PKS, Kebangkitan Oposisi Islam?

PKS, Kebangkitan Oposisi Islam?
Presiden PKS Sohibul Iman ketika menghadiri acara peluncuran dan meet-and-greet film 8 Stories. (Foto: Jawa Pos)
7 minute read

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sinyal bahwa akan tetap menjadi oposisi bagi masa kepresidenan kedua Joko “Jokowi” Widodo. Keputusan PKS tersebut bisa jadi berkaitan dengan kebangkitan politik Islam di masa mendatang.


PinterPolitik.com

“Times that by my influence on pop culture. I’m supposed to be number one on everybody list,” – JAY Z, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Sinyal bahwa PKS akan tetap menjadi oposisi pada pemerintahan Jokowi 2.0 tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW). Pernyataan tersebut mencuat menyusul isu tawaran kabinet Jokowi 2.0 bagi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebelumnya, isu tawaran dari kubu Jokowi-Ma’ruf Amin untuk merangkul kubu Prabowo-Sandi tersebar deras di banyak media. Gerindra misalnya, disebut oleh Wasekjen Andre Rosiade juga sempat ditawari beberapa posisi menteri di kabinet.

Merespons isu tersebut, HNW menyatakan bahwa berbagai pihak perlu membiarkan partainya untuk menjalankan keinginan oposisi tersebut dengan berada di luar kabinet. Menurutnya, PKS telah memiliki pengalaman sebagai partai oposisi sejak tahun 2014.


Keinginan PKS untuk menjadi oposisi ini juga disertai dengan optimisme partai tersebut terhadap Gerindra. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa partainya tetap meyakini bahwa partai Prabowo tersebut tetap solid berada di Koalisi Adil Makmur – koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandi.

Terlepas dari keputusan Gerindra terkait tawaran menteri nanti, pernyataan HNW dan Mardani bisa jadi sinyal bagi keinginan kuat PKS untuk tetap menjadi partai oposisi bagi pemerintahan Jokowi. Namun, apakah posisi PKS sebagai oposisi nantinya dapat menjadi tantangan bagi pemerintah? Lalu, apakah PKS sebagai oposisi dapat bertumbuh menjadi partai yang lebih besar di masa mendatang?

Oposisi Lemah?

Dalam sebuah negara demokratis, kehadiran partai oposisi bagi pemerintah bukanlah hal yang asing. Pihak oposisi ini biasanya hadir untuk memberi pengawasan terhadap kebijakan dan gerak-gerik suatu pemerintahan.

Mengacu pada tulisan Julian L. Garritzmann yang berjudul “How Much Power Do Oppositions Have?”, oposisi politik memiliki beberapa tujuan khusus, di antaranya adalah untuk menjalankan upaya guna mengkontrol pemerintah dan menyediakan alternatif bagi pemerintah. Garritzmann juga menjelaskan bahwa kritik merupakan salah satu instrumen oposisi bagi dua tujuan tersebut.

Oposisi politik memiliki tujuan untuk mengkontrol pemerintah dan menyediakan alternatif bagi pemerintah. Click To Tweet

Guna memahami pola politik oposisi, Garritzmann turut mengutip Robert A. Dahl yang memberikan enam kriteria partai oposisi, yaitu kohesi, daya saing, setting, keunikan, tujuan, dan strategi pelaku oposisi.

Dalam hal kohesi, PKS dan kubu Prabowo-Sandi – bila PAN dan Demokrat tetap tinggal – tentunya memiliki ukuran yang cukup besar di parlemen. Namun, kohesi menurut Dahl juga berbicara mengenai koherensi oposisi.

Pasca-Pilpres 2019 lalu, Koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo-Sandi terlihat kehilangan koherensi. Beberapa partai koalisi disebut-sebut berpotensi meninggalkan paslon nomor urut 02 tersebut, misal PAN dan Demokrat.

Selain itu, ketidakkompakan koalisi oposisi ini juga disinyalir terjadi dari bagaimana para politisinya yang mulai mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang saling menyindir. Waketum Gerindra Arief Poyuono misalnya, sempat mengusir Partai Demokrat dari koalisinya.

PKS sendiri juga sempat mengalami perpecahan internal pada tahun 2018 lalu. Kemunculan faksi Anis Matta dan Fahri Hamzah yang dianggap terlalu liberal membuat partai tersebut kehilangan sebagian kadernya.

Dengan kohesi yang semakin kecil, oposisi yang diharap-harapkan PKS tentunya memiliki daya saing yang semakin kecil. Jumlah kursi legislatif di DPR sebagian besar dikuasai oleh parpol-parpol koalisi Jokowi. Belum lagi bila Demokrat dan PAN benar-benar akan bergabung mendukung pemerintahan Jokowi.

Di sisi lain, pendanaan parpol bisa jadi turut memengaruhi daya saing parpol oposisi. Katakanlah, ketiadaan PKS di posisi pemerintahan membuat partai tersebut sepenuhnya bergantung hanya pada iuran anggota, hibah, serta sumbangan guna membiayai kegiatan-kegiatannya.

Padahal, PKS dulu sempat berjaya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Beberapa posisi menteri kala itu dipegang oleh kader-kader PKS, seperi Menkominfo yang dulu dipegang oleh Tifatul Sembiring dan jabatan Mentan yang dulu dipegang oleh Anton Apriyantono dan Suswono.

Daya saing PKS sebagai oposisi bisa juga berkaitan dengan ciri khas partai tersebut. Dalam AD-ART PKS, partai tersebut menjuluki dirinya sebagai partai yang bersih, peduli, dan profesional.

