Politik Kampus Ala Zulkifli, Bolehkah?

Politik Dalam Kampus
Zulkifli Hasan ketika jadi pembicara di kampus UMJ (foto: Tribunnews.com)
7 minute read

Politisi yang sangat sulit untuk diundang, tiba-tiba saja menawarkan diri untuk menjadi pembicara di kampus. Dalih ingin berbagi ilmu, padahal ingin memanfaatkan kampus sebagai lahan kampanye.


PinterPolitik.com

Pekikan #2019GantiPresiden kembali menggema dan bikin heboh. Kali ini, sasarannya bukan lagi daerah-daerah luar Jawa seperti Pekanbaru ataupun Pontianak. Ketua MPR Zulkifli Hasan ambil jalan berbeda dari Neno Warisman. Ia tampaknyamembidik kampus untuk menjadikan mahasiswa sebagai sasaran kampanye politik.

Pada sebuah seminar untuk mahasiswa baru di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Zulkifli dan Sandiaga Uno diundang secara bersamaan sebagai narasumber. Dikabarkan bahwa Zulkiflitelah ‘colong start’ ketika dia coba mempromosikan Sandiaga pada seminar itu. Selain itu, Zulkifli Hasan juga telah memancing ribuan mahasiswa  untuk meneriakkan pekikan #2019GantiPresiden.

Para pendukung Jokowi panas. Tim Sukses Jokowi Maman Imanulhaq menilai apa yang disampaikan oleh Zulkifli di UMJ itu tidak cerdas. Dia menambahkan lebih baik Zulkifli memberikan pemahaman tentang sistem ketatanegaraan dibandingkan memancing mahasiswa untuk menerikan #2019GantiPresiden.

Sementara di Kubu Prabowo, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria tak sepakat jika hal itu didefinisikan sebagai sebuah kampanye. Politisi Gerindra itu menambahkan sangatlah wajar ketika Zulkifli memperkenalkan para tamu undangan ke mahasiswa. Tanggapi itu, KPU telah menyerahkan sepenuhnya dugaan pelanggaran kampanye Zulkifli kepada Bawaslu.

Universitas harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan tak menunjukan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik Click To Tweet

Fenomena politisi masuk kampus memang lazim terjadi menjelang kontestasi Pemilu. Para politisi yang sebelumnya sangat sulit untuk diundang, tiba-tiba saja menawarkan diri untuk menjadi pembicara di kampus.Biasanya, mereka tampil dalam acara-acara seminar resmi dengan dalih ingin berbagi ilmu. Padahal, sebagian besar dari mereka justru memanfaatkan panggung di kampus sebagai lahan kampanye politik.

Yang harus jadi pertanyaan adalah mengapa para politisi itu melihat kampus sebagai sasaran potensial untuk berkampanye? Apakah politik masuk kampus itu diperbolehkan? Atau justru kampus harus terbebas dari kepentingan politik apapun?

Kampus dalam Pusaran Politik

Politik dalam kampus hampir sulit untuk dihindari. Di Indonesia, politik kampus sudah dimulai pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pada saat itu, bermunculan organisasi-organisasi mahasiswa tingkat nasional yang memiliki afiliasi dengan partai politik seperti GMNI, CGMI, HMI hingga PMKRI.

Pembentukan organisasi-organisasi itu merupakan strategi partai politik untuk menguasai kampus. Melalui Senat Mahasiswa, jalan para politisi untuk mengkampanyekan gagasan dan cita-cita partai akan terbuka. Organisasi mahasiswa saat itu juga menempati posisi sentral dalam tubuh partai karena bisa berguna untuk lumbung kaderisasi. Setelah lulus dari kampus, kader-kader itu langsung menjadi anggota resmi partai politik.

Politik dalam kampus bisa dilihat juga di negara tetangga Australia. Di kampus-kampus Australia seperti University of Sydney, para mahasiswa berlomba untuk menguasai Student Representative Council atau Senat Mahasiswa di kampus. Mereka dikenal dengan sebutan para politisi mahasiswa.

Dominic Knight, seorang mahasiswa di Australia dalam tulisannya berjudul The World of Student Politics mengatakan bahwa pada umumnya, setelah lulus dari universitas para mahasiswa itu benar-benar menjadi seorang politisi seperti Tony Abbot, Malcolm Turnbull hingga Joe Hockey.

Selain itu, fenomena politik kampus juga terjadi di negara seperti Amerika Serikat. Hal itu dapat terlihat pada pertentangan antara College Republican pendukung Partai Republik melawan College Democrat pendukung Partai Demokrat. Pertentangan keduanya disebabkan karena sebagian besar kampus mendukung Hillary Clinton karena telah mengkampanyekan pendidikan gratis sedangkan Trump dan College Republican menolak rencana itu.

Fenomena politik dalam kampus itu merupakan bukti bahwa hingga detik ini kampus tidak terbebas dari kepentingan politik praktis. Bahkan di Indonesia, kita masih bisa melihat partai-partai politik berusaha menguasai kampus lewat kontestasi pemilihan Ketua BEM. Maka ketika BEM kampus itu dipegang oleh mahasiswa yang punya afiliasi dengan partai, jalan kepentingan partai politik untuk masuk ke kampus akan terbuka.

Berdasarkan kondisi tersebut, tidak terlalu mengherankan ketika mendekati masa-masa Pemilu, akan ada saja politisi yang diundang sebagai narasumber atau pembicara. Komposisi tamu undangan pun terkadang berat sebelah. Jika ada dua calon kepala daerah dalam pilkada, biasanya hanya salah satu dari mereka yang diundang. Hal itu mengisyaratkan keberpihakan mahasiswa terhadap seorang politisi akan menentukan hadir atau tidaknya politisi itu di dalam kampus.

