Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di hadapan anggota DPR RI telah berjanji untuk tak sembarangan menarik utang.
“Pemerintah sepakat dengan Fraksi Demokrat, akan senantiasa memastikan pengelolaan pembiayaan pemerintah dilakukan secara hati-hati, prudent, fleksibel, dan terukur,” Sri Mulyani, Menkeu (29/8/2023).
Beberapa negara sering kali merasa terdorong untuk mengambil pinjaman atau utang guna memenuhi kebutuhan fiskal dan pembangunan.
Namun, menarik negara ke dalam utang secara sembarangan dapat memiliki dampak yang serius dan jangka panjang terhadap perekonomian dan stabilitas negara tersebut.
Mengambil utang tanpa pertimbangan matang mengenai kemampuan untuk membayar kembali dapat mengakibatkan beban utang yang tidak terkendali.
Pembayaran bunga dan pokok utang yang besar dapat memakan sebagian besar anggaran negara, mengurangi ruang gerak untuk pengeluaran penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ketika negara terlalu banyak berutang pada kreditor eksternal, seperti lembaga keuangan internasional atau negara-negara lain, kebijakan ekonomi dan keputusan penting bisa terpengaruh oleh kepentingan kreditor.
Negara tersebut dapat kehilangan kedaulatan dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk rakyatnya.
Beban utang yang berat dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Jika negara tidak mampu membayar utangnya, dapat terjadi krisis finansial yang berdampak pada penurunan nilai mata uang, inflasi, pengangguran, dan penurunan investasi.
Utang yang tidak terkendali akan diwariskan kepada generasi mendatang. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi mereka dan membatasi peluang mereka untuk berkembang.
Praktik menarik negara ke dalam utang secara sembarangan cenderung mengarah pada peningkatan ketidaksetaraan sosial. Anggaran yang semestinya digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat miskin dapat dialihkan untuk membayar utang.
Beban utang yang besar juga dapat mengurangi daya saing ekonomi negara di pasar global. Investasi dalam inovasi dan pembangunan industri dapat terhambat akibat pembayaran utang yang besar.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan bijak dalam mengelola utang negara.
Pertimbangan matang mengenai jumlah utang yang diambil, tujuan penggunaan dana pinjaman, serta kemampuan untuk membayar kembali harus menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan.
Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan jangka panjang negara serta generasi mendatang. (S83)
