini juga terlihat dari sikap Partai Demokrat yang lebih cenderung ingin berkoalisi dengan Jokowi pada Pilpres 2019, yang menjadi indikasi bahwa SBY “tidak begitu ingin” Prabowo menjadi presiden.

Karena keterbatasan jumlah kursi Demokrat di parlemen dan tertutupnya peluang untuk membentuk poros ketiga, maka merapat ke Prabowo adalah pilihan satu-satunya bagi SBY dan Demokrat untuk bisa ikut kontestasi politik di 2019 – hal yang intrinsik untuk sebuah partai politik.

Dengan demikian, di balik semua ekspektasi publik tentang koalisi Gerindra-Demokrat, ada kegetiran yang mengintip bahwa posisi politik ini bukanlah yang benar-benar diinginkan SBY.

Tetapi, apakah itu berarti SBY tidak benar-benar mendukung Prabowo pada Pilpres kali ini? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, politik sangat dinamis dan mungkin saja kini SBY melihat hal yang berbeda dalam diri Prabowo dibanding 4 tahun lalu.

Maka, sama seperti Triumvirat Pertama, kekuasaan berbasis koalisi tersebut bisa terwujud, katakanlah jika Gerindra-Demokrat bisa menang. Tinggal pertanyaannya siapa yang akan menjadi Caesar, mengingat baik Crassus maupun Pompey pada akhirnya gugur?

Jawabannya adalah tergantung pada siapa sosok capres dan cawapres yang akan diusung koalisi ini. Jika yang diusung sebagai capres bukan Prabowo, maka Demokrat berpeluang besar akan menjadi Caesar. Selain itu, dimensi koalisi pun akan berbeda jika hal itu yang terjadi.

Hal yang sebaliknya adalah jika Prabowo benar-benar diputuskan menjadi capres, dan Demokrat kehilangan kontrol dalam koalisi ini. Apabila itu terjadi, maka pilihan untuk menjadi Pompey atau Crassus terbuka lebar.

Dengan demikian, selama mampu mengontrol perannya dalam koalisi, bergabung dengan Prabowo tidak akan merugikan kepentingan Demokrat dan SBY. Karena seperti kata Caesar di awal tulisan, manusia lebih khawatir pada hal yang tidak dapat mereka lihat. (S13)