Sekjen Komisi Nasional Pendidikan Andreas mengatakan kalau mahasiswa sebagai pemilih pemula telah menjadi sasaran potensial para pengurus partai. Kehadiran politisi di kampus adalah upaya untuk menjaring simpati mahasiswa agar memilih partai politik, caleg atau capres tertentu.

Data dari Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia menyebutkan bahwa pemilih pemula pada setiap gelaran Pilkada 2018 kemarin rata-rata mencapai 30 persen. Hasil riset itu juga menyatakan bahwa pemilih pemula itu sebagian besar adalah mahasiswa. Dengan data itu, maka akan sangat wajar ketika para politisi berusaha menguasai kampus untuk kepentingan pemilu.

Kehadiran Zulkifli Hasan dan Sandiaga Uno ke kampus UMJ dapat menjadi tanda bahwa politisi itu memanfaat kampus untuk kampanye. Hal ini dikarenakan panggung seminar itu diberikan ketika kontestasi Pilpres sudah semakin dekat. Apalagi dengan tampilnya Sandiaga di samping Zulkifli, makin menguatkan kesan bahwa seminar itu kental dengan kepentingan politik.

Politik Dalam Kampus

Zulkifli Hasan patut bersyukur, karena politisi lain tidak seberuntung dia. Sejumlah politisi pernah ditolak hadir ke kampus karena mahasiswa mencium bau kepentingan politik. Sebut saja penolakan Jokowi di ITB, Mahfud MD di Universitas Kanjuruhan, hingga penentangan keras pihak UI terhadap pernyataan Ngabalin terkait “UI for Jokowi”.

Berbagai penolakan itu didasari keyakinan para civitas akademica universitas terhadap kampus yang seharusnya bebas dari kepentingan politik. Pertanyaannya adalah apakah kampus benar-benar harus terbebas dari kepentingan politik?

Kampus Dilarang Memihak?

Edward Said dalam buku berjudul Peran Intelektual menyatakan bahwa seorang intelektual adalah pencipta sebuah bahasa yang mengatakan yang benar kepada yang berkuasa. Seorang intelektual mengatakan yang dianggapnya benar, entah sesuai atau tidak dengan pikiran-pikiran pihak penguasa.

Seorang intelektual cenderung ke oposisi daripada ke akomodasi. Dosa paling besar seorang intelektual adalah apabila ia tahu apa yang seharusnya dikatakan tetapi menghindari mengatakannya. Ia hendaknya jangan sekali-kali mau mengabdi kepada mereka yang berkuasa.

Dari argumentasi Edward Said, dapat disimpulkan bahwa seorang intelektual harus bersikap kritis terhadap penguasa, bukan justru jadi corong kampanye mereka. Oleh karena itu, universitas sebagai sebuah institusi yang diisi oleh kaum intelektual tak boleh menjadi alat kampanye politik para politisi. Kampus harus memposisikan dirinya di tengah dan tak menunjukan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik.

Magna Charta Universitatum yang dideklarasikan di Universitas Bologna pada tahun 1988 menyatakan secara jelas bahwa universitas adalah suatu institusi otonom. Tak boleh memihak. Bahkan tidak boleh memihak pemerintah resmi karena keberpihakan universitas adalah kepada nilai-nilai kebenaran ilmiah.

Lantas jika kampus harus terbebas dari kepentingan politik, bolehkah politik masuk ke dalam kampus? Politik masuk kampus itu sah dan diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah memihak. Karena kampus harus membiarkan para mahasiswa memilih atas dasar kesadaran politik mereka, bukan karena digiring untuk memilih salah satu calon.

Lalu apakah kedatangan Zulkifli Hasan dan Sandiaga Uno ke kampus UMJ dapat dibenarkan? Jika merujuk pada argumentasi Edward Said, kedatangan dua tokoh itu bisa mengganggu sikap kritis kaum intelektual terhadap golongan yang punya kuasa. Apalagi, sebagai pihak yang akan mengikuti Pilpres, kehadiran Zulkifli dan Sandiaga tidak diimbangi dengan kehadiran kubu lawannya. Panggung itu pun berpotensi menjadi tidak ilmiah dan kaya indoktrinasi.

Kesan indoktrinasi itu bisa dibaca ketika Zulkifli Hasan coba mempromosikan sosok Sandiaga Uno di atas panggung. Setelah itu, Ketua Umum PAN tersebut juga memancing para mahasiswa untuk meneriakkan pekikan #2019GantiPresiden. Di tengah kontestasi Pilpres seperti sekarang ini sangat sulit bagi berbagai pihak untuk percaya bahwa kehadiran lawan-lawan Jokowi di kampus UMJ itu tak didasari kepentingan politik.

Jika kampus UMJ ikut mengundang politisi dari kubu Jokowi mungkin ceritanya akan berbeda. Akan banyak sanggahan dan kritik dalam forum seminar itu, sehingga ruang dialektika pun tercipta. Bukan justru diskusi satu arah.

Idealnya, kampus-kampus di negeri ini harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan tak menunjukan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik. Seperti yang dikatakan oleh Edward Said: Seorang intelektual harus mengatakan apa yang dianggapnya benar, entah sesuai atau tidak dengan pikiran-pikiran pihak penguasa. (D38)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here