PNS Suka Khilafah?

ideologi khilafah di indonesia
Bambang Soesatyo. (Foto: Warta Pilihan)
2 minute read

“Ketika engkau terus menerus menekan nasionalisme beragama, engkau mengubahnya menjadi radikal.” ~Reza Aslan


PinterPolitik.com

Sejarah sudah mengukir, bagaimana negeri ini dibangun atas dasar nilai-nilai pancasila. Sejarah juga pernah berkisah, bagaimana mencekamnya negeri ini ketika pancasila hendak diganti menjadi komunisme. Manusia memang tempatnya lupa, tapi kalau sengaja melupakan, bagaimana?

Orang-orang sibuk berteriak, dia PKI, anu PKI, blablabla. Tapi sadarkah, kalau sebenarnya negeri ini juga sedang dijangkiti oleh ideologi lain yang mulai tumbuh subur? Bahkan hingga ke dalam institusi pemerintahan.

Ya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebutkan, ada banyak PNS yang anti pancasila dan lebih percaya dengan idelogi khilafah. Ini bukannya menyalahkan ideologi khilafah ya, tapi masalahnya, konstitusi kita membolehkan gak ya?

Ini bukan soal paham khilafahnya, ini soal NKRI harga mati! Click To Tweet

Bayangkan gaes, merujuk pada hasil survey Alvara Strategi Indonesia Oktober 2017, ada temuan tentang 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila. Hal tersebut menurut Bamsoet mencerminkan kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu dan itu perlu segera diperbaiki.

Nggak cuma soal PNS antipancasila, ternyata masjid-masjid di kementrian, lembaga, BUMN banyak yang terpapar ideologi radikal. Bukan aku yang ngomong loh ini.

Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut ada 41 dari 100 masjid milik kementerian, lembaga, dan BUMN sudah terpapar paham radikal, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN.

Bamsoet mengatakan, pemerintah dan semua institusi terkait hendaknya tidak meremehkan dua kecenderungan itu. Kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksaan agar tidak berkembang menjadi sebuah kekuatan yang dapat merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI.

Bamsoet juga berharap pemerintah segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk merespons dan tak membiarkan dua hal itu. Baginya, dua masalah di atas menunjukkan bahwa pemerintah sudah kecolongan.

Sebelumnya, hasil survei Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan, pada 29 September hingga 21 Oktober 2017, menyebut ada 41 masjid lembaga pemerintah di Jakarta yang terindikasi terpapar paham radikal.

Yang terbanyak terpapar paham radikal adalah masjid BUMN, yakni 21 masjid. Rinciannya, tujuh masjid dengan level paparan radikal berat, 13 masjid level sedang, dan satu masjid level rendah.

Aduh aduhh, kalau begini kita udah boleh panik belum? Gimana menurut kalian? (E36)