Prabowo dan Politisasi Umroh

Pertemuan Amien Rais, Prabowo Subianto dan Rizieq Shihab. (Foto: Istimewa).
6 minute read

Pertemuan antara Amien Rais, Rizieq Shihab dan Prabowo Subianto pada 2 Juni lalu di Makkah, Arab Saudi telah memunculkan istilah politisasi umroh. Politisasi umroh boleh dibilang unik karena terminologi ini relatif baru dalam konstelasi politik di Indonesia.


PinterPolitik.com

Pertemuan antara Amien Rais, Prabowo Subiato dan Rizieq Shihab di Arab Saudi, telah memunculkan istilah politisasi umroh. Istilah ini tampaknya baru dalam riak-riak politik nasional. Sekilas, jika kita mendengar pertemuan ini, konotasinya tentu mengarah pada Pilpres 2019.

Meski terdengar baru, praktik politisasasi umroh sebenarnya merupakan bagian dari politisasi agama itu sendiri. Dalam konteks ini, agama dijadikan sebagai alat politik untuk menciptakan simbol-simbol eufemisme. Eufemisme dalam politik bahasa kerap digunakan politikus untuk memperhalus pesan yang ingin disampaikan kepada pemilih (voters).

Artinya, pertemuan di Makkah, bisa dipahami sebagai simbol politik yang sengaja diciptakan untuk kepentingan Pilres 2019. Ini juga mengindikasikan bahwa Prabowo yang telah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai penantang Jokowi, bakal tetap memelihara relasi politik dengan kelompok Islam konservatif sebagai kekuatan politiknya.

Tapi, rasanya, pertemuan di Makkah itu tampaknya tidak elok, kesannya pragmatis, bagaikan politik pencitraan yang ditujukan untuk meraih simpati dari kalangan muslim Indonesia. Sehingga tak salah, jika pertemuan itu dianggap sebagai bentuk politisasi terhadap umroh yang sering disebut umat Islam sebagai haji kecil, bukan begitu?


Kekuatan Politisasi Umroh  

Masalahnya, kubu Prabowo menepis anggapan jika pertemuan di Makkah merupakan agenda politik. Bantahan itu setidaknya muncul sebagai respons di media massa yang menyebutkan pertemuan ketiga tokoh di atas merupakan bagian dari politik umroh. Bantahan itu memang agak berlebihan. Di tengah masyarakat yang melek politik tentu hal itu menjadi paradoks.

Amien Rais, misalnya yang kerap disebut Chicago Boys karena pernah mengenyam pendidikan di Chicago, Amerika Serikat, bukanlah orang baru dalam politik Indonesia. Sikapnya yang oppurtunis pernah dikenal sebagai dalang dari lengsernya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari kursi presiden.

Setidaknya itu pernah dibenarkan oleh Gus Dur dalam sebuah acara talk show di televisi nasional. Paling tidak, pengalamannya itu bisa memperkuat argumen bahwa dirinya bukan orang baru dan sudah pasti lihai dalam berpolitik.

Tapi, kolega Amien Rais dan Prabowo, tetap bersikukuh bahwa pertemuan ketiga tokoh itu sebenarnya merupakan sebuah ketidaksengajaan.

Yang jelas, orang pasti bertanya-tanya: bagaimana mungkin pertemuan di kota suci Makkah itu terjadi tanpa sengaja? So, supaya pertemuan ini tidak dibesar-besarkan, maka disepakati saja bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari agenda politik oposisi.

Setidaknya, pendapat di atas dibenarkan oleh pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Arbi melihat pertemuan itu sebagai agenda politik yang saling menguntungkan bagi ketiganya.

Menurut Arbi, Amien Rais yang merupakan sosok yang dekat dengan umat Islam ingin memberikan keuntungan politis bagi kubu oposisi, sehingga mendapatkan restu dari umat Islam. Artinya, dengan pertemuan itu, kubu oposisi sebenarnya secara terang-terangan telah mempraktikan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politik.

Ya, ini memang bukan fenomena baru dan rasanya makin hari politisasi agama malah dianggap lazim. Pemikir politik Vedi Hadiz misalnya, seperti dikutip dari Tempo, dalam konferensi bertajuk “Indonesia in the World: Globalisation, Nasionalism and Sovereignity” menilai pluralisme sosial di Indonesia telah menjadi ancaman dari praktik politik yang berbasis identitas, salah satunya agama.

Menurut Hadiz, praktik politik di Indonesia dewasa ini makin berbahaya karena melibatkan nilai-nilai konservatisme Islam yang tujuannya hanya satu, yakni memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

Padahal, agama dalam relasi sosial, seharusnya bisa dijadikan sebagai senjata atas segala bentuk dominasi politik yang berbau oligarki dan diskriminasi.

