Prabowo dan Strategi Media Asing

Prabowo dan Strategi Media Asing
Prabowo ketika diwawancarai oleh wartawan oleh berbagai saluran media. (Foto: IDN Times)
8 minute read

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengundang wartawan media asing dan beberapa perwakilan negara lain ke rumahnya beberapa waktu lalu. Manuver ini terlihat berbeda dengan kebiasaan Prabowo yang sering mengkritik media.


PinterPolitik.com

“Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria,” – Black Eyed Peas, grup musik asal Amerika Serikat

Prabowo pada beberapa waktu lalu memutuskan untuk mengundang wartawan dari berbagai kantor berita asing ke rumahnya di Jalan Kertanegara IV. Beberapa media yang terlihat hadir adalah ABC, AFP, Al Jazeera, Anadolu, BBC, Bloomberg, Nikkei, Reuters, dan beberapa media lainnya.

Menurut mantan Danjen Kopassus tersebut, salah satu alasan diundangnya media asing adalah untuk menyampaikan bahwa pihaknya telah melewati Pemilu 2019 yang disebutnya penuh dengan kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan yang dipertanyakannya adalah kesalahan-kesalahan input data yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua umum Gerindra tersebut juga menilai bahwa kecurangan tersebut telah membawa Indonesia melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi. Terkait hal tersebut, salah satu media asing, The Straits Times, memberitakan bahwa mantan Danjen Kopassus tersebut kali ini tidak akan menerima hasil Pemilu yang didasarkan pada kecurangan.


Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, pun berkomentar. Menurut Ace, apa yang dilakukan Prabowo dengan wartawan dan perwakilan asing tersebut bertujuan untuk mengulangi skenario politik yang terjadi di Venezuela.

Selain Ace, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Arsul Sani juga menyindir manuver Prabowo dengan media asing. Politisi PPP tersebut mempertanyakan sikap Prabowo yang kali ini berbeda dengan sikapnya yang sebelumnya selalu mengkritik pihak asing.

Sikap Prabowo kali ini memang tampak berbeda. Sebelumnya, mantan Danjen Kopassus tersebut memang kerap menunjukkan sikap yang mengkritik dan tidak mempercayai media. Lantas, mengapa Prabowo kali ini ingin berbicara kepada media asing? Apa sebenarnya peran media asing dalam politik?

Efek Media Asing

Prabowo memang sebelumnya sering melontarkan kritikan terhadap media karena mantan Danjen Kopassus tersebut melihat adanya keberpihakan dalam pemberitaan, seperti terhadap CNN Indonesia dan Metro TV. Dengan mengkritik media, taktik Prabowo pun berjalan menguntungkan dan meningkatkan elektabilitasnya karena mendapatkan pemberitaan lebih banyak.

Namun, dalam situasi pasca-Pemilu kali ini, Prabowo tampaknya membutuhkan peran media. Media sendiri memang memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik. Selain itu, media asing juga dianggap dapat memengaruhi perpolitikan domestik dan internasional.

Baca juga :
Denny Siregar dan Kejayaan Korupsi

Filiz Coban, asisten profesor Hubungan Internasional di Turki, mencoba menjelaskan peran media asing ini dalam tulisannya yang berjudul “The Role of the Media in International Relations”. Coban menyebutkan bahwa media berperan untuk membentuk agenda isu di masyarakat, sehingga mampu memengaruhi dan memanipulasi opini publik.

Selain itu, dalam hal informasi, media juga berperan dalam mendiversifikasi pengaruh agenda dan informasi yang dimiliki dan diberikan oleh pemerintah. Pengaruhnya dalam politik juga membantu masyarakat dalam mengawasi perilaku elite-elite politik.

Namun, berbeda dengan media lokal, media asing memiliki efeknya tersendiri dalam memengaruhi dinamika politik. Salah satu konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan efek media asing dalam politik adalah konsep Efek CNN – yang diambil dari nama salah satu media terkemuka di Amerika Serikat (AS).

