HomePolitikJika PGN Gabung, Pertamina Bisa Jadi Tiga Besar Perusahaan Energi Dunia

Jika PGN Gabung, Pertamina Bisa Jadi Tiga Besar Perusahaan Energi Dunia

pinterpolitik.comKamis, 22 Desember 2016.

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, berkeinginan agar PT Pertamina (Persero) masuk jajaran tiga besar perusahaan energi dunia. Menurut Rini, saat ini Pertamina sudah masuk jajaran lima besar perusahaan energi dunia. Dengan rencana digabungkannya PT Perusahaan Gas Negara atau PGN (Persero) Tbk ke PT Pertamina, maka cita-citanya, menjadikan Pertamina masuk jajaran tiga besar perusahaan energi dunia akan terwujud.

Diketahui saat ini Pertamina sudah berada di urutan lima besar dunia, di satu titik bisa jadi urutan ketiga besar, seperti ekonomi Indonesia yang bisa tumbuh menjadi terbesar ketiga dunia setelah China dan India. Mengenai pembentukan holding BUMN Migas dengan induk Pertamina masih dalam proses. Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 44/2005 telah selesai, tinggal menunggu dua PP lagi yang akan ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Rini berharap PP Inbreng dari Kemenkeu ditandatangai Presiden akhir tahun ini. “Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa, kita harap awal tahun depan,” katanya. Seperti diberitakan, pembentukan holding migas sudah lama digagas dan untuk itu pihak Pertamina dan PGN sudah sering mengadakan pertemuan.

Pengamat BUMN Muhammad Said Didu di Jakarta, beberapa waktu lalu mengemukakan, rencana penggabungan PGN ke Pertamina, tidak hanya menguntungkan kedua perusahaan, pemerintah juga sebagai pemegang saham minoritas di PGN.

Rini Soemarno juga mengeluarkan pendapat, melalui penggabungan tersebut pemerintah pada akhirnya memiliki perusahaan yang kuat, tidak hanya di hulu, juga jaringan gas. Dengan penggabungan ini Pertamina akan mempercepat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Baca juga :  Hype Besar Kabinet Prabowo
spot_imgspot_img

#Trending Article

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih proteksionis. Seberapa besar kemungkinannya kecurigaan itu terjadi? 

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...