Hal ini pernah terjadi di Amerika Serikat (AS) melaui gerakan Black Church yang melakukan perlawanan terhadap rasisme di negara tersebut. Black Church merupakan sebuah gereja yang dikhususkan bagi masyarakat Afrika-Amerika, dan didirikan untuk menentang pendukung rasisme yang seringkali berasal dari gereja-geraja kulit putih.

Nah, belajar dari pengalaman di AS, agama seyogianya harus menjadi alat perlawanan terhadap ketidakadilan dan bukan malah menjadi alat politik untuk kepentingan segelintir orang saja.

Jika seandainya, dalih yang dipakai bahwa pertemuan di Makkah merupakan bentuk melawan ketidakadilan – misalnya terkait tuduhan Amies Rais pada Desember 2017 yang menyatakan “rezim Jokowi memecah belah umat” – tentu ini menjadi polemik yang lain. Paling tidak, pandangan itu adalah subjektifitas Amien Rais.

Faktanya, elit politik di Indonesia memang melihat agama sebagai entitas yang dapat menolong mereka dalam praktik-praktik politik yang pragmatis. Sehingga, berbagai upaya terus dilakukan, salah satunya melalui personal branding.

Personal Branding Prabowo

Memang dalam konteks politik di Indonesia, kelompok Islam konservatif sedang naik daun, setidaknya sejak demonstrasi 212. Paling tidak fenomena ini telah digambarkan oleh Survei Alvara Research Center pada 2017 yang menyebutkan popularitas ormas Front Pembela Islam (FPI) meningkat dan posisinya saat ini berada di urutan ketiga setelah ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah.

Berdasarkan hasil survei lembaga tersebut, NU disebut merupakan organisasi yang paling dikenal dengan presentase 97 persen, Muhammadiyah 93,4 persen, sementara FPI 68,8 persen. Selain itu, FPI juga pada 2014 silam mengklaim mereka telah memiliki anggota sebanyak 7 juta yang tersebar di beberapa kota di Indonesia.

Melihat hasil survei ini, setidaknya bisa dibilang, popularitas FPI tampaknya sedang dimanfaatkan oleh Prabowo melalui kedekatannya dengan sang Imam Besar, Rizieq Shihab.

Selain itu, pertemuan tersebut dapat pula dimaknai sebagai taktik personal branding Prabowo yang ditujukan untuk memperoleh dukungan dari kelompok Islam konservatif. Kendati demikian, tampaknya perlu upaya ekstra, mengingat mayoritas hasil survei sejauh ini masih mengunggulkan Jokowi.

Misalnya, Poltracking menyebutkan elektabilitas Jokowi masih berada di puncak dengan 51,1 persen, sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan presentasi 26,1 persen.

Tak hanya Poltracking, hasil survei Litbang Kompas pada 21 Maret hingga 1 April 2018 juga menunjukkan Jokowi masih unggul dengan presentase 55,9 persen, sementara Prabowo memperoleh 46,3 persen. Namun, survei memang dapat berubah-ubah, sejalan dengan sejauh mana kandidat tertentu dapat menciptakan branding-nya.  

Dewi Haroen dalam buku berjudul “Personal Branding” menyebutkan bahwa personal branding merupakan proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap aspek yang dimiliki seseorang, di antaranya adalah kepribadian, kemampuan atau nilai-nilai, dan bagaimana semua itu menimbulkan perspektif positif dari masyarakat.

Dalam kasus pertemuan ketiga tokoh di atas, tentu ini merupakan upaya untuk menciptakan citra positif Prabowo terhadap kelompok Islam di Indonesia. Setidaknya, citra yang positif dari seorang kandidat akan mampu menarik simpati publik maupun kepercayaan masyarakat.

Menurut Lipman, dalam tulisan yang berjudul “Pencitraan Politik Elektoral” yang ditulis Anang Anas Azha, citra adalah sesuatu yang ada di benak seseorang (picture in our heads) dan citra tidak selamanya sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Selain Lipman, Fritz Plasser pun mengatakan faktor utama yang mempengaruhi kandidat untuk menang adalah citra.

Sementara, Firmansyah dalam“Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitias” menyebutkan citra dibutuhkan sebagai strategi positioning untuk membedakan satu partai politik dan politik lainnya. Citra menurut Firmansyah merupakan konstruksi atas representasi dan persepsi masyarakat terhadap satu partai politik atau individu terkait aktifitas politik.

Dengan demikian, kembali pada petemuan Amien Rais, Rizieq Shihab dan Prabowo, apakah menjadikan agama demi tujuan kepentingan politik praktis adalah tindakan yang beretika? (A13)