Positif, Pembangunan Tembok Meksiko

    2 minute read

    Trump sekali lagi membuktikan janjinya saat kampanye, yaitu akan membangun tembok di perbatasan antara Amerika Serikat (AS) dan Meksiko. Pembangunan dinding sepanjang 2.000 mil ini bertujuan untuk membendung arus pengungsi dari Amerika Latin dan mencegah terjadinya penyelundupan narkoba ke Amerika.


    pinterpolitik.comRabu, 1 Februari 2017

    WASHINGTON DC – Surat perintah presiden atau executive order pembangunan dinding Meksiko ini, ditandatangani Rabu (25/1) lalu. Menanggapi penolakan warganya, Trump beralasan kalau kebijakan ini ia ambil demi keamanan dalam negeri dan mengakhiri ketidakadilan yang selama ini terjadi.

    Trump juga beralasan kalau pembangunan tembok yang menelan biaya US$ 8 Miliar ini akan ditanggung oleh Pemerintah Meksiko. Mengetahui hal itu, Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto langsung menampiknya dan menyatakan kalau Meksiko tidak akan membayar sepeserpun pada Amerika untuk biaya pembangunan dinding di Meksiko.

    “Saya sudah katakan berulang kali, Meksiko tidak akan membayar dinding apapun,” ungkap Pena yang langsung membatalkan pertemuannya dengan Trump.

    Penolakan Pena ini membuat Trump berang dan mengancam Meksiko untuk meninggalkan Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) yang mengikat Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada dalam perdagangan bebas.


    Ancaman ini ternyata cukup jitu, karena sikap Pena mulai melunak agar mampu mempertahankan kemudahan bagi Meksiko untuk masuk ke pasar AS. Pena akhirnya bersedia diajak bicara mengenai masalah migrasi dan keamanan.

    Melalui Menteri Luar Negeri Luis Videgaray,  Meksiko memberikan respon positif atas pembuatan tembok perbatasan. Terutama dengan usul alternatif dari Kepala Staf Gedung Putih Reince Priebus yang mengatakan, Minggu (29/1), bahwa pembiayaan pembangunan tembok itu masih bisa dibicarakan dan melemparkan kemungkinan penerapan pajak perbatasan serta langkah-langkah fiskal lainnya.

    Baca juga :
    PSI Belajar ‘Miskin’

    “Semua bisa ditarik dari kartel Narkoba. Bisa juga dari warga yang masuk secara ilegal melalui penarikan denda atau dengan menerapkan keduanya,” kata Priebus kepada CBS. (Berbagai sumber/A15)