pinterpolitik.com – Sejak pertama kali dilaksanakan di Aceh, hukuman cambuk mendapat berbagai reaksi, baik positif maupun negatif. Berbagai alasan dikemukakan terkait kerasnya hukuman tersebut dan diskriminasi yang terjadi dalam pelaksanaannya.
#Trending Article
Ini Kesamaan Jokowi dan Gorbachev
Pembatasan jam operasional dan aktivitas para pedagang kecil, telah melahirkan riak-riak gejolak sosial. Konteks riak-riak gejolak sosial pada akhirnya merembet ke level elite, di mana beberapa kepala daerah terkesan “berat” terhadap kebijakan perpanjangan PPKM.
Percaya Teori Konspirasi soal Virus Corona (Covid-19)?
Beberapa bilang kemunculan virus ini disebabkan oleh ulah manusia. Seperti halnya Zhao Lijian yang menuding bahwa pihak militer Amerika Serikat (AS) mengirimkan virus tersebut...
Tunda Pemilu : Antara Soekarno, PKI dan Pecah Koalisi Jokowi
Penundaan Pemilu nyatanya pernah terjadi juga di masa lalu. Salah satunya di era kekuasaan Soekarno, tepatnya di tahun 1959
Mongol : Deretan Komedian Yang Sukses di Politik
https://youtu.be/FalVVRWqRxI Siapa yang tak kenal Mongol Stres? Status Mongol sebagai komedian papan atas memang tak perlu diragukan lagi. Sebagai komedian tunggal, Mongol adalah salah satu...
Mengapa Indonesia Tak Bisa Bangun Nuklir?
https://youtu.be/AEoRfwlMKB4 Kalau nonton film-film yang ada hubungannya dengan teknologi nuklir, pasti kita takjub bahwa teknologi untuk menciptakan energi yang sedemikian efisien ini nyatanya bisa membawa...
More Stories
Darurat Kejahatan Senjata Api
PinterPolitik.com - Akhir-akhir ini kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api semakin marak terjadi. Faktanya, kasus-kasus ini berbanding lurus dengan keberadaan senjata api yang tidak...
Mengapa Rizieq Enggan Pulang?
PinterPolitik.com- Ketua Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dikabarkan enggan kembali ke Indonesia. Ia merasa dirinya dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Untuk...
Kinerja PNS, layakkah?
PinterPolitik.com - Persoalan pegawai negeri sipil tidak pernah selesai. Kabar terbaru datang dari menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang menyebut 62% PNS...