Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK) Andie Megantara mengatakan transformasi ekonomi biru Indonesia butuh dana yang tak sedikit, yakni Rp1,4 triliun.
Perlu diketahui, Ekonomi biru, sebuah konsep yang menekankan pemanfaatan berkelanjutan dari sumber daya laut, telah mendapatkan perhatian yang semakin besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Indonesia yang kaya akan sumber daya alam bahari diperkirakan akan menyumbang 12,5 persen dari produk domestic bruto (PDB) Indonesia pada 2045 mendatang.
Sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya laut, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor ekonomi biru guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Indonesia mempunyai hutan mangrove 3,36 juta hektare, terumbu karang 2,5 juta hektare, hingga kawasan konservasi seluas 28,9 juta hektare. Bahkan, megabiodiversity Indonesia hanya kalah dari Brasil.
“Diperkirakan ada kebutuhan fiskal Rp1,4 triliun untuk mempercepat transformasi ekonomi biru. Sedangkan anggaran tersedia baru 20 persen-25 persennya,” Andie Megantara, Sesmenko PMK (9/8/2023).
Namun, selain masalah anggaran dalam merealisasikan potensi ini, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Dalam menjalankan visi ekonomi biru, penting bagi Indonesia untuk tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya laut, konservasi ekosistem laut, serta pemberdayaan masyarakat lokal harus menjadi prioritas.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat membangun ekonomi biru yang berdaya saing global sekaligus menjaga kekayaan kelautan untuk generasi mendatang. (S83)
