Ketua MPR Bambang Soesatyo tak menginginkan Indonesia menjadi negara gagal dan bangkrut. Oleh karena itu, menurutnya, sejumlah kebijakan perlu dilakukan, salah satunya adalah kebijakan hilirisasi komoditas tambang.
“Indonesia adalah negara besar yang harus terus melangkah ke depan dan meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan. Kita tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan, sebagaimana yang dialami beberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF,” Bambang Soesatyo, Ketua MPR (16/8/2023).
Di sisi lain, dia juga mengatakan akan pentingnya pemerataan pembangunan di setiap daerah. Mengingat, Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di setiap daerahnya.
Negara gagal dan bangkrut merupakan dua kondisi ekstrem yang menggambarkan kelemahan dan keruntuhan suatu negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan ekonominya.
Negara gagal merujuk pada situasi di mana otoritas pemerintah kehilangan kendali efektif atas wilayahnya, sedangkan negara bangkrut menggambarkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban finansialnya.
Negara bangkrut membawa dampak ekonomi yang serius. Nilai mata uang yang merosot dan ketidakpastian investasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Masyarakat juga bisa mengalami penurunan taraf hidup karena hilangnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Secara keseluruhan, negara gagal dan bangkrut adalah dua kondisi yang memiliki akar penyebab dan dampak yang kompleks.
Mencegah dan mengatasi kondisi ini memerlukan upaya kolaboratif dari komunitas internasional, lembaga multilateral, dan pemimpin negara yang berkomitmen untuk membangun ketahanan ekonomi dan kelembagaan yang kuat. (S83)