Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan jika mereka telah memadankan 52 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dapat dipergunakan untuk menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Data tersebut merupakan 82,18 persen dari data yang ada. Itu berarti, masih ada sekitar 18 persen data lagi yang masih harus diselesaikan hingga awal tahun depan.
Pemanfaatan NIK KTP untuk pengurusan NPWP memiliki beberapa keuntungan. Pertama, data penduduk yang terverifikasi dapat digunakan untuk memverifikasi identitas calon WP secara lebih akurat.
Kedua, potensi kesalahan pengisian data dapat diminimalkan, mengingat data NIK sudah tervalidasi dalam sistem kependudukan. Ketiga, penggunaan NIK juga dapat menghindarkan calon WP dari tindakan pemalsuan identitas.
Proses penggabungan NIK dengan pengurusan NPWP perlu didukung oleh kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Data yang terkait dengan pendapatan dan kewajiban pajak harus tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan.
Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, perlunya koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait agar data yang digunakan akurat dan terkini.
Kedua, perlunya perlindungan data yang kuat untuk mencegah potensi penyalahgunaan informasi pribadi.
Ketiga, pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai pemanfaatan NIK untuk pengurusan NPWP agar tidak timbul kekhawatiran akan privasi dan keamanan data.
Dalam kesimpulannya, pemanfaatan NIK pada KTP untuk pengurusan NPWP adalah langkah positif dalam meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan layanan publik.
Dengan mengintegrasikan data yang sudah ada dalam sistem pemerintah, proses pengurusan NPWP dapat menjadi lebih cepat, akurat, dan aman.
Namun, perlu diingat bahwa perlindungan data dan informasi pribadi masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam implementasi konsep ini. (S83)