Namun, nama-nama petinggi partai ini beberapa kali terjerat kasus-kasus korupsi, seperti mantan-mantan presiden PKS Nur Mahmudi Ismail dan Luthfi Hasan Ishaq. Ada pula nama Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan anggota DPR Yudi Widiana Adia yang menambah coreng di muka PKS.

Masih berkaitan dengan ciri khas dan keunikan partai, PKS bisa jadi dianggap memiliki perbedaan yang minim dengan partai-partai lain. Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA), partai-partai Islam seperti PKS dianggap tidak memiliki figur yang kuat dan bisa menarik pemilih.

Jika dibandingkan dengan PDIP yang sempat menjadi oposisi pada masa pemerintahan SBY, partai berlambang banteng ini memiliki banyak kader-kader yang memiliki popularitas tinggi, seperti Ganjar Pranowo, Jokowi, dan Tri Rismaharini.

Dengan berbagai faktor penentu tersebut, masa depan PKS untuk menjadi partai oposisi dalam masa kepresidenan Jokowi yang kedua bisa saja tidak menjadi secemerlang pengalaman PDIP. Jika begitu, strategi apa yang mungkin akan PKS lakukan berikutnya bila menjadi oposisi?

Senjata Pamungkas?

Berbagai kriteria yang telah disebutkan di atas bisa jadi membuat masa depan PKS sebagai partai oposisi menjadi tidak terlalu jelas. Minimnya keunikan, daya saing, dan koherensi partai ini bisa menjadi penghambat di masa mendatang.

Namun, keputusan PKS untuk tetap menjadi partai oposisi ini bisa saja merupakan perpanjangan dari strategi politiknya. Katakanlah, proyeksi citra dan tujuannya sebagai partai yang berhaluan Islam.

Dalam AD-ART PKS, disebutkan bahwa misi partai ini adalah untuk menjadi sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridlai Allah subhanahu wa ta’ala dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam dokumen tersebut, disebutkan pula bahwa partai ini berasaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, partai ini juga disebut-sebut memiliki kedekatan dan terinspirasi oleh Hassan al-Bana dan Ikhwanul Muslimin – kelompok fundamentalis Islam yang berasal dari Mesir.

Nilai-nilai yang diyakini oleh PKS ini justru memungkinkan partai ini untuk menemukan jalan terang di tengah-tengah dinamika politik saat ini. Tren bangkitnya politik Islam dapat saja mendorong signifikansi dan eksistensi kelompok-kelompok akar rumput Islam di Indonesia.

Front Pembela Islam (FPI) misalnya, dalam politik nasional kini semakin diperhitungkan keberadaannya. PKS sendiri mendukung dan mendorong beberapa aksi yang melibatkan FPI, seperti Aksi 212.

Dukungan PKS terhadap aksi massa akar rumput tersebut bisa jadi salah satu taktik dalam strategi partainya agar memperoleh pengaruh lebih. Seperti yang dijelaskan oleh Richard Youngs dari Carnegie Europe dalam tulisannya di BBC, kebangkitan politik sayap kanan di berbagai belahan dunia kini banyak diisi oleh peran sentral kelompok-kelompok akar rumput. Gerakan-gerakan ini pun dianggap mampu menarik kelompok usia muda.

Tentu, bila benar gerakan-gerakan akar rumput menjadi bagian dari strategi, PKS bisa jadi telah melihat kesempatan besar yang dapat diambil. Kondisi sosio-politik Indonesia kini bisa saja menjadi peluang “investasi” yang menjanjikan bagi partai tersebut.

Pertumbuhan kelompok usia muda di Indonesia yang pesat misalnya, menjadi lahan yang menjanjikan bagi PKS. Meletusnya populasi usia muda Indonesia ini turut disertai dengan tren gaya hidup Islami yang semakin digandrungi – disebut sebagai tren dan fenomena hijrah.

Ariel Heryanto juga pernah menulis mengenai meningkatnya pengaruh nilai-nilai Islam pada budaya populer yang digandrungi kelompok muda menengah Muslim dalam tulisannya yang berjudul “Upgraded Piety and Pleasure.” Nilai-nilai Islam disebutkan mulai mendapatkan porsi dalam dunia perfilman Indonesia, seperti Ayat-Ayat Cinta.

Dalam sisi budaya populer, PKS pun terlihat tidak tinggal diam. Partai ini membuat sebuah film yang berjudul 8 Stories dan mengajak individu-individu muda Indonesia untuk menonton bersama film tersebut.

Mungkin, PKS telah melihat dan menyadari bahwa budaya populer dan politik saling memengaruhi. Stuart Hall dalam tulisannya yang berjudul “Popular Culture, Politics and History,” menyebutkan bahwa hubungan-hubungan kultural turut memengaruhi praktik-praktik politik dan begitu juga sebaliknya.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Alan R. Gitelson dan tim penulisnya dalam sebuah buku yang berjudul American Government. Menurut mereka, budaya populer selalu memainkan peran penting dalam merefleksikan dan membentuk opini publik, aktivitas politik, dan, bahkan, perkembangan institusi-institusi pemerintahan. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, musik dan film – seperti musik jazz – turut memengaruhi dinamika politik negeri Paman Sam.

Jika memang benar budaya populer menjadi bagian dari strategi penting PKS, lirik JAY Z di awal tulisan pun menjadi relevan. Dengan pemanfaatan dan pengaruhnya dalam budaya populer Indonesia, bukan tidak mungkin PKS dapat menjadi partai besar di kemudian hari. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)