Efek CNN merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan media untuk mendukung kebijakan luar negeri tertentu. Teknik media ini dianggap sering kali digunakan oleh pemerintah AS dalam menjalankan kebijakan-kebijakan luar negerinya yang bersifat intervensionis terhadap politik domestik negara-negara lain.

Media berperan untuk membentuk agenda isu di masyarakat, sehingga mampu memengaruhi dan memanipulasi opini publik. Click To Tweet

Jika kita mengacu pada pernyataan Ace, efek CNN ini mungkin memang benar terjadi dalam memengaruhi situasi politik domestik Venezuela. Negara Amerika Selatan yang kini terdesak oleh tingkat inflasi yang tinggi tersebut juga mengalami krisis kepresidenan.

Krisis kepresidenan Venezuela ini terjadi akibat adanya kontestasi politik antara dua kubu, yaitu kubu Nicolás Maduro dan tokoh oposisi, Juan Guaidó. Kedua tokoh tersebut saling mengklaim bahwa dirinya presiden Venezuela yang sah.

Menurut Muhammad Iqbal Yunazwardi dalam penelitiannya mengenai efek CNN terhadap Venezuela, kantor berita tersebut memang sering kali memberitakan berbagai persoalan yang terjadi di negara minyak tersebut. Yunazwardi juga menjelaskan bahwa CNN berusaha meyakinkan para pembacanya mengenai adanya kecurangan yang terjadi dalam Pemilu Venezuela yang memenangkan Maduro.

Sejalan dengan pemberitaan CNN, kebijakan luar negeri AS juga untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah Venezuela, seperti sanksi ekonomi terhadap pejabat-pejabat negara tersebut. AS sendiri sebelumnya juga telah memiliki hubungan yang buruk dengan Venezuela.

Pada tahun 2018, hasil Pemilu Venezuela yang memenangkan Maduro diberitakan oleh CNN sebagai hasil yang dicurangi. Dengan isu kecurangan tersebut, Guaidó sebagai presiden Majelis Nasional Venezuela mengambil alih kepresidenan Maduro yang dianggap tidak sah. Kepresidenan Guaidó pun akhirnya diakui oleh AS dan sebagian besar negara-negara Eropa.

Baca juga :
Menanti Kabinet Srikandi Jokowi

Jika melihat efek media asing pada dinamika politik Venezuela, timbul pertanyaan perihal peran media asing dalam kontestasi pasca-Pemilu 2019. Apakah mungkin hal serupa dapat terjadi di Indonesia? Apakah Prabowo kali ini mulai menggunakan peran media?

Jika mengacu pada pernyataannya yang memang ingin berbicara pada media asing, Prabowo tampaknya mulai menggunakan peran media, terutama perannya dalam membentuk agenda isu di masyarakat internasional. Dengan pemberitaan media asing, mantan Danjen Kopassus tersebut bisa jadi berharap mendapatkan perhatian dari negara dan publik asing.

Mungkin, dengan pembentukan agenda isu di masyarakat internasional, negara-negara lain diharapkan memiliki persepsi yang sama dengan Prabowo terkait urgensi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Dengan begitu, negara dan publik asing bisa memberikan tekanan terhadap pemerintah Indonesia dalam menanggapi dugaan kecurangan tersebut.

Lawan Oligarki?

Sebelumnya, Prabowo memang sering melontarkan kritik terhadap media-media lokal. Tentunya, kritik-kritik Ketum Gerindra tersebut terhadap media bukanlah tanpa alasan.

Di AS, Donald Trump juga sering melontarkan kritik pada media yang dianggapnya bias. Rodney Benson dan Victor Pickard dalam tulisannya yang berjudul The Sloppery Slope of the Oligarchy Media Model menjelaskan bahwa kepemilikan media di AS juga menciptakan bias partisan dan minimnya transparansi.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Ross Tapsell dalam tulisannya yang berjudul “Indonesia’s Media Oligarchy and ‘Jokowi Phenomenon’” menyebutkan media-media televisi yang dimiliki oleh elite dan oligarki politik di Indonesia, seperti Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh dan MNC Group yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibyo.

