Konflik. Agraria. Rempang. Di balik hiruk pikuk dan dinamika seputar Pilpres 2024, tersimpan satu masalah yang aromanya mulai tercium oleh masyarakat. Ya, itu adalah permasalahan lahan investasi di Rempang. Latar belakangnya, Badan Pengusahaan Batam memiliki rencana untuk memindahkan sekitar 7.500 penduduk yang tinggal di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Tujuan dari pemindahan ini adalah untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang, yang akan mencakup pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata. Ambisi tersebut dinamakan Rempang Eco City. Proyek ini bahkan telah menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Namun, proses pengalihan tersebut mengalami penolakan keras dari masyarakat Rempang. Menurut laporan Tempo, warga di sana merasa masyarakat adat dirasa tidak dilibatkan. Kedua, mereka merasa pemerintah seharusnya melindungi lahan rakyat. Dan ketiga, secara dasarnya mereka memang menolak gagasan relokasi.Kalau kita lihat-lihat ya, memang persoalan di Rempang ini cukup memprihatinkan. Pada 7 September kemaren, penolakan tersebut meletus menjadi sebuah kerusuhan yang melukai puluhan warga, dan juga sekitar 10 siswa SMP. Dan kalau kita coba telisik akar permasalahannya, sebetulnya Tiongkok menjadi salah satu aktor utamanya. Kalau memang benar polemik di Rempang terjadi akibat bisnis dengan Tiongkok, mengapa Negeri Tirai Bambu bisa mempunyai pengaruh yang begitu powerful di Indonesia? Bahkan sampai isu HAM seperti di Rempang saja tidak mampu menghalaunya?