Penggunaan mata uang Malaysia, Ringgit di daerah perbatasan Pulau Sebatik masih menjadi hal yang normal. Memang, masyarakat di sana selama ini masih menggunakan rupiah dan ringgit sebagai alat dalam transaksi sehari-hari.
Penggunaan itu bisa dilihat dari pencantuman harga sejumlah produk di beberapa toko kelontong yang nominalnya menggunakan angka ringgit.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengatakan akan melakukan sosialisasi lagi di Pulau Sebatik dengan menggandeng Bank Indonesia (BI).
“Kami tegaskan untuk semua transaksi harus menggunakan rupiah. Ini negara Indonesia harus menghargai apa yang kita miliki, harus menggunakan uang rupiah,” Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Kalimantan Utara saat dikonfirmasi Jumat (4/8/2023).
Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan, mata uang sendiri tidak memiliki kedaulatan dan kekuatan di wilayah Indonesia meskipun berada di garis terluar.
Penggunaan Ringgit di kawasan perbatasan juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan nilai tukar Rupiah. Ketika permintaan akan Ringgit meningkat, nilai tukar Rupiah dapat mengalami tekanan dan mengalami depresiasi.
Hal ini bisa membuat harga-harga barang dan inflasi menjadi tidak stabil, sehingga memberikan beban ekonomi tambahan pada masyarakat di kawasan perbatasan.
Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis. Diantaranya, peningkatan aksesibilitas perbankan dan infrastruktur di kawasan perbatasan akan membantu mendorong penggunaan Rupiah dan memudahkan transaksi lintas batas.
Selain itu, kerjasama dengan pemerintah Malaysia juga harus diperkuat untuk menyelesaikan masalah-masalah mata uang di perbatasan. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran informasi tentang aktivitas ilegal, harmonisasi kebijakan perdagangan, dan upaya bersama untuk mempromosikan penggunaan mata uang resmi di kedua negara.
Penggunaan Ringgit di kawasan perbatasan Indonesia adalah fenomena yang kompleks dan harus dikelola dengan bijaksana.
Pemerintah harus berupaya memahami akar permasalahan, meningkatkan infrastruktur perbankan, mengedukasi masyarakat, dan menjalin kerjasama dengan negara tetangga untuk memastikan penggunaan mata uang yang tepat dan mendukung kedaulatan ekonomi Indonesia. (S83)