Kedua politisi yang kini berada di kubu Jokowi-Ma’ruf tersebut masing-masing juga menduduki posisi pimpinan partai politik, yaitu Nasdem dan Perindo. Tentunya, dengan keterlibatan pemilik-pemilik media dalam politik, bias media juga tidak terhindarkan guna memenuhi kepentingan pemiliknya dan meluaskan pengaruh politiknya di Indonesia.

Lalu, apakah penggunaan media asing oleh Prabowo dapat menandingi kehadiran oligarki media di Indonesia? Dalam hal ini, apa pengaruh media asing bagi publik?

Bisa jadi, keinginan Prabowo untuk berbicara pada media asing didasarkan pada penguasaan oligarki media yang besar oleh kubu Jokowi-Ma’ruf. Dengan begitu, Prabowo mungkin mencari peran media lain, yaitu Efek Al Jazeera.

Efek Al Jazeera merupakan konsep yang menggambarkan adanya peran media baru yang melawan penguasaan opini oleh media mainstream di masyarakat. Philip Seib dalam bukunya yang berjudul Al Jazeera English menjelaskan bahwa media baru – seperti jurnalisme daring di Al Jazeera – berperan dalam membentuk dan meformulasi ulang struktur politik dengan memberikan alternatif bagi penguasaan informasi oleh pemerintah dan media mainstream.

Salah satu wartawan Al Jazeera, Hugh Miles, dalam tulisannya yang berjudul The Al Jazeera Effect di Foreign Policy menjelaskan bahwa efek tersebut terlihat pada bagaimana peristiwa-peristiwa Arab Spring – gelombang demokratisasi di Timur Tengah – terjadi. Dengan pemberitaan yang lebih berfokus pada kemarahan masyarakat, Al Jazeera memberikan informasi alternatif bagi masyarakat di luar media-media yang tidak jujur.

Salah satu peran efek tersebut dalam Arab Spring terlihat dari bagaimana Al Jazeera mampu membongkar upaya pemerintah Tunisia dalam melakukan propaganda yang digunakan untuk membungkam rakyatnya. Kala itu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga tidak mendapatkan tempat di pers Tunisia bila ingin membahas isu-isu panas.

Bagi masyarakat Tunisia, Al Jazeera akhirnya menjadi sumber informasi yang tidak disensor oleh pemerintah. Tersedianya informasi terbuka tersebut dianggap telah mendorong masyarakat Tunisia untuk mengklaim kembali hak-haknya atas kebebasan.

Dengan efek tersebut, Prabowo mungkin juga mengharapkan dampak serupa dengan menggunakan peran media asing untuk memberikan informasi alternatif di luar media-media yang bias. Dengan begitu, informasi-informasi dugaan kecurangan yang dianggapnya benar-benar terjadi dapat terungkap sepenuhnya.

Efek Al Jazeera ini juga bisa jadi berkaitan dengan kemungkinan people power yang selama ini digembar-gemborkan kubu Prabowo-Sandi. Seperti yang terjadi di Tunisia, masyarakat Indonesia juga berhak untuk menuntut Pemilu yang jujur dan bebas dari segala bentuk kecurangan. Apalagi, pemerintah semakin menunjukkan kepanikannya dengan memberlakukan berbagai regulasi yang represif.

Dengan berbagai saluran media di Indonesia, lirik milik Apl.de.ap dari grup Black Eyed Peas pun terdengar sesuai untuk menggambarkan situasi pasca-Pemilu 2019. Media bisa jadi berusaha untuk menyampaikan informasi-informasi yang kurang tepat dan memengaruhi opini publik Indonesia. Lagi pula, akses informasi yang bebas adalah hak setiap orang, bukan? (A43)