Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku pemerintah belum serius untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Padahal, menurut Bahlil UMKM adalah tameng pelindung ekonomi Indonesia dari krisis ekonomi. Sehingga, menurutnya UMKM lebih berjasa bagi ekonomi Indonesia dibandingkan pengusaha kelas kakap.
Bahlil mengaku memahami kondisi yang dialami para pelaku UMKM karena sebelum menjadi menteri dan pengusaha sukses sekarang ini dirinya adalah pelaku UMKM.
Oleh karena itu, dia mengatakan meskipun saat ini dirinya telah menjadi menteri yang mengurus usaha besar, namun dirinya tetap memperhatikan UMKM.
“Harus jujur saya katakan dari lubuk hati yang paling dalam, pemerintah belum hadir secara penuh untuk membela UMKM,” Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM (10/8/2023).
Menurutnya, salah satu yang menjadi kendala dalam mendorong UMKM adalah rumitnya masalah perizinan.
Bahlil juga menyebutkan bahwa rasio kredit yang disalurkan ke sektor UMKM masih sangat minim. Tercatat, rasio penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM masih rendah, sekitar 20 persen.
Oleh karena itu, pemerintah menaikkan target rasio kredit UMKM menjadi sebesar 30 persen pada 2024 mendatang.
Kementerian Investasi mencatat sebanyak 1,5 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan. Jumlah itu diharapkan meningkat dua kali lipat tahun depan.
Nantinya, Kementerian Investasi akan menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk mendorong penerbitan NIB, khususnya bagi pelaku usaha ultra mikro. (S83)
